Yogyakarta,REDAKSI17.COM– Penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah perlu diarahkan agar manfaatnya menjangkau masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perluasan kesempatan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta pembukaan akses pasar yang berkeadilan menjadi bagian penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan lebih luas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, saat menghadiri Jogja Expo UMKM dan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (23/10). Kegiatan yang berlangsung hingga Minggu (25/10) ini turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah RI, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sekretaris Daerah DIY, serta jajaran pemangku kepentingan.
Sri Sultan menyampaikan, Yogyakarta memiliki modal untuk mengambil bagian dalam rantai nilai ekonomi haji dan umrah melalui kreativitas masyarakat, kekuatan UMKM, ekosistem pendidikan, serta tradisi kewirausahaan. Potensi tersebut dapat dipertemukan untuk membangun kegiatan usaha yang inovatif sekaligus berdaya saing.
Namun, pengembangan usaha tersebut perlu berjalan seiring dengan integritas dan tata kelola yang baik. “Inovasi harus berjalan bersama integritas,” tegas Sri Sultan.
Sri Sultan juga mengingatkan bahwa transformasi digital, kemitraan usaha, dan perluasan pasar internasional harus ditopang standar mutu, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak jemaah. Pengembangan ekonomi haji dan umrah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan kemaslahatan masyarakat.
“Tema membangun ekonomi haji dan umrah DIY, kreatif, inovatif, back to best, mengingatkan kita bahwa kemajuan harus senantiasa berpijak pada tujuan dasarnya, yakni pelayanan yang memuliakan manusia dan kegiatan ekonomi yang membawa kemaslahatan,” imbuhnya.
Sri Sultan berharap Jogja Expo 2026 dapat melahirkan kemitraan berkelanjutan, memperluas peluang UMKM Yogyakarta memasuki rantai pasok global, sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan haji dan umrah yang semakin bermartabat. Keberhasilan pengembangan ekosistem tersebut pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah diarahkan agar perputaran uang dari penyelenggaraan ibadah tersebut turut dirasakan masyarakat. Potensi perputaran uang haji dan umrah diperkirakan mencapai Rp80 triliun, sehingga perlu diupayakan agar sebagian manfaatnya menjangkau pelaku UMKM.
“Presiden berharap perputaran uang haji maupun umrah sebagian bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama para pelaku UMKM,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., menilai pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah perlu melibatkan berbagai sektor usaha. Kebutuhan jemaah, mulai dari perlengkapan ibadah, pakaian, makanan, produk kesehatan, transportasi, akomodasi, hingga layanan digital, dinilai membuka peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi.
Singgih menambahkan bahwa penguatan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan ibadah. Aktivitas ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan haji dan umrah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional maupun daerah, termasuk melalui kerja sama yang menghasilkan transaksi nyata bagi pelaku UMKM.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Prof. Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, dalam laporannya menyampaikan bahwa Jogja Expo 2026 merupakan penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Expo Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Nasional. Yogyakarta dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki potensi di bidang industri kreatif, kerajinan, fesyen muslim, serta pariwisata internasional.
Melalui penyelenggaraan Jogja Expo 2026, Jaenal berharap produk UMKM lokal semakin siap memasuki rantai pasok layanan haji dan umrah di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan pelaku UMKM diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil business matching dalam rangkaian Jogja Expo 2026 mencatat tujuh surat pernyataan minat atau letter of intent (LoI) dengan potensi nilai transaksi mencapai Rp1,04 miliar. Minat tersebut didominasi produk seragam senilai Rp760 juta atau sekitar 73 persen dari total nilai, disusul makanan siap santap (ready to eat) senilai Rp238,9 juta atau 23 persen, serta isian goodie bag senilai Rp42 juta atau empat persen.
PT Al Anshor Madinah Barokah menjadi lembaga dengan nilai minat terbesar, mencapai Rp500 juta untuk pengadaan 2.000 lembar kain batik sebagai bahan seragam. Posisi berikutnya ditempati KBIHU Nur Azizah dengan potensi Rp170 juta untuk 600 lembar kain batik dan 500 lembar kain ihram, serta PT Baitullah Tiga Kharisma dengan nilai Rp135 juta untuk 3.000 paket RTE gudeg.
Ketiga lembaga tersebut menyumbang potensi nilai transaksi Rp805 juta atau sekitar 77 persen dari keseluruhan nilai minat. Minat lainnya berasal dari KBIHU Aisyah Sleman sebesar Rp128 juta untuk kain batik, sambal, dan minuman instan herbal, serta Nur Ramadhan International sebesar Rp103 juta untuk gudeg kaleng dan RTE gudeg.
Dua lembaga lainnya, yakni PT Arminareka Perdana dan Madina Prima Group, menyatakan minat terhadap minuman instan herbal senilai Rp4 juta serta kambing guling kaleng senilai Rp900 ribu. Secara keseluruhan, minat pengadaan tersebut mencakup produk seragam dan makanan olahan yang berpotensi membuka peluang pasar bagi UMKM lokal.
Dalam rangkaian acara, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman sinergi tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di DIY oleh Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti dan Plt. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah DIY, Hj. Silvia Rosetti, S.E., M.S.I., dengan disaksikan Sri Sultan, Menteri Haji dan Umrah, serta pimpinan DPR RI.
Selain itu, ditandatangani nota kesepahaman antara koperasi binaan Pemda DIY dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), yakni PT Al-Ansor Madinah Barokah dengan Koperasi Java Prama Niaga, serta PT Baitullah Tiga Kharisma dan Nur Ramadhan International dengan Asosiasi Pangan Steril.
Humas Pemda DIY
