MAKASSAR,REDAKSI17.COM – Ketimpangan akses layanan kesehatan di perkotaan masih menjadi tantangan serius di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ketersediaan fasilitas yang terbatas tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan, yang menjadi bagian dari fondasi ekonomi kerakyatan.
Kondisi tersebut mendorong perlunya percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan sekaligus penguatan kebijakan layanan publik. Anggota DPRD Makassar yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kota Makassar, Yulius Patandianan, menegaskan sektor kesehatan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah saat dihubungi, Selasa (28/4/2026).
Kesehatan sebagai Fondasi Produktivitas dan Ekonomi Kerakyatan
Menurut dia, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Semua aktivitas kita berawal dari kondisi tubuh yang sehat, kalau kesehatan terganggu, maka otomatis Seluruh aspek kehidupan ikut terhambat. Karena itu, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Dia menilai pemahaman kesehatan perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup keseimbangan fisik, mental, dan kondisi sosial. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan kesehatan mampu menopang produktivitas masyarakat dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kewajiban Negara dan Akses Layanan Publik
Sebagai Anggota DPRD, dia menekankan penyediaan layanan kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah daerah secara konsisten.
“Negara sudah mengatur dengan jelas bahwa pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat artinya, pemerintah daerah harus hadir dan memastikan layanan itu benar-benar bisa dirasakan oleh semua warga tanpa terkecuali,” ucapnya.
Pemenuhan layanan yang merata dinilai menjadi indikator kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.
Keterbatasan Fasilitas dan Percepatan Infrastruktur
Dia juga menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan di Makassar yang dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini, rumah sakit umum daerah masih terpusat di RSUD Daya, sehingga akses layanan belum merata.
“Kami mendorong percepatan pembangunan rumah sakit baru, rencana pembangunan RS Ujungpandang Baru sudah masuk tahap awal tahun ini. Sementara di Batua masih dalam proses evaluasi, apakah dilanjutkan atau dilakukan pembangunan ulang karena sempat mengalami kendala sebelumnya,” jelasnya.
Pemerataan fasilitas dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban layanan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah pinggiran kota.
Pengawasan Layanan dan Peningkatan Kualitas SDM
Selain infrastruktur, dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program kesehatan agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh program yang sudah dirancang dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat. Evaluasi harus terus dilakukan agar kualitas layanan semakin meningkat,” katanya.
Dia juga menyoroti kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan sebagai faktor kunci keberhasilan layanan, termasuk pentingnya pendekatan pelayanan yang humanis.
“Kualitas tenaga medis itu penting, tapi pelayanan yang ramah dan fasilitas yang nyaman juga tidak kalah penting. Kalau semua ini berjalan seimbang, maka kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kesehatan akan semakin meningkat,” tuturnya.
Penguatan layanan kesehatan dinilai tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menopang stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
