Ketika Raja Membelot, Istana Runtuh, dan Jawa Kehilangan Dirinya Sendiri
Oleh M. Basyir Zubair
Bayangkan ini, seorang raja berlutut di kaki kompeni asing, menyerahkan tanahnya sendiri bukan karena kalah perang tetapi karena takut. Bayangkan seorang pemuda enam belas tahun yang baru saja kehilangan ayahnya akibat intrik istana, tiba-tiba diangkat menjadi raja oleh koalisi pejuang yang muak dengan pengkhianatan. Bayangkan istana yang dihancurkan bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh amarah rakyat yang merasa dikhianati oleh rajanya sendiri.
Inilah Jawa pada abad ke-18. Bukan Jawa yang anggun seperti dalam novel-novel romantis. Ini adalah Jawa yang berdarah, Jawa yang pengkhianatannya datang berulang dari orang-orang yang paling dekat dengan takhta.
“Kartasura tidak hancur oleh musuh. Ia dihancurkan oleh raja yang mengkhianati sekutunya sendiri.”
I. TAKHTA DI ATAS RERUNTUHAN: AMANGKURAT II DAN MIMPI KARTASURA
Tahun 1679. Pleret sudah jadi abu. Amangkurat I sang ayah yang membantai para ulama, yang menjual Jawa kepada VOC demi mempertahankan kekuasaan telah tiada, meninggalkan pewaris yang sama cacatnya, Amangkurat II.
Amangkurat II tidak membangun Kartasura dari ambisi besar. Ia membangunnya dari ketakutan. Pleret hancur bukan karena gempa, ia dibakar oleh pemberontakan Trunojoyo yang berhasil mengusir raja dari singgasananya. Trauma itu tidak pernah pergi. Ibu kota baru di Wonokarto, kelak bernama Kartasuraadalah simbol pelarian, bukan kejayaan.
TITIK BALIK
Kartasura berdiri tahun 1679 di atas tanah yang dipilih bukan karena keagungan, melainkan karena kepanikan. Inilah paradoks dasar Mataram akhir: setiap istana baru yang dibangun mencerminkan kelemahan raja yang mendirikannya.
Amangkurat II wafat dalam kegelisahan. Ia meninggalkan kepada putranya Amangkurat III, sebuah kerajaan yang sudah terbelit utang politik kepada VOC, sebuah mahkota yang bebannya jauh lebih berat dari gemerlapnya.
II. AMANGKURAT III: RAJA YANG TAK PERNAH DIBERI KESEMPATAN
Sejarah tidak adil kepada Amangkurat III. Ia digambarkan sebagai raja lemah, raja yang kalah tetapi tidak ada yang bertanya: apa yang bisa dilakukan seorang raja ketika pamannya sendiri bersekongkol dengan kekuatan asing untuk menjatuhkannya?
Pangeran Puger, sang paman tidak sekadar ambisius. Ia adalah arsitek pengkhianatan yang sistematis. Dengan dukungan VOC, ia mengisolasi keponakannya secara politis, membangun koalisi bupati dan bangsawan yang tidak puas, lalu menunggu momen yang tepat.
FAKTA SEJARAH
Amangkurat III akhirnya tertangkap VOC di Surabaya setelah melarikan diri dan mencoba bertahan di bawah perlindungan Cakraningrat dari Madura. Ia diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka) dan tidak pernah kembali ke tanah Jawa. Pangeran Puger dinobatkan sebagai Pakubuwono I pada tahun 1705 dengan restu penuh VOC.
Yang menarik dan jarang disoroti, adalah fakta bahwa Amangkurat III sebenarnya menolak tunduk pada VOC. Ia adalah satu-satunya raja Mataram di masa itu yang berani bersikap konfrontatif terhadap kompeni. Justru karena itulah ia disingkirkan. Dalam logika kolonial, raja yang menolak menjadi boneka harus dihapus dari papan catur.
“Raja yang diasingkan ke Ceylon itu, dalam banyak hal, justru lebih bermartabat dari yang menggantikannya di atas takhta.”
III. PAKUBUWONO I DAN PARADOKS MAHKOTA PINJAMAN
Pakubuwono I memerintah dari 1705 hingga 1719. Selama empat belas tahun itu, ia memainkan peran yang mungkin paling nyaman baginya: raja yang berterima kasih. Berterima kasih kepada VOC yang menahtakan dirinya. Berterima kasih kepada kompeni yang mengusir keponakannya.
Tetapi kenyamanan itu ada harganya. Setiap perjanjian yang ditandatangani Pakubuwono I dengan VOC adalah sepotong daging Mataram yang diiris dan diserahkan. Wilayah pantai utara dengan pelabuhan-pelabuhan yang kaya, berangsur-angsur berpindah tangan. Pajak mengalir ke Batavia, bukan ke Kartasura.
CERMIN DUNIA
Pola ini raja lokal yang dinaikkan oleh kekuatan asing, kemudian terikat dalam ketergantungan permanen adalah pola kolonialisme klasik yang berulang di seluruh Asia Tenggara. Kartasura bukan pengecualian; ia adalah contoh paling jelas di Nusantara.
Pakubuwono I wafat tahun 1719. Tahta jatuh kepada Amangkurat IV, dan siklus berdarah pun kembali berputar.
IV. AMANGKURAT IV: PERANG YANG TIDAK PERNAH BENAR-BENAR SELESAI
Amangkurat IV mewarisi sebuah kerajaan yang sudah retak dari dalam. Tiga pangeran, Arya Mataram, Blitar, dan Danupaya, menolak legitimasinya dan mengangkat senjata. Bukan semata karena ambisi; ada yang melihat suksesi ini sebagai bagian dari permainan VOC yang semakin terang-terangan mengendalikan takhta Mataram.
Dengan bantuan VOC, Amangkurat IV menang. Tetapi kemenangan ini bukan kemenangan Mataram, ini kemenangan VOC. Karena setiap kali kompeni itu membantu Raja Jawa, tagihan politiknya selalu lebih mahal dari nilai bantuan militer yang diberikan.
TITIK BALIK
Amangkurat IV wafat tahun 1726, mewariskan takhta kepada Pakubuwono II, raja yang kelak akan menyaksikan hal yang tidak pernah terbayangkan oleh raja Mataram manapun sebelumnya: istananya sendiri direbut dan dibakar, bukan oleh pasukan asing, tetapi oleh gabungan laskar Tionghoa dan Jawa yang berteriak namanya sebagai pengkhianat.
V. 9-10 OKTOBER 1740: MALAM DARAH DI BATAVIA YANG MENGUBAH JAWA
Untuk memahami mengapa Kartasura hancur pada 30 Juni 1742, kita harus mundur dua tahun ke Batavia. Pada malam 9-10 Oktober 1740, VOC melancarkan pembantaian massal terhadap komunitas Tionghoa. Rumah-rumah dibakar. Ribuan orang dibunuh. Batavia berubah menjadi neraka dalam semalam.
Gelombang pengungsi Tionghoa bergerak ke timur ke Semarang, ke Demak, ke Jepara. Di sana mereka bergabung dengan komunitas yang sudah ada, dan bersama-sama menyalakan api perlawanan. Mereka tidak punya pilihan lain selain melawan.
“Geger Pecinan bukan pemberontakan etnis. Ia adalah perang melawan kompeni dan Pakubuwono II sempat berdiri di sisi yang benar, sebelum kemudian membelot.”
Inilah yang jarang dikisahkan dalam narasi dominan: pada awal 1742, Pakubuwono II sebenarnya mendukung perlawanan ini. Para pemimpin laskar Tionghoa bersumpah setia kepada raja Mataram. Mereka berjuang bersama. Kudus dan Pati jatuh ke tangan koalisi Jawa-Tionghoa. Demak, Jepara, seluruh pesisir utara bergolak.
FAKTA SEJARAH
Raden Mas Garendi cucu Amangkurat III yang dibuang ke Ceylon, diangkat sebagai raja oleh koalisi pejuang ini pada 6 April 1742 di Pati, dengan gelar Sunan Amangkurat V (Sunan Kuning). Saat itu usianya baru 16 tahun. Ia dinobatkan sebagai simbol perlawanan, sebagai tuntutan keadilan atas pengasingan kakeknya yang tidak adil.
VI. 30 JUNI 1742: HARI KETIKA KARTASURA RUNTUH
Lalu Pakubuwono II membelot.
Alasannya kompleks, pasukan koalisi mulai kalah di beberapa front, VOC melancarkan tekanan diplomatik dan militer yang intens, dan Pakubuwono II seperti leluhurnya, memilih keamanan takhta di atas prinsip. Pada awal 1742, ia berbalik mendukung VOC dan memerangi sekutu lamanya sendiri.
Kemarahan koalisi tak terbendung. Kapitan Sepanjang memimpin pasukan, sementara Raden Mas Said kelak bergelar Pangeran Sambernyawa, bergerak merebut pusaka keraton. Pada 30 Juni 1742, pasukan gabungan Jawa-Tionghoa menjebol benteng Keraton Kartasura menggunakan meriam. Bekasnya masih bisa dilihat hingga hari ini.
TITIK BALIK
Pakubuwono II dan keluarganya dievakuasi oleh Kapten Van Hohendorff dari VOC, melarikan diri melalui Gunung Lawu menuju Magetan. Seorang raja Mataram, dilarikan oleh serdadu asing, dari istananya sendiri. Pada 1 Juli 1742, Sunan Kuning dinobatkan di Kartasura.
Berapa lama Sunan Kuning memerintah Kartasura? Lima bulan. Pada 26 November 1742, pasukan gabungan Pakubuwono II, VOC, dan Cakraningrat IV dari Madura menyerang dari tiga arah. Kartasura direbut kembali. Sunan Kuning melarikan diri ke selatan, terus bergerilya, hingga akhirnya tertangkap di Surabaya pada 1743 dan diasingkan ke Ceylon, mengikuti jejak kakeknya yang ia perjuangkan.
“Sunan Kuning berusia 16 tahun ketika naik takhta. Ia berusia 17 tahun ketika terusir. Sejarah mencatatnya sebagai pemberontak padahal ia adalah korban.”
VII. LAHIRNYA SURAKARTA: KEBANGKITAN DARI PENGHINAAN
Kartasura tidak bisa lagi dipertahankan. Secara fisik, keraton itu hancur. Secara simbolis ia sudah ternoda, dalam pandangan Jawa, sebuah istana yang dikuasai musuh telah kehilangan wahyu, kehilangan tuah.
Pakubuwono II memilih Desa Sala di tepi Bengawan Solo. Proses pemindahan berlangsung dari 1743 hingga resmi selesai pada 17 Februari 1745, tanggal yang kini dirayakan sebagai Hari Jadi Kota Solo. Sengkalan yang diabadikan dalam babad berbunyi: Kombuling Pudya Kepyarsihing Nata.
FAKTA SEJARAH
Pemindahan ibu kota dari Kartasura ke Desa Sala secara resmi dilakukan pada 17 Februari 1745. Pakubuwono II adalah raja terakhir Kartasura (1726-1742) sekaligus raja pertama Surakarta (1745-1749). Di antara keduanya, selama tiga tahun, ia adalah raja tanpa istana.
Tetapi Surakarta lahir dalam kondisi yang tidak lebih baik dari Kartasura yang hancur. Pakubuwono II masih menghadapi perlawanan dari dua arah: Raden Mas Said yang tidak menyerah, dan adiknya sendiri Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bergabung dengan pemberontakan pada 1746.
VIII. PERJANJIAN GIYANTI 1755: KETIKA MATARAM DIBAGI OLEH NOTARIS KOMPENI
Pakubuwono II wafat pada 20 Desember 1749, meninggalkan satu warisan yang paling memalukan dalam sejarah Mataram. Sebelum meninggal, ia menyerahkan hak suksesi kepada VOC. Bukan kepada putranya. Bukan kepada dewan kerajaan. Kepada VOC. Kepada Baron von Hohendorff, perwira kompeni yang selama ini menjaga tahtanya.
VOC menunjuk Pakubuwono III sebagai raja baru dan kemudian, dengan gaya bandar tanah abad ke-18, menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara mereka sendiri: membagi.
TITIK BALIK
Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755 di Desa Jantiharjo (Karanganyar). VOC diwakili oleh Nicolaas Hartingh. Hasilnya: Mataram Islam yang tersisa dipecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dua tahun kemudian, Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757) memotong Surakarta lagi, melahirkan Praja Mangkunegaran.
Ini adalah akhir Mataram Islam sebagai entitas politik yang mandiri. VOC tidak memenangkan Mataram dengan pedang, mereka memenangkannya dengan kertas, tinta, dan keahlian memanfaatkan konflik internal yang tak pernah sembuh.
“Mataram tidak ditaklukkan. Mataram dihancurkan dari dalam oleh raja-rajanya sendiri yang terus memilih takhta di atas martabat.”
PENUTUP: APA YANG KITA BACA DARI PUING-PUING INI?
Dari Kartasura yang hancur ke Surakarta yang lahir, narasi dominan selalu menekankan pemindahan ibu kota sebagai tindakan bijaksana seorang raja yang adaptif. Tetapi jika kita mau jujur dengan data, ceritanya berbeda.
Kartasura hancur karena raja yang membangun politiknya di atas pengkhianatan akhirnya memanen pengkhianatan yang sama.
Surakarta berdiri di atas penghinaan, berdiri tepat setelah seorang raja harus dilarikan serdadu asing dari istananya sendiri. Dan Perjanjian Giyanti 1755 bukan penyelesaian konflik; ia adalah penyelesaian kolonial solusi yang menguntungkan VOC, bukan Jawa.
Yang tersisa dari semua ini bukan istana-istana yang megah. Yang tersisa adalah jejak keputusan-keputusan yang salah, berulang selama puluhan tahun, oleh para raja yang lebih takut kehilangan takhta daripada kehilangan kedaulatan.
DEBAT ILMIAH
Pertanyaan yang belum tuntas: apakah Pakubuwono II benar-benar membelot secara sukarela dari koalisi Jawa-Tionghoa, atau ada tekanan militer VOC yang membuatnya tidak punya pilihan? Daradjadi dalam Geger Pacinan (2013) mengurai kompleksitas ini, bahwa pembelotan PB II terjadi setelah serangkaian kekalahan koalisi yang membuatnya memandang perlawanan sudah tidak feasible. Ini tidak membebaskan PB II dari tanggung jawab moral, tetapi memberi konteks yang lebih adil.
Sejarah Kartasura-Surakarta adalah cermin—cermin yang memantulkan wajah kekuasaan dalam kondisi paling telanjangnya: rapuh, koruptif, dan mudah dijual kepada siapapun yang berani membayar harganya.
EMBAS
Yogyakarta, 16 April 2026
REFERENSI
Carey, Peter. The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855. Leiden: KITLV Press, 2008.
Daradjadi. Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC. Jakarta: Kompas, 2013.
De Graaf, H.J. Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan koAgung. Jakarta: Grafiti/KITLV, 1986.
Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. 4th ed. Stanford: Stanford University Press, 2008.
Ricklefs, M.C. Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java. London: Oxford University Press, 1974.
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. “Perjanjian Giyanti.” kebudayaan.jogjakota.go.id (diakses April 2026).
