Yogyakarta,REDAKSI17.COM — Ancaman perpecahan di era modern kini bergeser dari ruang fisik ke dunia maya. Menghidupkan kembali semangat persatuan, Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X resmi mengukuhkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY periode 2026-2030 Selasa (23/06) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sri Paduka menyebut, sebagai garda terdepan penjernih informasi dan nalar kebangsaan di tengah masyarakat, Sri Paduka mengingatkan bahwa Indonesia lahir bukan dari keseragaman, melainkan dari kesediaan untuk hidup bersama dalam keberagaman.
Persatuan tidak cukup hanya diucapkan, melainkan harus terus dirawat melalui dialog, sikap saling menghormati, dan kesadaran untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan bersama. “Kehidupan dalam kehidupan kebangsaan kali ini, tantangan pembauran tidak hanya hadir dalam perjumpaan fisik, tetapi dalam ruang digital,” ujar Sri Paduka.
Sri Paduka menambahkan, informasi yang bergerak cepat dapat memperkuat persaudaraan, namun juga berpotensi memperbesar prasangka jika tidak disertai dengan kejernihan berpikir. Oleh karena itu, kehadiran FPK sangat dinantikan untuk menjadi peneduh suasana, penjaga nalar kebangsaan, serta jembatan komunikasi ketika muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Sri Paduka berharap FPK dapat menjadi simbol kebersamaan yang menjaga Yogyakarta tetap teduh, Indonesia tetap utuh, dan persatuan bangsa semakin kokoh. “Jalankan amanah ini dengan semangat menghubungkan bukan memisahkan, merangkum bukan mempertentangkan, serta membangun ruang dialog yang menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat persaudaraan antar sesama anak bangsa,” pesan Sri Paduka.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY, kepengurusan FPK DIY periode 2026-2030 terdiri dari Dewan Pembina dan Pengurus Harian dimana Dewan Pembina di ketuai oleh KGPAA Paku Alam X dan menjabat sebagai sekretaris, Lilik Andi Aryanto.
Sementara Pengurus Forum di ketuai oleh Andry Lesono Buntoro; Wakil Ketua, Dr. Masroer, M.Si.; Sekretaris, Retno Dwi Hastuti. Tugas dan Fungsi Strategis FPK DIY Merujuk pada keputusan gubernur, FPK DIY dibentuk untuk mewadahi integrasi berbagai suku dan golongan masyarakat di Yogyakarta. Adapun ruang lingkup tugas pengurus FPK meliputi menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di bidang pembauran kebangsaan.
Pelaksanaan tugas dan operasional FPK DIY ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, pemerintah berharap sinergi antar-elemen masyarakat di Yogyakarta dalam merawat kebhinekaan dapat terus berjalan optimal hingga tahun 2030 mendatang.
Humas Pemda DIY
