Oleh M. Basyir Zubair
Selama ini kita membaca kisah Sunan Kuning sebagai tragedi heroisme: pejuang melawan penjajah, rakyat melawan penindas, darah melawan kekuasaan. Narasi itu indah. Narasi itu nyaman. Dan narasi itu sebagian besarnya salah bingkai.
I. Pertanyaan yang Tidak Pernah Diajukan
RM Garendi bukan kalah karena VOC terlalu kuat. Ia kalah karena orang Jawa sendiri yang memilih musuh yang salah untuk dijadikan sekutu, dan teman yang salah untuk dijadikan lawan.
Ini bukan tuduhan. Ini adalah pembacaan ulang terhadap rekam jejak yang sudah ada, yang selama ini dibungkus dalam narasi perlawanan heroik tanpa mau melihat retakan di dalamnya.
Ricklefs, dalam A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (edisi 2008), mencatat dengan dingin: jatuhnya Kartasura ke tangan Sunan Kuning pada Juni 1742 bukan semata kemenangan militer, ia adalah buah dari kekacauan internal Mataram yang sudah membusuk jauh sebelum peluru pertama ditembakkan.
“Pakubuwana II tidak melarikan diri karena takut pada Sunan Kuning. Ia melarikan diri karena ia memang tidak punya negara yang masih mau berdiri bersamanya.”
Inilah paradoks terbesar dalam kisah ini: Sunan Kuning menang bukan karena ia kuat, tetapi karena lawannya runtuh dari dalam. Dan ia kalah bukan karena VOC lebih tangguh, melainkan karena ia tidak pernah benar-benar berhasil menyatukan kekuatan yang ia butuhkan untuk bertahan.
II. Anak Buangan dengan Nama Tionghoa dan Mengapa Itu Penting
Nama “Sunan Kuning” adalah terjemahan lidah rakyat dari Cun Ling, gelar dalam bahasa Tionghoa yang berarti bangsawan tertinggi. Ini bukan kebetulan kecil. Ini adalah kunci untuk memahami seluruh pemberontakan.
RM Garendi, cucu Amangkurat III, diambil dari lingkaran istana setelah kejatuhan kakeknya. Ia dibawa ke Semarang oleh Wiramenggala dan kemudian diasuh oleh komunitas Tionghoa tepatnya oleh He Ti, seorang tokoh yang disegani dalam jaringan masyarakat Tionghoa di pesisir utara Jawa. Fakta ini dicatat dalam sumber-sumber Belanda yang kemudian dianalisis oleh Remco Raben dan Blussé dalam studi tentang komunitas Tionghoa di Batavia dan Jawa.
Yang luput dari perhatian kebanyakan penulis populer: ketika Garendi menjadi pemimpin pemberontakan bersama komunitas Tionghoa, ia bukan sekadar berkoalisi. Ia adalah produk dari komunitas itu. Ia dibesarkan, dibentuk, dan diberi legitimasi oleh mereka. Ini adalah pemberontakan lintas identitas yang jauh lebih kompleks dari sekadar “Jawa lawan Belanda.”
FAKTA KRUSIAL
Geger Pacinan (1740–1743) dimulai bukan di Jawa, tetapi dari pembantaian komunitas Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740, dikenal sebagai Chinezenmoord, di mana diperkirakan lebih dari 5.000 orang Tionghoa terbunuh oleh pasukan VOC dan massa lokal. Gelombang kemarahan menyebar ke Jawa Tengah, menyulut perlawanan yang kemudian bersinggungan dengan krisis legitimasi Mataram. (Blussé, L., Bitter Bonds: A Colonial Divorce, 2002; Ricklefs, 2008)
Artinya: pemberontakan ini lahir dari trauma pembantaian etnis, bukan dari ambisi dinasti semata. Sunan Kuning bukan sekadar pangeran yang ingin merebut takhta, ia adalah titik temu antara dendam komunitas yang kehilangan ribuan nyawa dan keturunan bangsawan yang kehilangan mahkotanya.
III. Pakubuwana II: Villain yang Kita Lupa Analisis
Kita terlalu mudah menjadikan Pakubuwana II sebagai simbol pengecut, raja yang lari dari istananya dan memilih berlindung di bawah ketiak VOC. Tapi bacaan seperti ini tidak adil secara historis, sekaligus tidak berguna secara analitis.
Pakubuwana II mewarisi Mataram dalam kondisi yang sudah tercerai-berai. Ricklefs (2008) mencatat bahwa kekuasaan di Jawa pada periode ini sudah terfragmentasi sedemikian rupa sehingga tidak ada raja yang bisa memerintah tanpa mengandalkan kekuatan eksternal entah itu VOC, penguasa daerah, atau koalisi laskar. Pakubuwana II memilih VOC. Itu pilihan pragmatis yang fatal, tetapi juga pilihan yang rasional dari perspektif seorang raja yang tidak punya pilihan lain.
DEBAT ILMIAH
Sejauh mana Pakubuwana II benar-benar “memilih” VOC, atau justru tersandera olehnya? De Graaf dalam karya-karyanya tentang akhir Mataram menggambarkan hubungan yang asimetris: VOC bukan sekutu, melainkan kreditur sekaligus penjamin militer. Raja yang tidak bayar hutang adalah raja yang kehilangan pasukannya. Ini bukan aliansi, ini adalah perangkap.
Yang justru mengejutkan: di saat Sunan Kuning menduduki Kartasura selama beberapa bulan, ia tidak mampu mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia naik takhta sebagai Amangkurat V, tetapi tidak ada babad yang mencatat ia berhasil membangun sistem administrasi, memungut pajak, atau membentuk pemerintahan yang stabil. Ini bukan kritik moral ini adalah pertanyaan sejarah: apakah ia punya program, atau hanya momentum?
IV. Khe Panjang dan Raden Mas Said:
Sekutu yang Tidak Pernah Satu Visi
Narasi populer menyajikan Sunan Kuning, Khe Panjang, dan Raden Mas Said sebagai tiga serangkai pejuang yang bahu-membahu melawan VOC. Ini gambaran yang menarik dan menyederhanakan kenyataan hingga menjadi distorsi.
Khe Panjang (juga dieja Kapitan Sepanjang) adalah komandan lapangan dari komunitas Tionghoa yang memiliki agenda primer: membalas pembantaian Batavia 1740 dan memastikan keamanan komunitas Tionghoa di pesisir Jawa Tengah. Tujuan ini tidak identik dengan tujuan Garendi untuk mendapatkan kembali takhta Mataram.
Raden Mas Said yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa dan akhirnya menjadi Mangkunegara I, memiliki agenda yang lebih kompleks lagi. Ia bukan pengikut Sunan Kuning; ia adalah kekuatan independen yang bergerak di wilayahnya sendiri di Jawa Tengah bagian timur dan selatan. Ricklefs (2008) mengklasifikasikan konflik ini bukan sebagai satu pemberontakan, melainkan sebagai beberapa perang yang tumpang-tindih dalam periode yang sama.
“Tiga pemimpin, tiga agenda, satu musuh yang sama tetapi itu sudah cukup untuk menciptakan ilusi koalisi yang ternyata tidak cukup kuat untuk menggoyahkan VOC.”
Ketika Kartasura akhirnya jatuh kembali ke tangan Pakubuwana II yang didukung VOC pada November 1742, Sunan Kuning mundur ke selatan sendirian. Bukan bersama Khe Panjang. Bukan bersama Raden Mas Said. Sendirian dan ini bukan detail kecil. Ini adalah konfirmasi bahwa koalisi tersebut memang tidak pernah benar-benar menyatu.
V. September 1743: Penyerahan Diri yang Tidak Pernah Dipahami
Pada September 1743, di wilayah selatan Surabaya, Sunan Kuning menyerahkan diri kepada pasukan VOC di bawah komando Reinier De Klerk. Ini adalah fakta yang tercatat dalam arsip VOC dan dikonfirmasi oleh Ricklefs (2008).
Yang tidak pernah dianalisis cukup dalam: mengapa ia menyerah, bukan gugur dalam pertempuran? Ini bukan pertanyaan retoris untuk meragukan keberaniannya. Ini adalah pertanyaan tentang rasionalitas seorang pemimpin yang sudah kehabisan sumber daya, kehabisan sekutu, dan kemungkinan besar kehabisan harapan.
Penyerahan diri dalam konteks perang kolonial abad ke-18 sering kali merupakan kalkulasi survival, bukan kelemahan moral. Pemimpin yang menyerah hidup-hidup memberi kemungkinan kepada pengikutnya untuk selamat. Pemimpin yang memilih mati dalam pertempuran sering kali hanya meninggalkan kekosongan tanpa penggantinya.
CATATAN ARSIP
Reinier De Klerk, yang menerima penyerahan Sunan Kuning, kemudian menjadi Gubernur Jenderal VOC pada 1777–1780. Artinya, ia adalah pejabat tinggi, bukan sembarang komandan lapangan. Penyerahan Sunan Kuning ke tangannya mencerminkan betapa seriusnya VOC menganggap ancaman ini, cukup serius untuk menurunkan tokoh yang kelak menjadi pemimpin tertinggi VOC di Asia. (Ricklefs, M.C., 2008; Arsip VOC, Nationaal Archief Den Haag)
Dari Semarang, ia dibawa ke Batavia. Dari Batavia, ia diasingkan ke Ceylon, pulau yang kini bernama Sri Lanka, di ujung barat Samudra Hindia, jauh dari mana pun yang pernah ia kenal. Nasib akhirnya di sana tidak tercatat dengan jelas dalam sumber yang terverifikasi. Kita tidak tahu kapan ia wafat, dan di mana makamnya, jika memang ada.
Satu makam di Semarang dikaitkan dengan namanya oleh tradisi lisan lokal, tetapi tidak ada prasasti atau dokumen kontemporer yang mengkonfirmasinya. Ini adalah wilayah tradisi bukan fakta arkeologis.
VI. Apa yang Tidak Kita Tanyakan Selama Ini
Kisah Sunan Kuning hampir selalu dibaca dari satu arah: seorang tokoh yang berjuang, dikalahkan, dan diasingkan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang lebih penting dan belum mendapat jawaban yang memuaskan:
Pertama: Bagaimana nasib komunitas Tionghoa di Jawa Tengah setelah pemberontakan ini padam? Mereka kehilangan ribuan orang dalam Geger Pacinan, kemudian kehilangan pemimpin militer mereka, dan akhirnya harus hidup kembali di bawah kekuasaan yang pernah membiarkan pembantaian terjadi. Ini adalah cerita yang hampir tidak pernah ditulis dalam bahasa Indonesia.
Kedua: Apakah Sunan Kuning pernah memiliki proyek politik yang jelas, sebuah visi tentang seperti apa Mataram di bawah kepemimpinannya, atau ia hanya bergerak dari satu momentum ke momentum berikutnya? Tidak ada teks, tidak ada deklarasi, tidak ada kebijakan yang tercatat atas namanya selama ia berkuasa. Ini adalah kekosongan yang berbicara.
Ketiga: Apa yang membuat pemberontakan ini berbeda dari puluhan pemberontakan lain di Jawa pada abad yang sama? Jawabannya mungkin terletak pada dimensi lintas-etnis yang langka, keturunan bangsawan Jawa yang memimpin laskar Tionghoa untuk merebut takhta Jawa. Ini adalah fenomena yang seharusnya menjadi objek kajian serius, bukan sekadar detail latar belakang dalam narasi heroisme.
CERMIN SEJARAH
Dalam konteks Indonesia hari ini, kisah Sunan Kuning menawarkan pelajaran yang tidak nyaman: perlawanan yang paling menggerakkan hati pun bisa gagal bukan karena kekurangan keberanian, melainkan karena kekurangan koherensi, antara pemimpin dan sekutu, antara tujuan jangka pendek dan visi jangka panjang, antara momentum kemenangan dan kemampuan mempertahankannya. Sejarah tidak memberi nilai untuk keberanian saja.
Penutup: Menghormati dengan Jujur
Sunan Kuning layak dikenang. Bukan karena ia pahlawan tanpa cacat, tidak ada dalam sejarah tetapi karena kisahnya menyimpan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum selesai kita gali.
Ia adalah titik temu antara krisis dinasti Mataram, trauma pembantaian etnis Tionghoa, dan keruntuhan sistem kekuasaan Jawa abad ke-18.
Membacanya hanya sebagai kisah heroisme adalah meremehkan kompleksitas zamannya, dan meremehkan intelejensi pembacanya.
Yang ia butuhkan bukan mitos yang lebih besar. Yang ia butuhkan adalah penelitian yang lebih serius, kajian yang lebih jujur, dan narasi yang tidak takut pada ambiguitas.
“Ia bukan raja yang terlupakan. Ia adalah pertanyaan yang belum kita berani ajukan.”
BIBLIOGRAFI
Blussé, L. (2002). Bitter Bonds: A Colonial Divorce. Markus Wiener Publishers.
De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.G.Th. (1974). Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries. The Hague: Martinus Nijhoff.
Lombard, D. (1990). Le carrefour javanais: essai d’histoire globale. Paris: EHESS. [Edisi Indonesia: Nusa Jawa: Silang Budaya, Gramedia, 2000].
Nationaal Archief, Den Haag. VOC-archief, inv. nr. 1.04.02 [Arsip laporan militer Jawa, 1742–1743].
Raben, R. (1996). Batavia and Colombo: The Ethnic and Spatial Order of Two Colonial Cities, 1600–1800. Leiden University [disertasi doktoral].
Ricklefs, M.C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200. 4th ed. Palgrave Macmillan.
Ricklefs, M.C. (2007). Polarising Javanese Society: Islamic and Other Visions (c. 1830–1930). NUS Press.
Yogyakarta, 14042026
Foto diambil dari google
