Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta akan meluncurkan lima Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai proyek percontohan pada April mendatang. Program ini digagas sebagai strategi pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah kampung.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, menjelaskan Wamira merupakan ide Wali Kota Yogyakarta dalam merespons kondisi inflasi yang sempat tinggi pada 2025.
“Wamira itu sebenarnya ide cerdas dari Bapak Wali Kota. Di tahun 2025 itu kan kita menghadapi inflasi, Kota Yogyakarta agak tinggi. Beliau menyampaikan, ‘piye to carane kita untuk mengendalikan inflasi di Kota Jogja?’,” ujar Ambar saat dikonfirmasi di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (24/2).
Sebelumnya Pemkot Yogya telah memiliki Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi di pasar. Namun, jumlahnya terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di tingkat wilayah.
“Kita sudah punya Kios Segoro Amarto, sudah punya Warung Mrantasi. Nah beliau (Wali Kota) menghendaki, yuk kita buat konsep baru, bagaimana Segoro Amarto ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Dari diskusi panjang itu, lahirlah Wamira,” jelasnya.
Ambar menegaskan, Wamira adalah Warung Milik Rakyat, bukan milik korporasi. Pengelolaannya diutamakan oleh koperasi atau kelompok masyarakat, serta berlokasi di gang atau pemukiman warga agar benar-benar dekat dengan masyarakat.
“Pesan Pak Wali, Wamira ini benar-benar milik rakyat. Bentuknya kelompok masyarakat atau koperasi sebagai pengelolanya. Tempatnya di gang, bukan di jalan utama, supaya langsung dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, konsep ini dirancang agar masyarakat lebih mudah, murah, dan cepat mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya sembako, sebagai basis pengendalian inflasi. “Kalau masyarakat harus ke Kios Segoro Amarto kan jauh, kita hanya punya empat. Ke pasar, ke Warung Mrantasi, atau antre pasar murah. Nah ini kita dekatkan lagi. Ini seperti pasar murah tiap hari di wilayah,” katanya.
Secara keseluruhan, Pemkot Yogya menargetkan keberadaan Wamira ada di seluruh kelurahan se-Kota Yogya. Namun pada 2026 ini, Pemkot menargetkan 14 unit, dengan lima unit sebagai pilot project.
“Dawuh Pak Wali memang di 45 kelurahan. Tapi tahun ini kita 14 dulu. Pilot project yang akan kita launching sekitar lima di beberapa kemantren, insyaallah bulan April,” jelas Ambar.
Pihaknya juga mengatakan bahwa pengelola wajib menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen menjual sesuai HET dan tidak mengambil keuntungan berlebihan.
“Pemerintah di sini sebagai fasilitator Bussiness to Bussiness dari distributor dan Bulog dengan warung. Kita perantaranya supaya warung mendapatkan harga HET dan HAP-nya. Kita memotong rantai distribusi supaya harga tidak terlalu tinggi,” jelas Ambar.
Komoditas prioritas yang dijual adalah sembako seperti beras, telur, mi instan, dan kebutuhan pokok lain. Ke depan, Wamira juga membuka peluang bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Dinas Perdagangan juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk agen LPG, PDAM, hingga dukungan perbankan dan kampus untuk edukasi manajemen dan digitalisasi pembayaran.
“Kalau UMKM mau menjajakan dagangannya di situ bisa. Mau agen LPG, kita bantu komunikasi dengan Pertamina. Mau air, bisa kita dekatkan dengan PDAM. Selama dibutuhkan masyarakat dan harganya masuk, kenapa tidak,” tambahnya.
Tak hanya itu, Wamira juga dirancang sebagai instrumen intervensi sosial bagi masyarakat rentan. Ambar mencontohkan kemungkinan pemberian voucher belanja bagi warga miskin.
“Ide Pak Wali, misalnya memberikan voucher potongan Rp2.000 kepada warga miskin, mereka bisa beli di Wamira. Itu akan sangat membantu. CSR dari korporat juga bisa masuk ke sana,” ujarnya.
Ambar juga menegaskan, Wamira bukan pesaing Koperasi Merah Putih. Justru sebaliknya, program ini membuka peluang bagi koperasi tersebut untuk mengembangkan unit usaha ritel kerakyatan.
“Wamira bukan saingan Koperasi Merah Putih. Justru kami persilakan kalau mau mengambil unit usaha Wamira. Ini peluang untuk masuk ke dunia ritel kerakyatan,” ujarnya.
Bahkan, dari lima lokasi percontohan, beberapa sudah melibatkan Koperasi Merah Putih yang sebelumnya memiliki pengalaman bisnis ritel.
“Kita berharap Wamira menjadi simpul distribusi pangan rakyat dan produk lokal, dengan dukungan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, pedagang, dan komunitas,” harapnya.
Dengan konsep tersebut, Wamira diharapkan menjadi perwujudan nyata ekonomi kerakyatan sekaligus solusi pengendalian inflasi yang lebih dekat, fleksibel, dan berkelanjutan di tingkat wilayah.
“Respon masyarakat cukup baik. Semoga pilot project ini bisa menunjukkan manfaatnya, baik bagi kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga akan mengundang kelompok lain untuk ikut menumbuhkan. Ini adalah perwujudan ekonomi kerakyatan,” pungkas Ambar.
