Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Ketua beserta para komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rabu (13/05). Bertempat di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Ketua KID DIY, Erniati usai pertemuan menegaskan jika program kerja KID DIY tahun ini akan berfokus pada informasi kebencanaan.
“Kedatangan kami ini ialah untuk menyampaikan laporan tahunan yang memang menjadi kewajiban kami kepada Bapak Gubernur dan juga nanti DPRD DIY. Dan kami juga menyampaikan, tahun ini fokus kami adalah terkait informasi kebencanaan, di mana informasi kebencanaan ini juga sampai pada tingkat kelurahan,” imbuhnya.
Erniati mengatakan, selama pertemuan, ia juga berkonsultasi terkait dengan bagaimana koordinasi penyampaian informasi kebencanaan ini dapat dilakukan antar OPD, atau antarwilayah kabupaten/kota se-DIY. Harapannya, ke depan informasi kebencanaan bisa tersampaikan melalui satu pintu, agar tidak ada saling silang dalam penyampaian informasi.
“Dari hasil Rakerda kami, kami memang ingin mendorong standarisasi layanan informasi kebencanaan yang akurat, cepat, dan inklusif. Fokus utamanya adalah penguatan tata kelola informasi, integrasi sistem antarinstansi, dan kolaborasi pentahelix untuk memitigasi risiko bencana di Yogyakarta,” paparnya.
Diungkapkan Erniati, KID DIY juga menyoroti perlunya standar informasi yang jelas untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, terutama saat situasi darurat bencana. Dan sebagai daerah yang memiliki potensi bencana tinggi, DIY tentu perlu memiliki sistem penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai fase bencana, baik pra, saat, dan pasca bencana.
“Keterbukaan informasi kebencanaan adalah hak publik dan instrumen penting untuk keselamatan. Dan penyamaan standar layanan informasi penting untuk menghindari simpang siur informasi di tengah situasi darurat,” imbuhnya.
Terkait pelayanan terhadap masyarakat, Erniati mengungkapkan, pihaknya juga melaporkan pengaduan yang diterima KID DIY. Pada 2026 ini, hingga Mei, KID DIY sudah menerima lima aduan. Mayoritas aduan masyarakat ini berkaitan dengan informasi pertanahan.
HUMAS DIY
