Sleman,REDAKSI17.COM – Wakil Bupati Sleman sekaligus Ketua TKPK Kabupaten Sleman, Danang Maharsa melakukan monitoring dan evaluasi (monev) bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman, pada Kamis (26/2/2026) di Kantor Kapanewon Prambanan.
Kegiatan monev ini dilangsungkan untuk memastikan upaya penurunan angka kemiskinan di tingkat wilayah berjalan dengan baik. Angka kemiskinan di Kapanewon Prambanan tercatat mengalami tren menurun dari 11,15% pada tahun 2023 menjadi 9,24% pada tahun 2025.
Dalam pelaksanaannya, monev penanganan kemiskinan dikemas dalam diskusi langsung bersama PKH, lurah dan dukuh terkait graduasi data serta optimalisasi berbagai potensi lokal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Danang menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah perintah konstitusi. Menurutnya, pemerintah dari tingkat kabupaten hingga padukuhan harus bersinergi memastikan bantuan tepat sasaran melalui data masyarakat miskin yang akurat.
“Menurunkan kemiskinan bukan sekadar angka, tapi tugas kita bersama. Saya mengapresiasi keberanian wilayah melakukan graduasi data. Jangan ada rasa sungkan untuk mencoret warga yang sudah mampu agar tercipta keadilan data,” jelasnya.
Danang juga menekankan pentingnya kejujuran data melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal) sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, guna menghindari fenomena warga yang mampu namun enggan dilepas status miskinnya.
Ia pun berharap masyarakat lokal dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di Prambanan, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Sementara itu, Panewu Anom Kapanewon Prambanan, Sigit Yasien menyampaikan Kapanewon Prambanan tengah memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergi dengan sektor pariwisata seperti Tebing Breksi. Langkah ini mencakup penyerapan tenaga kerja lokal hingga penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.
Selain itu, upaya memutus rantai kemiskinan juga dilakukan lewat program beasiswa pendidikan dan bimbingan belajar gratis di tingkat kalurahan. Program ini disertai dengan pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan berbagai kegiatan padat karya.
“Langkah penguatan ekonomi juga terus didorong melalui pemberian pinjaman tanpa agunan oleh BumKalMa Roro Jonggrang, serta pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian. Tak hanya itu, pelatihan UMKM bagi kelompok PKH juga terus diberikan guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
