KULON PROGO,REDAKSI17.COM – Pendidikan adalah pelita abadi, dan setiap anak bangsa tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, masih banyak anak-anak kita yang langkahnya terpaksa tertahan keterbatasan ekonomi keluarga.
Di sinilah kehadiran Sekolah Rakyat bertransformasi menjadi wahana sekaligus solusi nyata yang merajut kembali asa.
Demi memastikan pendidikan tepat sasaran, Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Kunjungan Kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi di Lendah, Kulon Progo. (08/09/2026).
Kunjungan ini jauh dari kesan agenda pengawasan birokratis, melainkan sebuah ruang dialog hangat dari yang hadir mulai Kepala OPD terkait dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten, perwakilan Pendidik dan orang tua siswa untuk merumuskan sebuah rujukan terbaik bagi konsep Sekolah Rakyat ke depannya.
Tujuan utama memastikan program mulia ini benar-benar berhasil mencetak generasi penerus bangsa yang tangguh. Negara ingin melihat anak-anak yang dulunya hampir putus asa karena himpitan biaya, kelak lulus dengan membawa potensi besar, mampu membangun ekonomi keluarga, mengentaskan lingkaran kemiskinan, dan berdiri tegak sebagai pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan dengan penuh optimisme bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kepedulian serta keadilan negara bagi warganya yang paling membutuhkan. Secara mendalam ia memaparkan bahwa inisiatif besar dari Presiden ini bukan sekadar pembangunan fasilitas fisik semata, melainkan langkah krusial untuk menyelamatkan anak-anak dari keluarga prasejahtera yang kerap tersisih karena mahalnya standar biaya pendidikan formal saat ini.
“Sekolah Rakyat ini adalah jalan keluar, solusi terbaik kita untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang secara ekonomi tidak mampu. Negara harus hadir dan adil bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu,” ujar Filep.
Kendati memberikan apresiasi yang tinggi, DPD RI tidak menutup mata terhadap sejumlah realita di lapangan yang masih memerlukan pembenahan komprehensif. Berdasarkan hasil pengawasan mendalam, Komite III menyimpulkan bahwa tata kelola sistem pendidikan di Sekolah Rakyat membutuhkan penyempurnaan struktur agar berjalan lebih ideal.
Filep Wamafma secara khusus menyoroti beberapa kendala teknis, seperti manajemen operasional yang belum ideal di mana masih ditemukan satu kepala sekolah yang harus merangkap mengawasi tiga sekolah sekaligus.
Selain itu, ia juga menekankan urgensi perumusan kurikulum yang jauh lebih kreatif dan adaptif. Menurutnya, anak-anak di Sekolah Rakyat harus dibekali perpaduan harmonis antara pendidikan formal dan non-formal, sehingga mereka memiliki keterampilan praktis yang matang untuk langsung terjun membantu ekonomi keluarga begitu lulus dari bangku SMA.
Sorotan dan perhatian terbesar DPD RI dalam kunjungan ini jatuh pada nasib para pahlawan tanpa tanda jasa, yakni para guru dan tenaga pendidik. DPD RI dengan tegas menolak skema tambal sulam, seperti sekadar menarik guru dari sekolah reguler yang justru bisa mengosongkan pos di sekolah asal. Harus ada skema rekrutmen khusus yang terpadu dan terintegrasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek/Kemendikbudristek), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kesejahteraan guru adalah kunci utama. Gaji dan sertifikasi mereka wajib disetarakan dengan sekolah reguler agar mereka bisa mengabdi secara total tanpa dibayangi kecemasan ekonomi atau berpikir untuk pindah. Mengajar di Sekolah Rakyat memiliki tantangan psikologis dan sosial yang unik, sehingga para pendidik ini wajib diberikan pelatihan khusus sebelum melangkah ke ruang kelas,” tegas Filep.
Ia berharap, melalui pengawasan konstruktif ini, Sekolah Rakyat di Kulon Progo dapat terus disempurnakan dan kelak menjadi model percontohan nasional bagi daerah-daerah lain di seluruh penjuru Indonesia.
Rasa haru dan bangga yang mendalam turut diungkapkan oleh Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Yogyakarta, Ahmad Syauqi. Ia menyambut hangat kehadiran rombongan Komite III ke Kulon Progo untuk mengawal langsung program rintis di wilayah DIY ini. Syauqi menceritakan bahwa fokus utama dari inisiatif mulia ini adalah merangkul kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan ekstrem, agar anak-anak mereka tetap memiliki asa, harapan, dan hak untuk terus belajar.
“Seperti yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, negara harus benar-benar hadir di setiap titik proses pembelajaran bangsa ini. Misi mulia melayani masyarakat miskin dan sangat miskin ini harus kita kawal bersama sampai benar-benar terwujud nyata di lapangan,” tutur Syauqi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan formal, melainkan sebagai wadah yang aman untuk merawat asa dan masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ambar mengajak rombongan Komite III DPD RI melihat langsung kondisi lingkungan dan kesiapan fasilitas sekolah yang dipersembahkan bagi anak-anak penerima manfaat.
“Kami berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tempat ini bukan hanya menjadi ruang belajar saja, melainkan menjadi ruang tumbuh bagi mereka. Ini adalah program yang sangat luar biasa dan menyentuh. Anak-anak bisa berkumpul di sini dengan situasi yang mungkin sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya,” ungkap Ambar.
Ia menceritakan bahwa banyak anak dari keluarga rentan secara ekonomi sebelumnya terkendala akses pendidikan layak akibat beban hidup. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kulon Progo menjadi jawaban atas kecemasan panjang para orang tua kurang mampu.
Ambar juga menekankan pentingnya sinergi dan dialog terbuka bersama DPD RI. Bagi Pemkab Kulon Progo, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat adalah tanggung jawab moral yang mutlak dan tidak bisa ditawar.
“Hari ini menjadi ruang dialog dan berdiskusi untuk memajukan sekolah ini. Kita harus memperjuangkan anak-anak yang memang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan yang layak. Dan itu hukumnya wajib. Bagaimanapun, mereka yang tidak mampu harus kita sama rata, sama rasakan semuanya,” tegas Ambar.
Kebahagiaan dan rasa bangga yang mendalam turut disuarakan oleh salah satu siswa, Maulidan Febriana. Kesempatan untuk bisa duduk dan belajar di Sekolah Rakyat.
“Perasaan saya sangat senang dan bangga bisa bersekolah di Sekolah Rakyat ini,” ucap Maulidan.
Tidak hanya bersyukur atas kesempatan yang ia terima, Maulidan juga menitipkan secercah harapan besar agar program Sekolah Rakyat ini dapat terus berlanjut, berkembang, dan menjangkau lebih banyak anak-anak senasib di tempat lain.
“Harapan saya ke depan, semoga Sekolah Rakyat bisa terus berkembang dan membantu teman-teman lain yang kurang mampu agar tetap bisa meraih cita-cita mereka,” tutur Maulidan.
Tutur jujur dari Maulidan Febriana menjadi penegas paling otentik bahwa Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar proyek administratif atau program pemerintah semata, melainkan sebuah rumah kasih yang benar-benar menghidupkan kembali mimpi dan asa generasi muda Indonesia.
Source: media center
