Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis dalam memetakan potensi ekonomi daerah dan menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo Achmad Johan Affandi di Kulon Progo, Minggu, mengatakan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini merupakan instrumen penting untuk mendapatkan gambaran utuh kondisi ekonomi nasional dan daerah.
“Data yang terkumpul nantinya menjadi pijakan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berbasis data riil di lapangan. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pendataan ini,” kata Achmad Johan.
Untuk wilayah Kulon Progo, pendataan dijadwalkan berlangsung selama periode Mei hingga Agustus 2026. Sebanyak 562 petugas pencacah lapangan dan 75 petugas pendukung telah diterjunkan ke seluruh wilayah untuk melakukan verifikasi data.
“Untuk memastikan keamanan dan validitas data, seluruh petugas dilengkapi dengan atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas dari BPS,” katanya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Endang Tri Wahyuningsih mengajak masyarakat menyukseskan sensus dengan menerapkan prinsip “TIR” (Terima petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga).
“Kami menjamin kerahasiaan data yang diberikan masyarakat. Kami berharap warga memberikan informasi yang jujur dan lengkap agar potret ekonomi yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi landasan pembangunan yang lebih baik ke depan,” kata Endang.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menekankan bahwa capaian pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata dan kewirausahaan, memerlukan dukungan data statistik yang mutakhir.
“Sensus Ekonomi ini adalah milik kita bersama. Semakin akurat data yang diberikan masyarakat, semakin presisi pula kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo,” kata Bupati.
Kegiatan pencanangan ditandai dengan pembunyian sirine secara simbolis oleh Bupati Kulon Progo bersama jajaran Forkopimda dan perwakilan BPS, disusul dengan penyematan atribut kepada perwakilan petugas sensus sebagai penanda dimulainya operasi lapangan secara serentak.
“Kami berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi momentum kolaborasi kolektif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
