SINUHUN JAROT SEDA BESIYAR

M. Basyir Zubair (Embas) | Sejarawan & Arkeolog Kotagede

Bayangkan seorang anak berusia sepuluh tahun didudukkan di singgasana kerajaan terbesar di Jawa. Di belakangnya: intrik kolonial, patih berambisi, dan bayang-bayang kakak tirinya yang kelak membakar Nusantara dalam api Perang Jawa. Di depannya: takdir yang tidak pernah ia minta.

Sri Sultan Hamengkubuwono IV lahir dengan nama Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, 3 April 1804, adalah raja termuda yang pernah menduduki tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ia naik takhta 9 November 1814 dalam usia sepuluh tahun, mewarisi keraton yang telah hancur dijarah Geger Sepehi 1812, ditekan perjanjian yang memotong wilayah, dan disusupi pengaruh asing hingga ke bilik-bilik terdalamnya. Ia wafat 6 Desember 1822/1823 dalam usia sembilan belas tahun, mendadak, misterius, tubuhnya membengkak setelah kembali dari pesanggrahannya. Ia dikenang dengan gelar anumerta Sinuhun Jarot, Seda Besiyar: Sultan yang wafat saat pesiar.

Hampir tidak ada artikel yang membahasnya dengan serius. Ia dianggap tidak lebih dari sekadar masa transisi antara dua figur besar: ayahnya yang lemah, Hamengkubuwono III, dan kakak tirinya yang legendaris, Pangeran Diponegoro. Padahal, di sinilah letak kekeliruan historiografi kita. Justru di masa pemerintahan anak muda ini, seluruh benih Perang Jawa 1825–1830 disemai. Justru dalam kebisuannya, sejarah sedang berteriak.

I. KERATON YANG DIWARISI: PUING SETELAH BADAI SEPEHI

Untuk memahami HB IV, kita harus memahami luka yang ia warisi. Dua tahun sebelum ia lahir mahkota di kepalanya, Keraton Yogyakarta mengalami peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah dinastinya: dijarah dari dalam oleh kekuatan kolonial.

FAKTA SEJARAH

Pada 19–20 Juni 1812, pasukan Inggris-Sepehi di bawah Kolonel Robert Rollo Gillespie, didukung 800 prajurit Legiun Mangkunegaran dan Kapitan Tionghoa Tan Jin Sing menyerbu Keraton Yogyakarta dari sisi timur. Lebih dari 7.000 naskah perpustakaan keraton diangkut ke Inggris. Perhiasan, keris, dan perangkat gamelan diangkut dengan pedati. Penjarahan berlangsung lebih dari empat hari. (Babad Bedhahing Yogyakarta, pertengahan 1812–Mei 1816; dikutip dalam Wikipedia Bahasa Indonesia s.v. Geger Sepehi)

Sultan Hamengkubuwono II kakek HB IV, dilengserkan, diasingkan ke Penang. Ayah HB IV, Raden Mas Surojo (HB III), dinobatkan bukan di singgasana pusaka keraton, melainkan di Loji Residen Inggris sebuah penghinaan simbolis yang mengubah suksesi dari ritual adat Jawa menjadi seremonial kolonial.

Raffles juga memotong sepertiga wilayah kesultanan dan menciptakan entitas baru: Kadipaten Pakualaman di bawah Pangeran Natakusuma (Paku Alam I) sebagai imbalan atas dukungan beliau kepada Inggris.“Musuh di luar selalu masuk melalui pintu yang dibuka dari dalam.”

Inilah warisan yang diterima Ibnu Jarot: sebuah keraton yang sudah kehilangan harta intelektualnya, sudah kehilangan sepertiganya secara teritorial, dan sudah kehilangan martabatnya di hadapan dunia. Ketika HB III mangkat pada 1814 dalam keadaan yang juga misterius sang anak berusia sepuluh tahun itu pun didudukkanlah di singgasana yang masih hangus oleh luka sejarah.

II. BABAD BERBICARA: APA YANG TERSEMBUNYI DI BALIK TEKS JAWA

Babad sebagai genre historiografi Jawa bukan sekadar kronik peristiwa. Ia adalah konstruksi legitimasi, narasi kuasa, dan kadang-kadang: senjata politik yang dibalut dalam bahasa tembang. Untuk memahami HB IV, kita harus kritis membaca dua teks utama.

Babad Diponegoro.

Babad Diponegoro yang ditulis Pangeran Diponegoro sendiri selama pembuangan di Manado dan Makassar (pasca-1830), adalah sumber primer terpenting untuk memahami dinamika keraton di masa HB IV. Namun ia bukan dokumen netral. Ia adalah memoir seorang yang dari sisi Belanda dianggap mantan pemberontak, yang sedang membangun narasi pembenaran atas perjuangannya. Dengan demikian, kita harus membacanya dengan kritik sumber yang ketat.

DEBAT ILMIAH

Peter Carey dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855 (KPG, edisi terjemahan 2011) memposisikan Babad Diponegoro sebagai dokumen otobiografis yang luar biasa penting namun sarat sudut pandang tunggal. Carey menyandingkannya dengan arsip kolonial Belanda untuk mengkonstruksi narasi yang lebih lengkap dan berimbang.

Dari Babad Diponegoro kita mengetahui kedekatan emosional antara HB IV dan kakak tirinya itu. Pada 22 Maret 1815, saat HB IV menjalani upacara khitanan, Pangeran Diponegoro-lah yang menutup mata adiknya dengan kedua tangannya, sebuah gestur penuh kasih yang melampaui sekat politik. Babad mencatat momen itu dengan nada haru. Namun babad juga mencatat bagaimana keretakan kemudian datang: bukan antara HB IV dan Diponegoro, melainkan antara Diponegoro dengan Patih Danurejo IV yang semakin mencengkeram pemerintahan dari balik tirai.

Babad Bedhahing Ngayogyakarta

Babad Bedhahing Ngayogyakarta (juga dikenal sebagai Babad Ngengreng), karya Bendara Pangeran Harya Panular, memberikan perspektif lain: sudut pandang orang dalam keraton yang menyaksikan penyerbuan Sepehi 1812 dan pergolakan suksesi berikutnya. Teks ini menunjukkan bagaimana putra mahkota (yang kemudian menjadi HB III, ayah HB IV) sebenarnya tidak berniat merebut kekuasaan dari ayahnya, namun terseret oleh permainan Inggris yang jauh lebih besar dari dirinya.

Kritik penting untuk kedua babad ini: keduanya cenderung meromantisasi tokoh tertentu dan mengecilkan kompleksitas agensi para pelaku sejarah lainnya. Dalam konteks HB IV, sang sultan nyaris tidak muncul sebagai subjek aktif, ia hadir sebagai latar belakang bagi drama besar antara Diponegoro, Danurejo, dan kekuatan kolonial. Ini bukan karena HB IV tidak ada, ini karena teks babad ditulis untuk memuliakan tokoh lain.

III. PATIH DANUREJO IV: DALANG DI BALIK SULTAN BOCAH

Tidak ada tokoh yang lebih menentukan tragedi HB IV selain Patih Danurejo IV. Jika HB IV adalah wayang, maka Danurejo IV adalah dalangnya, dan ia memainkan lakon dengan piawai namun penuh keserakahan.

Danurejo IV nama aslinya Raden Tumenggung Sumodipuro, awalnya adalah pilihan Pangeran Diponegoro sendiri untuk jabatan Patih Yogyakarta pada 1813. Diponegoro mendukungnya karena percaya ia adalah administrator yang kompeten. Kepercayaan itu kelak menjadi bumerang yang menyayat.

TITIK BALIK

Ketika HB III mangkat 1814 dan sultan baru yang masih bocah didudukkan di takhta, Danurejo IV melihat kesempatan emas. Sultan berusia sepuluh tahun adalah “boneka ideal”, ia bisa dikendalikan, tidak bisa memprotes secara efektif, dan namanya bisa digunakan untuk melegitimasi kebijakan apa pun. Pemerintahan riil berjalan di tangan Danurejo, Ratu Ibu (ibunda HB IV), dan Residen Belanda.

Kebijakan paling kontroversial era Danurejo IV adalah sistem sewa tanah (landrente) untuk pihak swasta, Belanda, Eropa, dan Tionghoa. Sistem ini, yang didukung Residen Belanda Nahuys van Burgst, memungkinkan penyewaan tanah-tanah kesultanan secara luas. Di atas kertas: pendapatan kesultanan meningkat. Di lapangan: petani Jawa kehilangan akses tanah garapan, beban kerja rodi meningkat, dan kesengsaraan merebak ke pelosok-pelosok desa.

“Danurejo IV menempatkan keluarga dan kerabatnya di posisi-posisi strategis keraton. Sultan adalah cap legalisasi, bukan pemegang kekuasaan.”

Puncak ketegangan antara Pangeran Diponegoro dan Patih Danurejo IV terjadi pada Garebeg Sawal, 12 Juli 1820. Di hadapan HB IV yang kini sudah memerintah secara mandiri (sejak Paku Alam I mengundurkan diri sebagai wali, 20 Januari 1820), Diponegoro secara terbuka mencela Danurejo IV yang telah menyewakan tanah kerajaan di Rejowinangun kepada pihak swasta. HB IV hadir di sana. Namun sultan muda itu tidak cukup berdaya mengambil sikap tegas.

IV. PERSPEKTIF BERBEDA: HB IV BUKAN SULTAN LEMAH IA SULTAN YANG DILEMAHKAN

Di sinilah titik paling krusial artikel ini. Selama ini HB IV selalu digambarkan sebagai sultan yang “lemah”, “tidak berdaya”, “dikendalikan pihak lain.” Framing ini tidak adil secara historiografis dan berbahaya secara metodologis.

Pertanyaannya bukan: mengapa HB IV lemah? Pertanyaan yang benar adalah: sistem kekuasaan macam apa yang dirancang sedemikian rupa sehingga seorang anak berusia sepuluh tahun tidak memiliki ruang gerak sama sekali untuk menjadi raja yang berdaulat?

ANALISIS STRUKTURAL

Tiga lapisan kontrol berlapis-lapis mengelilingi HB IV:

(1) Paku Alam I sebagai wali resmi hingga 1820, mengontrol jalur keputusan formal;

(2) Ratu Ibu dan Patih Danurejo IV, mengontrol birokrasi keraton dan jaringan patronase;

(3) Residen Belanda (van der Capellen era, kemudian Nahuys van Burgst), mengontrol legitimasi eksternal dan kebijakan ekonomi makro.

HB IV terkurung di antara ketiganya.

Ada satu momen penting yang jarang disorot: ketika HB IV menginjak usia enam belas tahun pada 1820 dan mulai memerintah secara mandiri, ia segera berhadapan dengan realitas bahwa jaringan kekuasaan Danurejo sudah terlalu dalam tertanam. Ia mencoba.

Ada indikasi meskipun buktinya masih tipis, bahwa kunjungannya ke Tegalrejo di penghujung 1822 untuk meminta dokumen rahasia dari Diponegoro adalah langkah yang lebih dari sekadar basa-basi protokoler. Dokumen yang diminta itu, ditulis oleh HB III dan berisi pengakuan hak kesulungan Diponegoro atas takhta serta perjanjian-perjanjian politik sejak era Inggris, adalah dokumen yang secara potensial bisa digunakan untuk mereformasi struktur kekuasaan.

Diponegoro menyerahkannya dengan sangat berat hati, sambil menekankan agar dijaga sebaik-baiknya. Dokumen itu kemudian dibakar. Oleh siapa? Belum terbukti secara pasti. Namun logika politik menunjuk ke satu arah: siapa yang paling diuntungkan oleh musnahnya dokumen itu?

“Sejarah HB IV bukan sejarah seorang sultan yang gagal. Ia adalah sejarah tentang bagaimana kekuasaan bisa dirampok bahkan dari seorang raja yang sah.”

V. SEDA BESIYAR: MISTERI YANG BELUM TERPECAHKAN

6 Desember 1822. Pukul 15.30 sore. HB IV kembali dari pesanggrahannya. Ia duduk untuk makan. Tiba-tiba tubuhnya membengkak. Itulah yang dicatat Peter Carey dalam Kuasa Ramalan (2011, hlm. 591): “…tampaknya ia mendadak kena serangan penyakit ketika sedang makan dan tubuhnya langsung membengkak, suatu pertanda… bahwa ia telah diracuni.” Carey menambahkan catatan kaki 174 (hlm. 590): nama anumertanya, Sultan Seda Besiyar, secara harfiah berarti “Sultan yang wafat tatkala keluar pesiar.”

SUMBER PRIMER

Sumber utama untuk kematian HB IV: Peter Carey, Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855 (terjemahan Indonesia, KPG, 2011), hlm. 590–591. Carey mendasarkan analisisnya pada arsip kolonial Belanda dan Babad Diponegoro. Catatan resmi Keraton Yogyakarta (kratonjogja.id) hanya menyebut “beliau meninggal setelah kembali dari kunjungan ke pesanggrahannya” tanpa menyebut dugaan pembunuhan.

Siapa yang membunuhnya, jika memang dibunuh? Ada dua versi yang beredar di masa itu, dan keduanya saling menuduh:

Versi pertama: orang-orang Patih Danurejo IV menyebarkan kabar bahwa pelakunya adalah suruhan Pangeran Diponegoro. Narasi ini jelas memiliki agenda politik: mendiskreditkan Diponegoro sekaligus melindungi Danurejo dari kecurigaan.

Versi kedua: Diponegoro sendiri yang baru mengetahui dokumen rahasia itu telah dibakar setelah kematian HB IV, justru menuduh Danurejo IV sebagai biang keladi. Kemarahannya begitu besar hingga ia semakin mempercepat penolakannya untuk terus melakukan tugas-tugas kenegaraan, yang bermuara pada putusnya hubungan total dengan keraton.

TITIK BALIK

Kematian HB IV bukan hanya tragedi personal. Ia adalah titik balik yang mempercepat jalan menuju Perang Jawa. Setelah HB IV mangkat, Residen Smissaert semakin agresif mencampuri urusan keraton, Diponegoro semakin tersingkir, dan pada 1824 pertemuan besar di Tegalrejo memutuskan bahwa perang sudah tidak terhindarkan. (Peter Carey, Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 1785–1855, KPG, 2014)

Hingga hari ini, tidak ada bukti forensik atau dokumen yang cukup kuat untuk memastikan siapa yang membunuh HB IV, atau bahkan apakah ia dibunuh. Namun ketidakpastian ini sendiri adalah cerminan dari betapa rapuhnya dokumentasi sejarah keraton di era itu, di mana ribuan naskah telah dijarah Inggris pada 1812 dan tidak pernah dikembalikan sepenuhnya.

VI. PERSPEKTIF ARKEOLOGI: APA YANG TERTINGGAL DI TANAH

Berbeda dari sejarawan tekstual yang mengandalkan babad dan arsip, arkeolog bertanya: apa yang tertinggal secara fisik dari masa pemerintahan HB IV? Jawabannya, secara mengejutkan, cukup banyak, namun hampir semuanya merupakan warisan yang telah dimutilasi.

Kompleks Keraton: Bekas Luka Geger Sepehi

Arkeologi Keraton Yogyakarta, terutama studi terhadap Bangsal Kencana, Srimanganti, dan Pagelaran menunjukkan lapisan rekonstruksi pasca-1812. HB IV mewarisi keraton yang sedang dalam proses pemulihan. Survei arkeologis di Taman Sari menunjukkan kerusakan struktural yang belum sepenuhnya diperbaiki bahkan hingga beberapa dekade setelah peristiwa Sepehi.

Astana Besiyaran, Pajimatan, Imogiri

Makam HB IV terletak di Astana Besiyaran, sebuah area pemakaman di kompleks Pajimatan, Imogiri. Nama “Besiyaran” sendiri secara etimologis terkait dengan kata “pesiyar/besiyar” (bepergian/pesiar), sesuai dengan gelar anumertanya. Ini bukan kebetulan, penamaan makam ini adalah kesengajaan historiografis yang melekatkan narasi kematiannya ke identitas fisik tempat peristirahatan terakhirnya.

ARKEOLOGI

Kompleks Pajimatan Imogiri adalah situs warisan budaya yang memuat makam para sultan Yogyakarta dan Surakarta. Secara stratigrafi dan tipologi arsitektur, kompleks ini menunjukkan lapisan pembangunan berbeda dari masa HB I hingga masa kolonial. Kajian mendalam tentang tipologi cungkup dan nisan di area Besiyaran dapat memberikan data arkeologis yang relevan dengan periodisasi pemerintahan HB IV, namun penelitian spesifik di sub-area ini belum dipublikasikan secara luas dalam jurnal arkeologi nasional.

Kereta Kyai Manik Retno dan Kyai Jolodoro

Dua kereta yang kini tersimpan di Museum Kereta Keraton Yogyakarta, Kyai Manik Retno dan Kyai Jolodoro, adalah satu-satunya artefak material yang secara langsung dikaitkan dengan HB IV. Keduanya digunakan untuk keperluan pesiar sultan. Secara simbolik, ini ironis dan tragis: yang tersisa dari seorang raja termuda Yogyakarta hanyalah kereta pesiarnya, dan ia pun mati saat pesiar.

VII. SUDUT PANDANG YANG BERBEDA: TIGA LENSA MELIHAT SATU TRAGEDI

Lensa Kolonial: “Sultan yang Kooperatif”

Dari sudut pandang arsip kolonial Belanda, HB IV adalah sultan yang “relatif kooperatif”, tidak seperti kakeknya HB II yang keras kepala dan tidak seperti kakak tirinya Diponegoro yang berbahaya. Narasi kolonial cenderung membingkai ini sebagai “stabilitas” dan “kemajuan”, sementara kenyataannya, kooperasi itu adalah akibat dari ketidakberdayaan struktural, bukan pilihan yang sesungguhnya bebas.

Lensa Jawa Tradisional: “Raja yang Tidak Sempat Berkembang”

Dalam perspektif kosmologi kekuasaan Jawa, seorang raja diukur dari kemampuannya menjaga keselarasan (hamemayu hayuning bawana) dan menghasilkan karya budaya yang melegitimasi kekuasaannya. HB IV karena usianya yang muda dan masa pemerintahan yang singkat, tidak meninggalkan karya sastra besar seperti pendahulunya. Tradisi keraton sendiri tampaknya menerima ini dengan cara yang “sopan”: tidak mengkritiknya, namun juga tidak mengangkatnya secara serius.

Lensa Kritis-Struktural: “Korban Sistem”

Ini adalah lensa yang paling mendekati kebenaran historiografis. HB IV bukan korban kelemahan karakternya sendiri, ia adalah korban dari sistem yang secara sistematis merampas agensinya. Sistem itu dirancang oleh tiga kekuatan: dinamika internal keraton yang korup (Danurejo IV), intervensi kolonial yang semakin agresif, dan ketidakstabilan suksesi yang ditinggalkan oleh Geger Sepehi 1812.

CERMIN DUNIA

Perbandingan historis yang relevan: Kaisar Guangxu dari Tiongkok (1871–1908) juga naik takhta di usia muda dan menghadapi situasi serupa, dikendalikan oleh wali regent (Permaisuri Cixi), tidak mampu mengeksekusi reformasi yang ia inginkan (Reformasi Seratus Hari dibubarkan), dan meninggal secara misterius satu hari sebelum Cixi sendiri wafat. Sejarah sering berulang dalam tragedi seorang raja muda yang terjebak di antara kekuatan yang lebih besar dari dirinya.

VIII. WARISAN YANG TIDAK DISENGAJA: BENIH PERANG JAWA

Ironi terbesar dalam sejarah HB IV adalah ini: raja yang dianggap “tidak meninggalkan warisan” justru mewariskan kondisi yang paling menentukan dalam sejarah Jawa abad ke-19.

Sistem sewa tanah yang tumbuh subur di bawah rezim Danurejo IV yang beroperasi dengan nama sultan muda, adalah salah satu faktor struktural paling signifikan yang mendorong rakyat Jawa ke ambang perlawanan. Peter Carey dalam Kuasa Ramalan menunjukkan bagaimana ketidakpuasan petani akibat praktik sewa tanah ini menjadi basis massa yang kemudian bergabung dengan Perang Jawa 1825–1830.

Kematian misterius HB IV adalah titik kulminasi. Setelah itu, Pangeran Diponegoro semakin memutus hubungan dengan keraton. Setelah itu, Residen Smissaert semakin tidak terkendali dalam mencampuri urusan keraton. Setelah itu, pemasangan tiang jalan melalui tanah keramat Tegalrejo pada 1825 hanya menjadi pemantik terakhir api yang sebenarnya sudah menyala lama.

“Perang Jawa 1825–1830 bukan lahir dari Tegalrejo 1825. Ia lahir dari Keraton Yogyakarta 1812, dan dipelihara selama seluruh masa pemerintahan Sinuhun Jarot.”

PENUTUP: KEADILAN UNTUK SINUHUN JAROT

Anak laki-laki itu duduk di singgasana yang terlalu besar untuk tubuhnya. Di sekelilingnya: pria-pria dewasa yang memanfaatkan namanya untuk memuluskan kepentingan mereka sendiri. Di luar keraton: rakyat yang makin menderita. Di masa depannya yang tidak pernah sempat ia jalani: sebuah perang yang akan menewaskan ratusan ribu jiwa.

Hamengkubuwono IV, Sinuhun Jarot Seda Besiyar bukan sultan lemah. Ia adalah sultan yang diletakkan dalam sebuah sistem yang dirancang untuk membuatnya tidak berdaya. Ia mati pada usia sembilan belas tahun dengan cara yang belum pernah sepenuhnya dijelaskan. Dan ia mewarisi, tanpa sengaja, kondisi yang melahirkan Perang Jawa, perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah Nusantara abad ke-19.

Historiografi kita berutang lebih banyak kepada raja muda ini. Bukan romantisasi, ia tidak butuh itu. Yang ia butuhkan adalah analisis yang jujur, sumber yang valid, dan keberanian untuk melihat bahwa di balik nama yang sering diabaikan dalam daftar panjang sultan Yogyakarta, tersembunyi salah satu tragedi paling dalam dalam sejarah Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Carey, Peter. (2011). Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855. Terjemahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

2. Carey, Peter. (2014). Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro, 1785–1855. Terjemahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

3. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. (t.t.). “Sri Sultan Hamengku Buwono IV.” kratonjogja.id. Diakses April 2025. https://www.kratonjogja.id/…/5-sri-sultan-hamengku…/

4. Suratmin, dkk. (1990). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Babad Bedhahing Ngayogyakarta (Babad Ngengreng), karya Bendara Pangeran Harya Panular. Pertengahan Juni 1812 – pertengahan Mei 1816. [Naskah primer; dikutip dalam berbagai karya Carey dan tinjauan Residen Valck].

6. Babad Diponegoro, disusun oleh Pangeran Diponegoro selama pembuangan di Manado dan Makassar (pasca-1830). [Naskah primer; tersimpan di KITLV Leiden dan beberapa koleksi nasional].

7. Tirto.id. (6 Desember 2017). “Intrik Keraton dan Misteri Kematian Sultan Hamengkubuwana IV.” https://tirto.id/intrik-keraton-dan-misteri-kematian…

8. Kompas.com. (24 September 2021). “Hamengkubuwono IV, Sultan Termuda Yogyakarta.” Sumber asli: kratonjogja.id. Diakses April 2025.

9. Maryanto, Daniel Agus. (2003). Pangeran Diponegoro: Pahlawan dari Gua Selarong. [Dikutip dalam Tirto.id, 2017].

10. Margana, Sri. (2004). Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769–1874. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan The Toyota Foundation.

Artikel ini ditulis berdasarkan sumber-sumber primer dan karya sejarawan terverifikasi. Spekulasi ditandai sebagai spekulasi. Fakta disajikan dengan rujukan yang dapat ditelusuri.

Yogyakarta, 30 04 2026