Irjen Ahrie Sonta Tak Terima Dipecat Imbas Kasus Sadap Prabowo

Jakarta,REDAKSI17.COM – Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution tidak menerima begitu saja keputusan pemecatannya dari institusi Polri. Setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, Ahrie memilih menggunakan haknya untuk mengajukan banding.Kabar pengajuan banding tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, Ahrie telah menyatakan keberatan terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Johnny Eddizon Isir.

Johnny menjelaskan, permohonan tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Pemeriksaan banding nantinya dilakukan oleh Komisi KKEP pada tingkat banding untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan Ahrie.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ujar dia.

Sebelumnya, KKEP Polri telah memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie setelah menggelar sidang kode etik. Polri menilai tindakan yang dilakukan mantan Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri tersebut sebagai perbuatan tercela.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ungkapnya.

Dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, Ahrie sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga jenderal Polri lainnya, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Ahrie diduga memanfaatkan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri secara ilegal. Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.