Jakarta,REDAKSI17.COM – Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desakan evaluasi terhadap jajaran kabinet kembali mencuat. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menilai ada tiga menteri yang seharusnya sudah diganti demi memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.Ketiga pejabat yang disorot Said Didu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Said Didu menyinggung posisi Menteri ESDM tersebut dalam isu politik yang dikaitkannya dengan Solo dan Gibran Rakabuming Raka.
“Menteri ESDM simbol Solo dan sepertinya menyatakan tetap setia pada Solo dalam kasus Gibran ini saya dengar-dengar isunya,” kata Said Didu dalam tayangan YouTube Refly Harun Official, dikutip Rabu (21/10/2026).
Di luar sorotan politik tersebut, Bahlil belakangan juga menjadi perhatian publik menyusul polemik ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram (kg) yang dilaporkan langka di sejumlah wilayah Indonesia. Persoalan ini menyita perhatian masyarakat karena BBM dan LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting dalam aktivitas sehari-hari.
Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut masuk dalam daftar pejabat yang dikritik Said Didu. Ia menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebut berlangsung selama berbulan-bulan hingga menimbulkan dampak asap di berbagai wilayah.
Penanganan karhutla menjadi salah satu persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Dampak kebakaran yang meluas membuat penanganannya menjadi isu penting dalam evaluasi kinerja sektor kehutanan.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga disorot terkait perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan lingkungan kementeriannya. Nusron sendiri diketahui telah dua kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan mengenai kasus tersebut, tetapi masih mangkir.
Olehnya itu, Said Didu menilai pergantian ketiga menteri tersebut perlu menjadi pertimbangan pada tahun kedua pemerintahan Prabowo. Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran kabinet menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
