Teheran,REDAKSI17.COM – Di tengah proses negosiasi damai yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat (AS), Iran menegaskan tidak akan melepaskan haknya atas Selat Hormuz.
Teheran juga memperingatkan, jika Washington berupaya menghalangi ekspor minyak Iran, maka tidak ada pihak yang akan menikmati manfaat perdagangan minyak di kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator, Mohammad Bagher Qalibaf, yang juga mengungkap perkembangan terbaru terkait nota kesepahaman antara Iran dan AS.
Dalam wawancara yang diunggah melalui saluran Telegram resminya pada Selasa (30/6/2026), Qalibaf mengatakan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz berdasarkan nota kesepahaman dengan AS hanya berlaku selama 60 hari.
“Iran dalam keadaan apa pun tidak akan melepaskan haknya di Selat Hormuz,” tegas Qalibaf dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (1/7/2026).
Ia juga menyinggung aksi saling serang antara Iran dan AS yang terjadi pada akhir pekan lalu. Menurutnya, Teheran memandang insiden tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan untuk mengakhiri perang.
“Dalam pelanggaran gencatan senjata terbaru, pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait menjadi sasaran,” ujar Qalibaf.
Qalibaf menegaskan Iran tetap berkomitmen menjalankan isi memorandum tersebut, tetapi siap menghadapi konflik apabila AS tidak memenuhi komitmennya.
“Proses ini menunjukkan kami serius dalam melaksanakan memorandum tersebut. Kami berdua terlibat dalam dialog, dan jika mereka tidak memenuhi komitmen mereka dalam pembicaraan tersebut, kami siap berperang,” kata Qalibaf.
Menurut Qalibaf, setelah nota kesepahaman ditandatangani, intensitas serangan Israel ke Lebanon mengalami penurunan yang signifikan.
Ia mengatakan Iran juga terus mendorong jalur diplomasi agar lima poin utama dalam memorandum dapat segera diterapkan sesuai kesepakatan.
“Pada bidang diplomasi, kami juga berupaya melanjutkan pembicaraan untuk menerapkan lima syarat yang seharusnya diterapkan segera setelah penandatanganan memorandum, atau yang proses implementasinya seharusnya dimulai,” tutur Qalibaf.
Selain itu, Iran tetap menyatakan serangan terhadap Israel dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Lebanon. Ia juga mengungkapkan rencana pembentukan komite gabungan yang melibatkan perwakilan Iran dan AS guna mengupayakan berakhirnya konflik di Lebanon.
Qalibaf mengeklaim salah satu hasil penting dari memorandum tersebut adalah pencairan sebagian aset Iran yang sebelumnya dibekukan.
Menurutnya, dari total aset Iran sebesar US$ 24 miliar yang berada di berbagai negara, sekitar US$ 12 miliar akan diserahkan kepada bank sentral.
“Dari total aset kami sebesar US$ 24 miliar di berbagai negara, US$ 12 miliar akan diberikan kepada bank sentral sehingga bank sentral dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, dengan harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia,” ungkap Qalibaf.
Ia juga menyatakan sanksi terkait ekspor minyak Iran telah dicabut. Bahkan, menurut klaimnya, Iran kini mampu menjual minyak dengan harga sekitar 20 persen lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Selain itu, sejak blokade laut dicabut, Iran mengaku telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak.
Qalibaf turut memperingatkan Washington agar tidak meningkatkan eskalasi militer.
“Jika AS menginginkan perang, kami tahu betul cara berperang,” tegasnya.
Ia menambahkan apabila AS berupaya melarang Iran menjual minyak, maka dampaknya akan dirasakan seluruh pihak.
“Jika mereka ingin melarang kami menjual minyak, maka tidak ada yang akan mendapat manfaat dari minyak,” kata Qalibaf.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pasar minyak global.
Nota kesepahaman antara Iran dan AS mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump melalui mediasi Pakistan.
Perjanjian tersebut dirancang sebagai kerangka kerja untuk mengakhiri konflik sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Teheran.
Beberapa poin utama dalam memorandum mencakup penghentian permusuhan, pelonggaran sanksi terhadap Iran, penyelesaian isu program nuklir, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pembentukan pengaturan keamanan regional yang lebih luas melalui jalur negosiasi.
Meski AS pekan lalu menghapus sanksi terhadap minyak Iran, proses perundingan damai masih diwarnai perbedaan pandangan yang cukup tajam.
Putaran awal pembicaraan di Swiss disebut Wakil Presiden AS JD Vance telah meletakkan dasar yang sangat baik menuju kesepakatan damai final. Namun, tidak lama setelah itu, kedua negara saling mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang mengenai hasil negosiasi.
Salah satu perbedaan muncul terkait inspeksi fasilitas nuklir Iran. Vance dan Presiden Donald Trump menyatakan Teheran telah menyetujui inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap lokasi nuklir yang mengalami kerusakan.
Namun, Pemerintah Iran membantah telah memberikan persetujuan tersebut.
“Mereka tahu mereka salah. Mereka memberi tahu kami di dalam,” ungkap Trump menanggapi bantahan Iran.
Perbedaan lainnya menyangkut uranium Iran yang diperkaya hingga tingkat tinggi. Berdasarkan rancangan awal kesepakatan, uranium tersebut akan diencerkan.
Akan tetapi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan pernah melepaskan hak untuk memperkaya uranium. Trump kemudian merespons dengan peringatan keras.
“Dia sebaiknya memperhatikan mulutnya, atau kami akan mengambil alih seluruh negeri,” tegas Trump.
Dengan alasan pembicaraan yang disebut produktif, Amerika Serikat mencabut sanksi lama terhadap ekspor minyak Iran hingga Agustus. Langkah itu juga membuka peluang bagi Iran untuk menerima pembayaran dalam mata uang dolar AS, termasuk dari pembeli asal Amerika.
Pejabat Iran menyatakan proses pencairan aset senilai US$ 24 miliar juga mulai dilakukan. Namun, kedua negara kembali berbeda pendapat mengenai penggunaan dana tersebut.
JD Vance mengatakan apabila aset tersebut dilepas, Iran seharusnya menggunakannya untuk membeli produk ekspor dari AS. Sebaliknya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan Iran bebas menggunakan dana yang telah dicairkan sesuai kebutuhannya.
Perbedaan pandangan juga terjadi mengenai Selat Hormuz. Selama konflik berlangsung, ratusan kapal sempat tertahan di jalur pelayaran tersebut.
Iran menyatakan akan mengenakan biaya kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai imbalan atas layanan tertentu yang belum dijelaskan secara terperinci.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menolak gagasan tersebut. Menurutnya, tidak ada negara yang berhak mengenakan biaya transit di jalur perairan internasional seperti Selat Hormuz.
Di tengah berlangsungnya negosiasi damai, Senat AS juga mengambil langkah politik dengan mengesahkan resolusi yang melarang Presiden Donald Trump melanjutkan perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.
Empat senator dari Partai Republik bergabung dengan Partai Demokrat dalam mendukung resolusi tersebut. Langkah itu menjadi bentuk kritik yang jarang terjadi terhadap presiden dari anggota partainya sendiri.
Sejumlah anggota Partai Republik juga mempertanyakan efektivitas kesepakatan gencatan senjata yang diupayakan Trump karena dinilai memberikan terlalu banyak keuntungan kepada Iran tanpa memenuhi tujuan utama operasi militer AS.
Anggota DPR dari Partai Republik Don Bacon menilai pemerintah terlihat lebih bersemangat mencapai kesepakatan dibandingkan memberikan tekanan kepada pemerintah Iran.
“Pemerintah bertindak seolah-olah mereka menginginkan kesepakatan lebih dari rezim ayatollah. Hal ini terlihat seperti kelemahan,” tutur Bacon.
