Jakarta,REDAKSI17.COM – Seperti dugaan sejumlah pihak, pergerakan Jokowi akan menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Terbaru, safari perdana Jokowi ke Lampung juga menuai banyak diskusi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah meruncingnya saling balas komentar antara partai berlambang gajah dan berlambang banteng.
Salah satu agenda yang tidak lepas dari perhatian publik adalah ketika Jokowi mengikuti upacara pemberian gelar atau muakhi menurut adat Lampung kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Dalam salah satu prosesi itu, Jokowi terlihat menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.
Soal acara tersebut, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mempertanyakan apakah yang dilakukan Jokowi sebagai adat, ekspresi kesombongan, atau simbolisasi perendahan politik. Gunrom (sapaan akrab Guntur Romli) mengira para pendukung Jokowi tengah berhalusinasi bahwa yang tengah diinjak adalah kepala banteng.
“Pendukung Jokowi sedang berhalusinasi yang diinjak itu kepala banteng, padahal kerbau,” kata Gunrom, dikutip dari detikcom, Senin (29/6).
Senada dengan Gunrom, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai jika pemberian gelar kepada Jokowi bukanlah hal yang pantas. Ia menyebut jika Jokowi, yang dianggap sebagai simbol pemersatu, malah datang ke suatu daerah dan dinobatkan menjadi kepala adat atau raja.
“Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat,” kata Andreas, dikutip dari detikNews, Selasa (30/6).
Ia kemudian menyebut jika publik akan merasa lebih bangga ketika mantan Presiden Indonesia itu mendapat gelar akademik dari negara lain. Andreas menilai Jokowi masih berada di tahap lokal.
“Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga ikut berkomentar soal realisasi safari Jokowi. Tidak seperti Gunrom dan Andreas, Puan menyebut jika safari politik merupakan hak semua pihak.
“Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja,” kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)
Terkait safari perdana Jokowi yang banyak mendapat komentar dari PDIP, Bestari Barus pun angkat bicara. Elite politik PSI itu menilai jika PDIP tak perlu lagi mengomentari Jokowi apalagi dengan sentimen negatif. Bestari justru meminta PDIP berbenah diri, menyinggung soal posisi politik nasional.
“Kalau nggak suka ya sudah hindarin saja. Kalau kemudian luka, kecewa, dan merasa terdegradasi oleh ditinggalkan Pak Jokowi, ya berbenah dululah diri. Ini ngaku kadang-kadang oposisi, kadang-kadang tidak oposisi. Orang nggak jelas jenis kelaminnya mau gimana sih,” ujar dia.
Jokowi nampaknya masih menjadi magnet politik bagi sejumlah partai, terkhusus, PSI dan PDIP. Lalu, Apakah ini sekadar saling balas pernyataan atau sudah mencerminkan persaingan politik yang lebih serius menuju 2029?
