Doli berpandangan, pengunduran diri seharusnya diumumkan secara langsung kepada publik sebagai bentuk penegasan atas keputusan yang diambil.
“Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” kata Doli di Gedung DPR RI, kemarin, dikutip Rabu (11/11).
Ia juga menjelaskan bahwa tidak terdapat ketentuan dalam konstitusi yang mengharuskan wakil presiden menyerahkan surat pengunduran diri kepada presiden untuk kemudian memperoleh persetujuan.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,” kata Doli.
Lebih lanjut, Doli menyebut DPR akan ikut berperan dalam menyikapi persoalan apabila Gibran benar-benar menyatakan mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Ia menegaskan, penilaian mengenai pengunduran diri wakil presiden bukan berada di tangan presiden, melainkan menjadi bagian dari proses yang melibatkan DPR.
“Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan, ya. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden,” jelas Doli.
Meski demikian, Doli menilai DPR tidak memiliki kewenangan untuk menggagalkan keinginan seseorang yang menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Ia merujuk pada Pasal 8 UUD 1945 yang telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
“Ya saya kira tidak tidak punya kewenangan juga. Ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada Pasal 8 itu lho,” ucap dia.
Doli kemudian menjelaskan bahwa Pasal 8 UUD 1945 mencakup sejumlah alasan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden, mulai dari meninggal dunia, mengundurkan diri, hingga diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, apabila Gibran benar-benar melepaskan jabatannya, proses penentuan sosok pengganti wakil presiden harus dilakukan melalui sidang istimewa MPR.
“At the end nanti ya kalau untuk mencari, mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,” ucap Doli.
