Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memperkuat sinergi terhadap pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H sebagai bentuk komitmen moral dalam mengawal harapan dan amanah besar para calon jamaah. Beberapa aspek pengawasan yang kian menjadi perhatian utama diantaranya, kesiapan alur pelayanan, akomodasi, hingga kepastian kesehatan calon jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Komitmen tersebut bergaung dalam pertemuan Pemda DIY bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Jumat (02/10). Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyatakan, ibadah haji bukanlah perjalanan yang diputuskan dalam semalam, melainkan cita-cita yang dipelihara masyarakat selama bertahun-tahun. Ketika jemaah berangkat, mereka tidak hanya membawa dokumen perjalanan melainkan juga hasil kerja keras dan kepercayaan keluarga yang harus dijaga oleh pemerintah secara bersungguh-sungguh.
“Penyelenggaraan ibadah haji tidak semestinya hanya berbicara tentang pelayanan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan,” ujar Ni Made.
Ni Made menambahkan, kepercayaan publik dibangun melalui keyakinan bahwa setiap tahapan perlu dipersiapkan dengan baik, potensi kendala diantisipasi sejak dini, serta keselamatan dan kenyamanan jemaah dijadikan prioritas utama. Maka dari itu, Pemda DIY memandang sinergi lintas lembaga sebagai kunci utama mengingat penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak.
“Sebab, kualitas penyelenggaraan haji sangat ditentukan oleh kemampuan kita
bersama dalam membangun sinergi dan melengkapi peran, guna memastikan masyarakat dapat beribadah dengan aman, tertib, dan khusyuk,” tegas Ni Made.
Menanggapi hal tersebut, tim pengawas parlemen DPR RI menyambut baik keterbukaan Pemda DIY dalam membangun kerja sama yang solid demi perbaikan kualitas layanan perhajian secara berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa parlemen berkomitmen penuh untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah demi kemaslahatan jamaah, untuk memastikan seluruh persiapan haji 1448 H benar-benar berorientasi pada perlindungan dan keselamatan jemaah.
“Segala masukan dari daerah terkait perbaikan mutu layanan akan kami komunikasikan dan perjuangkan sungguh-sungguh dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat,” tegas Abidin.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, turut menekankan pentingnya menjaga stamina dan kenyamanan calon jemaah melalui efisiensi alur pelayanan sejak dari tanah air. “Orientasi utama dari apa yang kita kerjakan adalah kepentingan jemaah, sehingga jangan sampai ada kebijakan yang justru bertolak belakang dengan harapan masyarakat,” ungkapnya.
Selain memperkuat aspek tata kelola dan akomodasi, Pemda DIY bersama Dinas Kesehatan DIY juga mulai memperketat pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) calon jemaah secara objektif. Langkah medis ini ditempuh demi menjaga keselamatan fisik serta mental jemaah agar dapat menjalankan seluruh rukun haji di Tanah Suci tanpa terkendala masalah kesehatan berat.
Kunjungan kerja spesifik ini ditutup dengan kesepahaman antara Pemda DIY dan DPR RI untuk terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga. Melalui landasan moral dan dedikasi luhur bersama, penyelenggaraan haji diharapkan mampu memberikan pelayanan prima serta menghadirkan ketenangan bagi seluruh calon jemaah.
Humas Pemda DIY
