“Sebagai mantan aktivis mahasiswa saya sangat prihatin dengan kejadian itu. Tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril.
Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan gerakan moral yang penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar nilai perjuangan tetap dijaga secara bersih dan tidak tercampur kepentingan lain.
“Kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Karena kan ini soal waktu saja. Jadi tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu,” ucap dia.
Polemik ini berawal dari pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, yang menyebut dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta usai aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026).
Dana tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan lokasi aksi mahasiswa yang semula direncanakan di depan Istana Negara, kemudian dialihkan ke kawasan Gedung DPR RI.
Pengakuan itu disampaikan dalam forum klarifikasi mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam, yang digelar setelah muncul desakan agar pengurus BEM memberikan penjelasan terbuka terkait pertemuan dengan pihak terkait.
Dalam forum tersebut, Abdimaludin akhirnya hadir dan mengakui penerimaan uang tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana itu disebut bertujuan agar kelompok mahasiswa tidak menggelar aksi di depan Istana Negara dan memindahkannya ke Gedung DPR RI.
Namun, rencana pemindahan titik aksi tersebut pada akhirnya tidak berjalan. Aksi mahasiswa tetap digelar di kawasan Istana Negara sesuai rencana awal yang telah ditetapkan sebelumnya.
