Syahganda menilai peran Gibran sebagai wakil presiden belum terlihat seperti yang diharapkannya. Ia kemudian membandingkannya dengan peran Jusuf Kalla saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Boediono.
“Waktu Jusuf Kalla sama SBY, JK itu menangani persoalan Aceh, gempa bumi, ekonomi, dia bekerja. Dulu Boediono bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja. Untuk gunting pita dalam suatu proyek besar itu, seorang wapres juga harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa,” kritik Syahganda.
Selain persoalan kinerja, Syahganda juga menyinggung berbagai kontroversi yang berkaitan dengan Gibran. Ia mengaitkannya dengan polemik ijazah serta proses pencalonan Gibran yang menurutnya menimbulkan persoalan konstitusional.
“Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres Gibran ini diganti. Is enough, ya kan? Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai aja,” tegasnya.
Syahganda menyadari bahwa pergantian wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemerintahan, tetapi juga memiliki konsekuensi politik. Menurut dia, posisi Gibran merupakan bagian dari konfigurasi kekuasaan yang melibatkan sejumlah partai dan kepentingan politik.
Karena itu, ia mengusulkan adanya kompensasi politik apabila Gibran diganti. Salah satu skenario yang ditawarkan adalah memberikan tambahan kursi menteri kepada kelompok politik yang terdampak.
Syahganda bahkan menyebut nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sebagai salah satu opsi. Ia mengusulkan Kaesang menempati posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
“Dihargai aja, satu kursi wapres itu ekuivalen dengan berapa menteri? Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi. Dia bisa juga ganti anaknya, Kaesang, jadi menteri kan. Gantiin Erick Thohir. Ngapain misalkan Erick Thohir dipertahankan sekian lama kalau tidak ada prestasi signifikan di olahraga? Ganti aja Kaesang jadi Menteri Olahraga. Kira-kira begitu,” jelas Syahganda.
Lebih lanjut, Syahganda menyebut pergantian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional. Jika terjadi kekosongan jabatan, menurut dia, Presiden dapat mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ia berharap sosok pengganti Gibran nantinya merupakan teknokrat atau politisi berpengalaman yang dapat menjadi mitra kerja aktif bagi Prabowo.
“Kita cari orang yang kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut. Nah, ini yang harus dicari,” tutup Syahganda.
