Hendri sebelumnya mengidentifikasi tiga persoalan besar yang menurutnya tengah dihadapi pemerintahan saat ini, yakni ekonomi, hukum dan komunikasi.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya ditangani melalui kebijakan baru. Menurutnya, kualitas orang-orang yang berada di balik pelaksanaan kebijakan juga perlu dievaluasi.
“Saya menyebut tiga masalah besar di pemerintahan saat ini itu adalah ekonomi, hukum dan komunikasi,” ujarnya.
Khusus komunikasi, Hendri menilai masih terdapat kesenjangan kualitas antara presiden dengan sebagian menteri yang menjadi pembantunya.
“Komunikasinya parah sekali, tidak seperti zaman Jokowi. Dan menurut saya salah satu hal yang harus segera diperbaiki adalah gap kualitas antara Prabowo dengan tim di bawahnya, menteri-menterinya,” katanya.
Menurut Hendri, kesenjangan tersebut membuat presiden terlalu sering harus mengambil peran langsung ketika muncul masalah.
Ia menilai kondisi itu justru berisiko membebani presiden secara politik karena masyarakat cenderung mengarahkan kekecewaan kepada kepala pemerintahan.
“Dia terlalu banyak pasang badan atas kekurangan menteri-menterinya. Jadi pada saat rakyat marah, rakyat kesel, yang disalahin presiden, bukan menterinya,” ujar Hendri.
Karena itu, Hendri mendorong presiden mengevaluasi jajaran kabinet, khususnya di sektor hukum, ekonomi dan politik.
Menurut dia, presiden membutuhkan pembantu yang bukan hanya loyal, tetapi juga memiliki kemampuan bekerja dan berkomunikasi secara efektif.
Dengan demikian, menurut Hendri, reshuffle bukan sekadar pergantian posisi politik, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dari Prabowo.
