Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pengembangan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap kalurahan. Upaya ini diharapkan dapat membekali masyarakat, khususnya generasi muda, dengan keterampilan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha lokal sehingga peluang ekonomi dapat tumbuh lebih luas di tingkat kalurahan.
Hal tersebut disampaikan Sri Sultan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (27/10). Dalam sambutannya, Sri Sultan menekankan bahwa pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan, penguatan lapangan kerja formal, serta upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja DIY.
Produktivitas tenaga kerja DIY tumbuh rata-rata 5,52 persen sepanjang 2021–2025, dari Rp48,18 juta menjadi Rp59,74 juta per pekerja. Namun, empat sektor usaha yang menyerap 66,51 persen penduduk bekerja, yakni perdagangan, pertanian, industri pengolahan, serta akomodasi dan makan minum, masih memiliki produktivitas di bawah rata-rata daerah.
Menurut Sri Sultan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut ialah memperkuat kompetensi masyarakat melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Sri Sultan menilai, peluang kerja dan usaha di kalurahan perlu dikembangkan lebih beragam, tidak terbatas pada mata pencaharian yang selama ini telah dikenal masyarakat.
“Harapan saya, di setiap desa itu jangan hanya anaknya berasumsi ‘saya akan menjadi petani atau nelayan’. Kalau potensi pariwisatanya tinggi, butuh bisa bahasa asing, butuh objek yang memang baik untuk dirawat, dan sebagainya,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan mencontohkan kawasan Tebing Breksi dan Mangunan yang berkembang sebagai destinasi wisata sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat setempat. Potensi serupa, menurutnya, dapat dikembangkan di kalurahan lain dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pengelolaan potensi lokal.
Sri Sultan juga menyoroti pentingnya membuka kesempatan pelatihan bagi lulusan SMK yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, serta generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna. Melalui pelatihan, mereka diharapkan tidak hanya memiliki bekal untuk bekerja, tetapi juga mampu merintis usaha dan menjadi penggerak kegiatan ekonomi di kalurahannya.
“Dengan training yang ada di Bantul ini, mereka punya kemampuan untuk menjadi pegawai atau kita dukung menjadi pionir-pionir bisnis yang ada di kalurahan,” ungkap Sri Sultan.
Untuk merealisasikan upaya tersebut, Sri Sultan berharap adanya kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, khususnya dalam memetakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Ia meminta agar program-program yang tersedia dapat dipaparkan lebih lanjut sehingga peluang kerja dan pengembangan usaha di kalurahan dapat dirancang secara lebih terarah.
Sebelumnya, dalam sambutan yang disampaikan pada rakordal, Sri Sultan menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan tenaga kerja serta penghormatan atas martabat kemanusiaan pun merupakan agenda penting kebijakan. Untuk itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di DIY seyogyanya diperluas hingga menyentuh pekerja informal, aparatur desa, seniman, buruh harian, serta masyarakat rentan.
“Rasa aman pekerja bukan sekadar isu pelengkap, melainkan fondasi utama ketahanan ekonomi dan keberlanjutan usaha yang berkeadilan. Selain itu perlu kita upayakan penguatan kemitraan kampus, SMK, dan dunia usaha agar lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan. Untuk itu, Saya harapkan kerja sama kolaboratif dari Bupati/ Wali Kota, segenap stakeholder terkait dan dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkannya,” tutur Sri Sultan.
Selain peningkatan kompetensi tenaga kerja, Sri Sultan juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat. Menurutnya, strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif perlu diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari perbaikan tata niaga pangan lokal hingga penguatan infrastruktur penyimpanan dan rantai logistik bahan pokok.
Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan berperan sebagai stabilisator sekaligus penyerap hasil panen petani (off-taker). Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis business-to-business (B2B) juga perlu didorong untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di DIY.
Sri Sultan turut menyoroti pentingnya perluasan inklusi keuangan agar masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan formal yang aman dan terjangkau. Akses tersebut perlu menjangkau pelaku UMKM, petani, peternak, serta perempuan pelaku usaha, disertai peningkatan literasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjerat rentenir, pinjaman daring ilegal, maupun investasi bodong. Percepatan digitalisasi layanan hingga tingkat desa juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial.
Lebih lanjut, Sri Sultan menegaskan bahwa digitalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Penguatan ruang fiskal daerah, menurutnya, harus diikuti belanja yang produktif dan selaras dengan kebutuhan sektor riil, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.
“Oleh karena itu, orientasi kebijakan Pemda DIY harus bergeser dari sekadar digitalisasi administratif menuju digitalisasi yang berdampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sri Sultan.
Sementara itu, saat menyampakan sambutan secara daring, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengapresiasi pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,75 persen pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Meski demikian, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja formal, dan perbaikan pendapatan pekerja masih menjadi tantangan yang perlu dijawab bersama.
Yassierli menilai, DIY memiliki sejumlah modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain ekosistem pendidikan tinggi dan sumber daya manusia (SDM), sektor pariwisata, perdagangan, ekonomi berbasis jasa, industri pengolahan, serta jaringan usaha lokal. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan agar mampu mendorong produktivitas sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,11 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,65 persen. Yassierli mengapresiasi capaian tersebut, tetapi mengingatkan bahwa rendahnya tingkat pengangguran perlu diikuti peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja formal.
Menurutnya, transformasi ketenagakerjaan perlu diarahkan agar semakin banyak pekerja dapat memperoleh pekerjaan formal dengan kondisi kerja yang lebih baik. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan kompetensi dan produktivitas, pengembangan usaha, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Yassierli juga menyoroti tantangan produktivitas tenaga kerja DIY yang bersifat struktural. Besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor dengan kontribusi ekonomi relatif rendah menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani. Ia menyebut industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan sebagai sektor utama yang secara keseluruhan menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY.
“Ini tentu menjadi tantangan kita. Produktivitas ini kalau kita bandingkan dengan nasional, inilah yang nanti semoga Kementerian Ketenagakerjaan nanti serta jajaran pimpinan dari Provinsi DIY, kita bisa melakukan sebuah kolaborasi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dengan membangun pusat-pusat peningkatan produktivitas pada sektor-sektor utama yang saat ini dimiliki oleh DIY,” papar Menteri Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, Fikri Kurniakiki, yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi mendukung peningkatan kompetensi masyarakat DIY. Menurutnya, sejumlah program pelatihan dapat dikembangkan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan.
Fikri mencontohkan, pelatihan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Karang Taruna yang dapat menjadi salah satu bentuk pengembangan kapasitas masyarakat. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan 43 paket pelatihan pada tahun ini dengan perkiraan kapasitas sekitar 600–700 peserta, dengan lokasi pelatihan di Bantul untuk mendukung kebutuhan masyarakat DIY.
Humas Pemda DIY
