Jetis,REDAKSI17.COM – Memastikan lansia tetap sehat, mandiri, dan memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya menjadi tantangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kota ramah lanjut usia. Selain memperkuat layanan kesehatan dan fasilitas publik, ketersediaan data yang valid serta layanan yang terintegrasi diperlukan agar lansia, terutama yang kurang mandiri dan menghadapi persoalan sosial ekonomi, tidak luput dari perhatian.
Hal tersebut menjadi pembahasan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Afirmatif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Isu Lanjut Usia Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta di Hotel Harper, Senin (12/10).
Salah satu usulan yang mengemuka dalam Musrenbang tersebut adalah pelatihan dasar caregiver lansia atau pendamping dan perawat lansia. Usulan ini dinilai penting seiring bertambahnya jumlah lansia dengan beragam persoalan, mulai dari kesehatan fisik, psikologis, hingga sosial, sementara tidak semua lansia mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri.
Perwakilan Komisi Lansia Kemantren Gondokusuman, Suwarno, menyampaikan bahwa ketersediaan tenaga pendamping lansia di wilayah masih sangat terbatas. Begitu pula anggota keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai untuk mendampingi serta merawat lansia.
“Jumlah lansia terus bertambah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial. Banyak lansia yang belum sepenuhnya mandiri dan membutuhkan pendampingan. Sementara itu, tenaga caregiver di wilayah masih sangat terbatas, begitu juga anggota keluarga yang memiliki kompetensi dalam pendampingan dan perawatan lansia,” ungkap Suwarno.
Melalui pelatihan dasar caregiver, pengurus Komisi Lansia di tingkat kemantren dan kelurahan serta para relawan diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi lansia sesuai kondisinya. Materi pendampingan mencakup kebersihan diri, mobilitas, keselamatan, dan kesehatan, dengan tingkat bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lansia.
“Harapannya, peserta pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan untuk mendampingi lansia di lingkungannya, tetapi juga dapat menularkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan,” tambahnya.
Menurut Suwarno, semakin banyak warga yang memiliki keterampilan dasar caregiver, semakin luas pula dukungan yang dapat diberikan kepada lansia. Upaya ini diharapkan membantu lansia mempertahankan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memperkuat kepedulian keluarga, relawan, dan masyarakat terhadap kesejahteraan lansia.
Usulan tersebut menjadi salah satu masukan dalam penyusunan program kesejahteraan lansia agar pendampingan dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama mereka yang membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, mengungkapkan, berdasarkan data 2025, jumlah penduduk lanjut usia di Kota Yogyakarta mencapai lebih dari 68.000 jiwa atau sekitar 16 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 56,6 persen merupakan lansia perempuan dan 43,4 persen lansia laki-laki.
Menurutnya, peningkatan jumlah lansia perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan layanan sosial, kesehatan, serta fasilitas umum yang aman dan mudah diakses.
“Ukuran keberhasilan kota bukan hanya seberapa cepat kota membangun jalan atau gedung, tetapi juga seberapa aman seorang lansia berjalan di trotoar, seberapa mudah ia memperoleh layanan kesehatan, seberapa terjaminnya kehidupan ketika tinggal sendiri, dan seberapa besar suaranya didengar dalam menentukan masa depan kota,” ungkap Agus.
Agus menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki landasan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Regulasi tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap mandiri, sehat, aktif, dan produktif, sekaligus memastikan tersedianya fasilitas umum yang aksesibel.
Berdasarkan hasil penilaian 2025, Indeks Kota Ramah Lansia Kota Yogyakarta mencapai 82,67 persen, meningkat dari 81,9 persen pada tahun sebelumnya. Penilaian tersebut terdiri dari hasil penilaian lembaga sebesar 86,5 persen dan penilaian langsung masyarakat sebesar 78,85 persen.
Dimensi pelayanan kesehatan memperoleh skor tertinggi, yakni 87,64 persen. Berikutnya, layanan pendidikan dan pelatihan mencapai 86,7 persen, sedangkan akses terhadap fasilitas dan prasarana umum memperoleh 86,35 persen.
Meski demikian, sejumlah aspek masih memerlukan perhatian. Dimensi pekerjaan ramah lansia memperoleh skor 75,2 persen, perlindungan dan bantuan sosial 78,67 persen, serta ruang terbuka dan bangunan ramah lansia 78,93 persen.
“Temuan tersebut menunjukkan perlunya perluasan informasi kesempatan kerja dan peluang wirausaha bagi lansia, penguatan layanan perlindungan sosial berbasis komunitas, serta peningkatan aksesibilitas fasilitas publik. Kemudahan menyeberang jalan, kesinambungan trotoar, serta ketersediaan tanda visual dan audio yang memadai menjadi bagian dari kebutuhan yang perlu ditangani,” katanya.
Agus menegaskan, upaya mewujudkan Kota Yogyakarta yang ramah lansia perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, keluarga, komunitas, dunia usaha, dan kalangan akademisi diharapkan berperan dalam mendukung pendampingan, konsultasi, pelayanan, hingga pengembangan program berbasis riset.
“Lansia dihormati, haknya dipenuhi, partisipasinya dihargai. Jogja ramah lansia, inklusif untuk semua,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, mengatakan Musrenbang afirmatif tersebut menjadi ruang untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program kesejahteraan lansia.
Ia menyebutkan, kondisi lansia di Kota Yogyakarta beragam, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Karena itu, program yang disusun perlu menyesuaikan kebutuhan nyata di masyarakat.
“Kami berharap Bapak-Ibu bisa memberikan masukan, kira-kira program apa yang bisa kita buat, kita berikan, dan kita dukung untuk para lansia di Kota Yogyakarta. Sehingga bisa melihat bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk para lansia,” ujarnya.
Berbagai masukan dalam forum ini diharapkan menjadi dasar penyusunan program yang lebih terarah, mulai dari penguatan pendampingan caregiver, pembenahan data lansia, hingga integrasi layanan lintas sektor. Dengan demikian, upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota ramah lansia dapat dirasakan langsung, terutama oleh lansia yang membutuhkan dukungan lebih besar dalam kehidupan sehari-hari.
