Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Indonesia kembali mempertegas komitmennya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang ketergantungan pasokan bahan bakar asing. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta kamis 17 September 2026, untuk merumuskan langkah-langkah strategis pencapaian kemandirian energi nasional yang bertumpu sepenuhnya pada potensi domestik.
Sidang tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota resmi DEN. Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa kedaulatan energi bukan sekadar instrumen pemenuhan kebutuhan domestik, melainkan fondasi utama dalam memperkokoh ketahanan ekonomi serta memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan cetak biru komprehensif guna mengakselerasi transformasi sektor energi tanah air.
(Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 17 September 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev) )
“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri,” ujar Bahlil merangkum arah kebijakan strategis yang dicanangkan kepala negara.
Sebagai langkah konkret, pemerintah memprioritaskan enam pilar utama kebijakan energi nasional ke depan, diantaranya:
1.Mempercepat pengembangan sumber energi dalam negeri, mulai dari kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi, hingga energi surya.
2. Mendorong pengembangan B50 dan E50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
3. Mempercepat pengembangan PLTS hingga 100 GWp dalam tiga tahun, sekaligus memperkuat pengembangan energi terbarukan lainnya.
4. Mengoptimalkan ladang dan sumur minyak yang ada serta mempercepat eksplorasi untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
5. Menindaklanjuti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sesuai kajian dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah.
6. Menyusun peta jalan energi yang lengkap dan terukur, mencakup target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tugas.
Seluruh agenda besar tersebut, lanjut Bahlil, akan dirangkum dalam sebuah peta jalan terpadu yang memuat target tahunan, proyeksi kebutuhan investasi, linimasa pelaksanaan, serta pembagian kewenangan yang jelas antar-kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas eksekusi kebijakan di lapangan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
Presiden juga menegaskan bahwa kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global.
