Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra
Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan dirinya bukan penulis buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Keterlibatan Yusril dalam buku tersebut terbatas sebagai salah satu narasumber yang diwawancarai tim penyusun.
Yusril mengatakan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan judul, penggagasan, maupun pembiayaan penerbitan buku yang kembali menjadi perhatian publik tersebut.
“Saya tidak menulis buku itu. Saya hanya diwawancarai oleh tim penyusunnya. Setelah wawancara selesai, saya tidak pernah melihat transkrip maupun naskah hasil wawancara sampai buku tersebut diterbitkan. Setelah saya baca sekarang, saya melihat sebagian besar apa yang saya sampaikan telah dituangkan dengan cukup baik,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Yusril mengatakan wawancara tersebut dilakukan cukup lama sebelum dirinya dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih. Karena berlangsung beberapa waktu lalu, ia tidak lagi mengingat sosok yang melakukan wawancara dan tidak mengetahui secara pasti apakah pewawancara tersebut merupakan bagian langsung dari tim penyusun buku.
“Saya sudah tidak ingat siapa yang mewawancarai saya. Saya juga tidak tahu apakah dia bagian dari tim penyusun atau tim yang menyiapkan bahan untuk buku itu. Saya tidak mengenalnya secara pribadi,” ujarnya.
Setelah membaca buku tersebut secara utuh, Yusril tidak melihat persoalan mendasar dalam substansi yang disampaikan, khususnya bagian yang bersumber dari wawancara dengannya.
“Saya baru membaca buku itu secara utuh sampai selesai. Apa yang saya sampaikan dalam wawancara tersebut merupakan pandangan saya dan tentu dapat saya pertanggungjawabkan secara akademik,” katanya.
Yusril berpandangan secara umum tidak ada persoalan mendasar dengan isi buku tersebut. Menurutnya, perhatian dan perdebatan yang muncul belakangan lebih banyak dipicu judul Islam ala Prabowo yang dapat menimbulkan berbagai persepsi dan tafsir.
Yusril mengatakan dirinya tidak pernah diajak membicarakan ataupun dimintai pendapat mengenai judul buku tersebut. Karena itu, keputusan mengenai judul sepenuhnya berada di tangan tim penyusun dan penerbit buku.
“Kalau saya ditanya mengenai judulnya, saya tidak tahu karena memang tidak pernah diajak membicarakannya. Kalau judulnya misalnya ‘Prabowo dan Islam’, menurut saya akan lebih mudah dipahami sebagai pembahasan mengenai hubungan Prabowo dengan Islam,” ujar Yusril.
Yusril menilai perdebatan mengenai buku tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks kebiasaan masyarakat saat ini dalam mengonsumsi informasi. Banyak orang cenderung melihat judul sebagai representasi keseluruhan isi tanpa meluangkan waktu membaca dan memahami buku secara utuh.
“Sekarang orang cenderung tidak sabar membaca buku yang cukup panjang. Judulnya dibaca, lalu dianggap sudah mewakili seluruh isi buku. Setelah itu orang memberikan penilaian berdasarkan sudut pandangnya sendiri, bahkan tidak jarang berdasarkan kepentingannya sendiri,” kata Yusril.
Karena itu, Yusril mengingatkan penilaian terhadap sebuah buku, terlebih karya yang bersifat akademik, tidak hanya didasarkan pada judul atau potongan informasi yang beredar. Pemahaman terhadap keseluruhan isi dan konteks pembahasan penting agar penilaian yang diberikan tidak keluar dari substansi sebenarnya.
“Saya kira kita perlu membiasakan diri membaca dan memahami substansinya terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Jangan sampai kita hanya berdebat mengenai judul, sementara isi bukunya sendiri belum pernah dibaca dengan seksama,” tutur Yusril.
Yusril menegaskan dirinya tidak memiliki peran dalam menggagas maupun membiayai penerbitan buku tersebut. Ia hanya memberikan keterangan sebagai narasumber dalam proses pengumpulan bahan.
“Posisi saya dalam buku itu jelas sebagai orang yang diwawancarai. Saya bukan sponsor dan bukan pula orang yang menginisiasi penerbitannya,” tegasnya.
Buku Islam ala Prabowo diluncurkan dalam rangkaian Rakornas Baznas 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025. Dalam keterangan Baznas dan pemberitaan saat peluncuran, penulisan buku tersebut disebut diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua MUI KH Anwar Iskandar.
Terkait pencantuman namanya dalam bagian hak cipta buku, Yusril mengatakan hal tersebut tidak pernah dibicarakan dengannya sebelumnya. Ia menilai, apabila dikaitkan dengan ketentuan UU Hak Cipta, pencantuman tersebut perlu dilihat secara proporsional karena buku tersebut melibatkan banyak penulis dan sumber.
“Kalau saya disebut sebagai pemegang hak cipta, tentu perlu dilihat bagaimana konteksnya menurut UU Hak Cipta karena penulis dan bahan yang digunakan dalam buku itu banyak. Kalau pun ada, mungkin berkaitan dengan bagian wawancara saya, tetapi mengenai pencantuman itu saya tidak pernah diajak bicara. Saya sendiri tidak terlalu mempersoalkan soal hak cipta,” ujar Yusril.
Yusril menekankan penjelasan tersebut disampaikannya untuk meluruskan posisi dirinya dalam buku tersebut. Ia berharap publik dapat melihat karya tersebut secara utuh dengan membedakan substansi buku dan persepsi yang mungkin timbul akibat pilihan judulnya.
“Bagi saya yang penting adalah apa yang saya sampaikan dalam wawancara itu memang merupakan pandangan saya. Saya tidak keberatan pandangan tersebut dimuat dan saya siap mempertanggungjawabkannya secara akademik,” kata Yusril.
