SURABAYA,REDAKSI17.COM : DPW Partai NasDem Jawa Timur menilai keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak boleh terus berulang karena berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur H. Mohammad Nasih Aschal, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (29/6).
Selain itu, Ra Nasih, sapaan akrab Mohammad Nasih Aschal, menilai paradigma pengelolaan APBD harus bergeser dari sekadar mengejar tingginya serapan anggaran menuju penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Dalam sektor pendapatan, Fraksi Partai NasDem mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terlalu bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah juga diminta mulai melakukan diversifikasi sumber pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD agar penyertaan modal pemerintah benar-benar menghasilkan dividen sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun. Menurut Fraksi, SiLPA yang besar memang menunjukkan likuiditas keuangan daerah cukup kuat, namun di sisi lain menjadi indikator masih banyak program pembangunan yang gagal direalisasikan tepat waktu.
“Besarnya sisa anggaran menunjukkan masih ada ruang besar untuk memperbaiki kualitas perencanaan, ketepatan penganggaran, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan,” ujar Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu.
Karena itu, dia meminta penggunaan SiLPA pada tahun anggaran berikutnya difokuskan untuk program-program prioritas yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem tetap menyatakan persetujuan agar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan harapan seluruh catatan strategis yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.
