Beranda / Nasional Dan Internasional / Trump Umumkan Operasi Ekonomi Sasar Iran, Ancam Sanksi ke Negara Pendukung

Trump Umumkan Operasi Ekonomi Sasar Iran, Ancam Sanksi ke Negara Pendukung

Foto: Donald Trump (REUTERS/Daniel Heuer)

Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan ekonomi terbaru yang berkaitan dengan perang melawan Iran. Trump berjanji akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada tiap negara yang membantu Iran.
Trump mengatakan akan meluncurkan kampanye berskala besar yang menyasar perekonomian Iran. Dia menyebut kebijakan itu sebagai operasi ekonomi yang paling menghancurkan yang pernah dilakukan AS terhadap sebuah negara.

“Hari ini, saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun! ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tulis Trump di Truth Social, dilansir AFP, Kamis (20/8/2026).

Dia mengatakan AS akan memberikan sanksi ekonomi yang keras terhadap negara yang memberikan bantuan kepada Iran.

“Saya juga mengumumkan bahwa negara mana pun yang membiarkan lembaga keuangan, bisnis, bandara, atau entitas pemerintahnya memberikan bantuan apa pun yang menjadi penopang hidup bagi Iran, akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat berat,” ujarnya.

Ia tidak merinci hukuman apa yang akan dihadapi negara-negara tersebut, dan tidak ada negara lain selain Iran yang disebutkan secara spesifik.

Pernyataan Trump ini muncul hampir sepekan setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa AS akan menerapkan isolasi ekonomi terhadap Iran dengan tingkat yang “belum pernah disaksikan dunia sebelumnya.”

Meskipun serangan rudal sempat mereda belakangan ini, Iran terus menerapkan blokade efektif terhadap pelayaran di Selat Hormuz, setelah kesepakatan awal antara AS dan Iran untuk membuka kembali jalur vital tersebut gagal terlaksana.

Dalam beberapa hari terakhir, kedua belah pihak menyatakan adanya pertukaran pesan; namun, pada hari Selasa (18/8), Trump menegaskan bahwa perundingan telah dibatalkan dan mengunggah pesan di media sosial yang menyiratkan bahwa Selat Hormuz bisa menjadi “Wilayah Baru AS.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *