Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, reformasi hukum di Indonesia tak boleh hanya berfokus pada institusi Polri, tapi juga harus menyentuh seluruh aparat penegak hukum, termasuk lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman. Penegasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional agar lebih transparan, profesional, dan berkeadilan di era reformasi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan Presiden meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga penegak hukum setelah lebih dari 20 tahun reformasi bergulir. Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan di tubuh Polri saja, melainkan harus mencakup seluruh rantai penegakan hukum demi mewujudkan kepercayaan publik dan supremasi hukum yang kuat di Indonesia.
