Jakarta,REDAKSI17.COM – Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, merespons pembentukan Kabinet Bayangan yang diinisiasi koalisi masyarakat sipil sebagai wadah pengawasan terhadap kinerja pemerintah sekaligus penyusun alternatif kebijakan publik.
Menurut Sarmuji, pembentukan forum tersebut merupakan bagian dari hak setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh lembaga negara, yakni DPR RI.
“Ya, itu hak warga negara ya. Jadi, hak warga negara silakan saja. Tetapi sebenarnya kritik masyarakat juga bisa disalurkan ke institusi resmi seperti DPR, yang DPR itu punya tugas untuk melakukan pengawasan juga,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/26).
Sarmuji menilai penyampaian kritik maupun masukan melalui jalur formal di DPR memiliki keunggulan karena tersedia mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti setiap aspirasi. Dengan demikian, proses pengawasan tidak hanya berhenti pada penyampaian kritik, tetapi juga dapat dipantau pelaksanaannya oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Ia pun mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila dilakukan melalui wadah nonformal seperti Kabinet Bayangan, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan.
“Kalau kabinet bayangan, nanti yang menindaklanjuti siapa yang menindaklanjuti? Tapi tetap kita hargai. Tetapi kalau melalui lembaga resmi seperti DPR, kan ada yang menindaklanjuti sekaligus ada yang mengawasi tindak lanjut tersebut. Oke ya, itu saja ya,” pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman resmi kabinetbayangan.id, Kabinet Bayangan dibentuk sebagai platform masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyusun berbagai alternatif kebijakan.
Inisiatif tersebut digagas oleh koalisi masyarakat sipil lintas sektor yang dipimpin Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari bersama Ahmad Jilul QF dari Masyarakat Transparansi Indonesia.
Koalisi tersebut menilai fungsi pengawasan atau checks and balances terhadap pemerintah saat ini mengalami hambatan, sehingga diperlukan ruang partisipasi masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan melalui kajian yang cepat, kredibel, dan berbasis data.
Dalam pelaksanaannya, Kabinet Bayangan akan melakukan berbagai kegiatan, antara lain menyusun riset dan analisis terhadap kebijakan pemerintah, menghasilkan catatan kebijakan, laporan, serta konten publik. Selain itu, koalisi juga akan menggelar Shadow Hearing versi masyarakat sipil sebagai bentuk pemantauan terhadap rapat-rapat yang berlangsung di DPR RI.
