UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu acuan dalam upaya penanganan dan penurunan angka stunting.
Pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin oleh Bupati Sambas H. Satono diterima langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta di Ruang Yudhistira, Balai Kota Yogyakarta, Kamis (17/9).
Dalam sambutannya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan stunting adalah faktor lingkungan.
“Kalau tadi Pak Bupati menyampaikan tentang stunting, memang lingkungan menjadi faktor. Ketika pertama datang ke kota ini, faktor utama yang saya lihat adalah lingkungan,” jelas Hasto.
Ia menjelaskan, karakteristik Kota Yogyakarta yang padat dan menjadi kota pariwisata serta budaya membuat persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan kepadatan hunian, perlu mendapat perhatian.
“Jogja ini kota pariwisata, kota budaya, tidak punya lahan kosong, padat sekali. Yang ber-KTP mungkin hampir 500 ribu, tetapi yang menghuni bisa jauh lebih banyak,” ujarnya.
Untuk itu, Hasto Wardoyo menekankan bahwa keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama dan pemantauan yang konsisten.
Ia juga meminta agar kondisi balita di setiap wilayah terus dipantau dan dievaluasi, termasuk melalui pemetaan capaian di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dengan pola tersebut, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang membutuhkan intervensi lebih besar serta segera merespons apabila angka stunting di suatu wilayah kembali meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Lana Unwanah memaparkan sejumlah strategi penanganan stunting yang diterapkan di Kota Yogyakarta.
Ia menjelaskan, pencegahan dilakukan sejak dini melalui pemantauan pertumbuhan balita secara rutin setiap bulan di Posyandu.
“Beberapa tahap harus kita lalui sampai menuju stunting. Pertama kita jaga berat badan tidak naik, kemudian berat badan kurang. Kalau dibiarkan menjadi gizi kurang, kemudian gizi buruk, dan terakhir masuk kondisi stunting,” jelas Lana.
Pada setiap tahapan tersebut, intervensi dilakukan melalui Posyandu dan Puskesmas, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT). Lama pemberian PMT disesuaikan dengan kondisi balita, mulai dari dua minggu, empat minggu hingga delapan minggu.
“Untuk balita dengan kondisi gizi buruk, penanganan dilakukan melalui tata laksana di Puskesmas maupun rumah sakit. Sementara balita yang telah masuk kategori stunting mendapatkan penanganan sesuai pedoman yang berlaku,” ungkapnya.
Lana menyebut, angka stunting di Kota Yogyakarta saat ini mencapai 8,24 persen atau sebanyak 753 balita. Angka tersebut turun dibandingkan kondisi sebelum 2025 yang berada di kisaran 14 persen. “Ini berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) terakhir pada bulan Agustus,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan pemantauan secara berjenjang hingga tingkat kelurahan. Dari 45 kelurahan yang ada, pada periode terakhir terdapat 38 kelurahan dengan angka stunting satu digit.
Menurut Lana, pemetaan hingga tingkat kelurahan bahkan wilayah yang lebih kecil menjadi penting agar intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Kalau kita mau menurunkan secara drastis, yang tinggi-tinggi kita atasi. Yang angka dan jumlah nominalnya cukup banyak kita ambil untuk ditangani,” ujarnya.
Selain itu, pemberian makanan tambahan juga diberikan dari berbagai sumber, diantaranya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (Danais), dana kelurahan, Corporate Social Responsibility (CSR), serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika berat badan balita tidak mengalami kenaikan dalam satu kali pemantauan, dilakukan tindak lanjut dan rujukan. Sedangkan keluarga yang memiliki permasalahan gizi mendapatkan pendampingan melalui tim pendamping keluarga.
“Saat ini, Kota Yogyakarta memiliki sekitar 495 tim pendamping keluarga di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bupati Sambas, Kalimantan Barat, H. Satono mengatakan, kunjungan tersebut selain menjadi ajang silaturahmi, juga bertujuan untuk menggali pengalaman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tata kelola pemerintahan, khususnya penanganan masalah kesehatan dan stunting.
“Kami memang sengaja mengagendakan untuk silaturahmi sekaligus menimba pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi bekal untuk kami aplikasikan di Kabupaten Sambas,” jelas Satono.
Pihaknya mengatakan, kondisi Kabupaten Sambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan Kota Yogyakarta. Dengan luas wilayah sekitar 6.000 kilometer persegi, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk sekitar 600.000 jiwa yang tersebar di 19 kecamatan dan 195 desa.
Kondisi geografis tersebut membuat konektivitas menjadi salah satu pekerjaan utama pemerintah daerah.
Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan APBD sekitar Rp2 triliun, Pemkab Sambas harus mengatur prioritas pembangunan untuk wilayah yang luas.
Sekarang yang kita pikirkan bagaimana anak-anak bisa sekolah, kemudian bisa mencapai sekolahnya dalam waktu yang cepat. Kemudian bagaimana petani bisa menjual hasil sawahnya ke tempat yang lebih gampang dijual. Jadi yang diurus Pak Bupati sekarang adalah konektivitas,” tuturnya.
Meski demikian, kunjungan ke Kota Yogyakarta dinilai memberikan pembelajaran penting. Terlebih, kecamatan memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini menjadi satu pembelajaran. Sehingga nanti memang kami dapat mengajak camat untuk berkembang dan mencontoh Kota Yogyakarta,”ujarnya.
