Jakarta,REDAKSI17.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.
Melati menegaskan bahwa pembentukan Panja merupakan bentuk respons serius Komisi IV DPR RI terhadap aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya BBL.
“Peraturan yang tidak memihak masyarakat bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kalau diperlukan Panja lobster, mari kita lakukan bersama sebagai bentuk komitmen menjalankan amanat UUD,” ujar Melati dalam audiensi Komisi IV DPR RI bersama kelompok pembudidaya benih lobster di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan bahwa komunikasi dengan nelayan telah menjadi bagian dari kesehariannya, sehingga ia memahami langsung kondisi di lapangan. Berdasarkan kunjungan ke daerah pemilihannya di Bangka Belitung, ia menemukan nelayan kini menghadapi tantangan serius akibat menurunnya hasil tangkapan ikan.
Menurutnya, kondisi tersebut memaksa nelayan melaut lebih jauh, bahkan melampaui batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Nelayan sekarang harus melaut lebih dari 12 mil karena ikan semakin sulit didapat. Padahal itu dilarang, tetapi mereka harus bertahan hidup. Jika benur tersedia di daerah pemilihan, saya yakin ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, juga mendorong pembentukan Panja lobster guna memperbaiki tata kelola sektor tersebut.
“Kita perlu Panja untuk mengatur tata kelola yang lebih baik. Dengan begitu, nelayan sejahtera, budidaya berkembang, dan negara juga mendapatkan pemasukan. Ini harapan kita bersama,” tegasnya.
Pembentukan Panja diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam memperbaiki regulasi serta tata kelola benih lobster, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional.
