Beranda / Nasional Dan Internasional / Presiden Resmikan 1.061 KDMP, Ekonomi Desa Diproyeksikan Melonjak

Presiden Resmikan 1.061 KDMP, Ekonomi Desa Diproyeksikan Melonjak

Bantul,REDAKSI17.COM – Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara serentak dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Pemerintah memproyeksikan program tersebut mampu menggerakkan perputaran uang miliaran rupiah di desa sekaligus memperkuat rantai ekonomi masyarakat.

Di DIY, peresmian nasional tersebut diikuti Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X bersama Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih melalui zoom meeting dari KDMP Wukirsari, Imogiri, Bantul. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul juga tengah mempersiapkan sejumlah koperasi untuk tahap peresmian berikutnya.

Presiden Prabowo menilai operasionalisasi ribuan koperasi dalam waktu kurang dari tujuh bulan merupakan capaian besar yang jarang terjadi di negara lain. Pemerintah juga mencatat sebanyak 9.294 bangunan fisik KDMP telah rampung dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Dari total tersebut, sebanyak 1.061 koperasi dinyatakan siap beroperasi penuh dan diresmikan serentak.

“Tadi dilaporkan oleh Menteri Keuangan secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem,” kata Presiden Prabowo.

Di Jawa Timur tercatat telah berdiri 530 unit KDMP yang tersebar di tujuh kabupaten, sedangkan di Jawa Tengah terdapat 531 unit di delapan kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan jumlah koperasi terus bertambah hingga mencapai lebih dari 30 ribu unit pada 16 Agustus mendatang.

Presiden Prabowo menilai koperasi desa akan menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat bawah. Ia memperkirakan sedikitnya Rp45 juta uang beredar setiap hari di satu desa melalui berbagai aktivitas ekonomi warga. Keberadaan koperasi juga akan memangkas biaya logistik karena masyarakat tidak lagi bergantung pada pasar yang jauh dari desa.

“Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup,” ujarnya.

Prabowo menyebut program Koperasi Merah Putih akan diperkuat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan perputaran uang dari program tersebut nantinya akan langsung masuk ke desa dan menggerakkan ekonomi lokal. Skema tersebut menjadi bantalan ekonomi nasional di tengah tekanan pasar bebas global.

“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” tegas Presiden Prabowo.

Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, koperasi Merah Putih juga akan difungsikan sebagai penyalur pupuk subsidi, bantuan pemerintah, layanan logistik, hingga apotek murah bagi masyarakat. Pemerintah bahkan menyiapkan gerai layanan keuangan di setiap koperasi untuk mempermudah akses pembiayaan rakyat.

Koperasi Merah Putih nantinya juga akan menjadi penghubung masyarakat desa terhadap layanan keuangan murah dan akses usaha produktif. Pemerintah juga telah menurunkan bunga pinjaman ultra mikro Mekaar dari kisaran 22 hingga 24 persen menjadi 8 persen. Kebijakan itu dilakukan agar masyarakat kecil, khususnya perempuan pelaku usaha mikro di desa, memperoleh akses kredit yang lebih ringan.

“Masa pengusaha besar dapat 9 persen, emak-emak di kampung-kampung dapat 24 persen? Yang nggak bener itu, kita ubah,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menegaskan pemenuhan pangan bagi 287 juta rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak ringan.

“Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Di sektor pangan, pemerintah melaporkan surplus beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton. Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah di Bulog telah mencapai 5,3 juta ton, tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program kerakyatan tersebut. “Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita bersihkan, kita copot,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budiraharja mengatakan Kabupaten Bantul belum termasuk dalam tahap pertama koperasi yang diresmikan secara nasional. Meski demikian, sejumlah bangunan koperasi di Bantul disebut sudah selesai dibangun dan ditargetkan siap diresmikan pada tahap berikutnya pada Agustus mendatang.

“Tadi dilaporkan oleh Pak Dandim, dari tahap yang pertama, sepuluh sebagian besar sudah jadi di Bantul. Cuma kenapa hari ini tidak ikut di-launching, karena persiapan untuk isiannya belum,” ujarnya.

Agus menjelaskan kebutuhan yang masih dipersiapkan antara lain rak, AC, CCTV, kendaraan operasional, hingga produk yang akan dijual di koperasi. Menurutnya, kesiapan tersebut penting agar koperasi dapat langsung berjalan optimal saat diresmikan.

“Kemungkinan Bantul akan diikutkan pada peresmian di bulan Agustus. Paling tidak sepuluh bangunan itu sudah siap sehingga bisa menjadi contoh untuk KMP yang ada di Kabupaten Bantul,” ungkap Agus.

Humas Pemda DIY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *