PENGURUS PPP. Pengukuhan pengurus DPW dan DPC PPP se-Jawa Tengah dipusatkan di Hotel Atria Kota Magelang, Sabtu (18/7)
MAGELANG,REDAKSI17.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan meraih 39 kursi DPR RI pada Pemilu 2029.
Target tersebut mengacu pada capaian partai pada Pemilu 2014 dan menjadi fokus perjuangan PPP untuk kembali memiliki wakil di Senayan.
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono saat di Magelang, mengaku optimistis target tersebut dapat diwujudkan karena partainya masih memiliki modal politik yang kuat. Pada Pemilu 2024, kata dia, PPP masih memperoleh lebih dari 8,6 juta suara di tingkat daerah.
Selain itu, partai berlambang Kabah tersebut juga memiliki sekitar 960 anggota legislatif di seluruh Indonesia serta sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PPP.
“Kalau kita konsolidasi di tingkat nasional dan bisa menata itu menjadi satu langkah politik yang sejalan, insyaallah kita masih punya modal untuk berjuang kembali,” ujarnya usai pengukuhan pengurus DPW dan DPC PPP se-Jawa Tengah di Kota Magelang, Sabtu (18/7).
Mardiono mengatakan, konsolidasi partai mulai dilakukan untuk menghadapi Pemilu 2029. Bersamaan dengan pelantikan pengurus, PPP juga menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Fraksi PPP se-Jawa Tengah.
“Tujuan bimbingan teknis ini ada dua yaitu mendiskusikan langkah-langkah politik dalam menyongsong Pemilu 2029 karena kita sudah memasuki agenda verifikasi,” katanya.
Turut disampaikan pula program-program pemerintah agar kader di struktur maupun fraksi berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi PPP bukan berasal dari partai politik lain, melainkan memperkuat soliditas internal. Ia pun meyakini, jika seluruh kader bersatu peluang PPP kembali memperoleh kursi di DPR RI akan semakin terbuka.
“Yang penting kita solid, bergandengan tangan, bersatu untuk membangkitkan PPP Insyaallah itu menjadi modal meraih kemenangan,” tegasnya.
Menanggapi rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kegiatan politik di Jawa Tengah, Mardiono menilai hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan hak setiap warga negara.
