Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pelayanan publik yang transparan. Dalam laporan yang disampaikan pada pertemuan tingkat tinggi daerah, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengungkapkan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai efisiensi birokrasi.
Komitmen digitalisasi tersebut membuahkan hasil signifikan dengan kenaikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Gunungkidul yang mencapai 97% pada semester kedua tahun 2025. Angka ini meningkat dari periode sebelumnya yang berada di level 94,5%. Atas capaian ini, Gunungkidul kini resmi masuk ke dalam tahap digital dengan skor sempurna pada aspek implementasi dan lingkungan strategis.
Salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan adalah aplikasi Senapati (Sistem Elektrifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi). Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui fitur QRIS dan virtual account yang bersifat universal, memungkinkan pembayaran dilakukan kapan saja secara instan tanpa perlu verifikasi manual.
Keberhasilan Digitalisasi Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata menjadi bukti nyata keberhasilan intervensi digital di lapangan. Melalui proyek percontohan sistem pembayaran non-tunai (cashless) 100% di TPR Pantai Baron Utama yang dicanangkan pada Mei 2026, terjadi lonjakan pendapatan yang luar biasa.
“Kami mencatat kenaikan pendapatan year-on-year sebesar 159% di titik tersebut dibandingkan tahun lalu,” jelas Bupati Endah. Secara keseluruhan, porsi transaksi non-tunai terhadap total pendapatan daerah meningkat tiga kali lipat, dari 10,60% menjadi 35,81%. Keberhasilan ini mendorong pemerintah daerah untuk menargetkan perluasan sistem cashless ke 10 titik TPR lainnya hingga akhir tahun ini.
Meski menunjukkan tren positif, upaya digitalisasi di Gunungkidul masih terganjal kendala klasik, terutama terkait infrastruktur digital dan stabilitas daya listrik di wilayah pelosok dan pegunungan. Sinyal internet yang belum stabil serta gangguan pasokan listrik dari PLN menjadi hambatan utama dalam pengoperasian perangkat digital di lapangan.
Selain itu, tantangan budaya juga masih dirasakan. Sebagian masyarakat dan wajib pajak di wilayah pelosok masih merasa lebih aman menggunakan uang tunai dan menerima bukti pembayaran fisik berupa kertas. “Masih banyak warga kami yang merasa mantap kalau memegang uang fisik dan mendapatkan bukti kertas,” ujar Bupati.
Sinergi melalui Forum Smart City
Merespons kendala tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, Heri Edi Tri Wahyu Nugroho, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat konektivitas regional. Melalui forum Smart City/Smart Province, pemerintah provinsi tengah membangun jaringan infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk kawasan JJLS, guna mendorong perilaku ekonomi digital di masyarakat.
“Pemerintah Provinsi DIY juga membuka peluang kolaborasi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan infrastruktur jaringan yang telah dibangun guna mengatasi masalah blank spot.” ujar Kepala Dinas Kominfo DIY. Kolaborasi antara TP2DD, Bank Indonesia, Bank BPD DIY, dan pihak swasta diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan menjawab tantangan infrastruktur di masa depan.
