UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta resmi menetapkan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026–2030 dengan tema “Akses Keuangan Kuat Kota Yogyakarta Hebat.” Program ini menjadi upaya strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan.
Penetapan program tersebut dilakukan dalam rapat pleno TPAKD yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlangsung di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Senin (9/3).
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan, Kota Yogyakarta mendapatkan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024, yakni 7,57. Nilai tersebut berada di atas Kabupaten Sleman yakni 5,55. Untuk tahun 2026, Pemkot Yogyakarta menargetkan nilai IKAD Kota Yogyakarta naik menjadi 7,58 sebagai bagian dari upaya mempertahankan sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif.
Hasto Wardioyo dalam rapat pleno tersebut mengatakan, meskipun target IKAD telah ditetapkan, berbagai program tetap disusun untuk menjaga stabilitas capaian sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi memastikan bahwa akses keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga dijelaskan 10 Program Strategis TPAKD program kerja tahun 2026–2030, antara lain, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sejak dini, Koneksi UMKM, memperkuat jaringan pembinaan dan pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro UMKM Monitor Asistensi dan Pendampingan MAP UMKM (Umi) guna memastikan pelaku usaha mendapat pendampingan berkelanjutan, Jaminan Sosial Pekerja Rentan (JASPER) untuk meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja, Akselerasi Agen Laku Pandai dalam memperluas layanan keuangan tanpa kantor.
Tak hanya itu, Program Strategis TPAKD lainnya adalah Saldo Sampah Jadi Emas (SALSA DIMAS) yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan tabungan masyarakat, Investasi Goes to School melalui program pelajar pintar, cuan lancar, Pendirian Galeri Investasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Laku Sepeda, layanan keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta Penyaluran kredit migunani Bank Jogja dan kredit PEDE BPD DIY untuk memperluas pembiayaan masyarakat.
Melalui program tersebut, terdapat tujuh indikator IKAD yang akan ditingkatkan, di antaranya, Kepemilikan tabungan atau rekening pihak ketiga ditargetkan sebanyak 673 rekening baru, Debitur UMKM meningkat menjadi 1.909 debitur, Debitur perempuan UMKM mencapai 827 debitur, Penyaluran kredit UMKM meningkat 0,27 persen, Perlindungan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) meningkat 153 orang, Perlindungan keuangan masyarakat non-MBR meningkat 853 orang serta Penambahan 7 agen bank untuk memperluas akses layanan keuangan.
“Harapannya program-program ini disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan program kerja TPAKD yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur akses keuangan, peningkatan literasi keuangan, pendampingan masyarakat, serta optimalisasi produk dan layanan keuangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yustin Damayanti mengusulkan agar pemerintah daerah menerbitkan surat edaran terkait program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) guna memastikan implementasi program tersebut berjalan optimal di sekolah.
Menurutnya, surat edaran tersebut penting agar lembaga jasa keuangan dapat berkoordinasi dengan sekolah secara jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program literasi keuangan bagi pelajar. “Realisasi pembukaan rekening SimPel bisa dikaitkan dengan penyaluran beasiswa agar lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelajar,” jelasnya.
Selanjutnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo mengungkapkan, peningkatan inklusi keuangan tidak hanya soal pencapaian angka, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang sehat secara finansial. Literasi keuangan harus terus dibangun agar masyarakat memahami berbagai pilihan layanan keuangan yang tersedia,” jelasnya.
