Jakarta,REDAKSI17.COM – Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terlihat kuat. Ia berdiri di samping Presiden Prabowo Subianto dan berada di pusat kekuasaan. Namun, jabatan tinggi bukan jaminan kekuatan politik. Terlebih jika kekuatan itu belum dibangun atas nama sendiri.
Seorang wakil presiden bergantung pada kepercayaan dan pembagian peran dari presiden. Tanpa portofolio strategis, ruang untuk mencetak prestasi akan menyempit. Kesempatan membangun jaringan, pengaruh, dan popularitas juga ikut terbatas.
Di sinilah Gibran mulai terjepit menjelang 2029.
Ia belum memiliki partai besar yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Basis politiknya pun belum benar-benar mandiri. Kekuatannya masih melekat pada nama Jokowi, dukungan koalisi, dan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.
Ketergantungan itu menjadi masalah ketika kepentingan Prabowo dan Jokowi tidak lagi sejalan. Prabowo tentu membutuhkan pemerintahan yang menegaskan kepemimpinannya sendiri, bukan pemerintahan yang terus dibaca sebagai perpanjangan pengaruh politik Jokowi. Untuk kontestasi berikutnya, Prabowo juga akan memilih pasangan yang paling menguntungkan bagi kekuasaannya.
Dalam politik, pasangan dalam satu pemilu tidak memiliki jaminan untuk tetap bersama pada pemilu berikutnya. Kesetiaan politik berhenti ketika perhitungan kekuasaan berubah. Elektabilitas, dukungan partai, keseimbangan wilayah, dan beban politik akan menentukan siapa yang dipertahankan dan siapa yang disingkirkan.
Gibran memang memiliki jabatan, usia muda, dan tingkat pengenalan publik yang tinggi. Namun, keuntungan itu datang bersama beban politik yang berat. Perdebatan mengenai proses pencalonannya, hubungan keluarga dengan Jokowi, dan tudingan politik dinasti akan terus melekat.
Jika popularitasnya tidak meningkat dan kontribusinya dalam pemerintahan tidak terlihat, jabatan wakil presiden tidak akan banyak menolong. Partai-partai koalisi akan mulai menghitung ulang. Mereka tidak akan ragu mencari figur lain yang dianggap lebih kuat, lebih aman, dan lebih menguntungkan.
Karena itu, pernyataan tentang keberlanjutan pasangan Prabowo-Gibran selama dua periode tidak layak dianggap sebagai kepastian. Pernyataan semacam itu lebih tepat dibaca sebagai operasi politik untuk membangun persepsi, menjaga barisan pendukung, dan mengunci dukungan sebelum peta koalisi berubah.
Masalahnya, peta politik tidak pernah tunduk pada janji lama. Ia bergerak mengikuti kepentingan.
Gibran tidak bisa terus menggantungkan masa depannya pada perlindungan ayahnya. Ia harus membangun legitimasi pribadi. Ia harus menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur. Ia juga harus membentuk hubungan langsung dengan partai serta masyarakat, bukan terus bertumpu pada jaringan politik Jokowi.
Tanpa legitimasi, kinerja, dan basis kekuatan sendiri, posisi Gibran tetap rapuh. Ketika kepentingan berubah, hubungan keluarga tidak akan cukup. Janji dua periode juga tidak akan berarti. Politik hanya mempertahankan figur yang masih berguna bagi kemenangan.
Tahun 2029 akan menjadi ujian yang menentukan. Gibran harus membuktikan bahwa ia mampu berdiri sebagai pemimpin mandiri. Jika gagal, ia akan tetap dipandang sebagai produk kekuasaan Jokowi yang kehilangan pijakan ketika pengaruh ayahnya melemah.
Pada titik itu, 2029 bukan sekadar ancaman bagi masa depan politik Gibran. Tahun tersebut bisa menjadi akhir dari proyek dinasti Solo.
Sumber Geo Genius
