JAKARTA,REDAKSI17.COM — Tergerusnya dana transfer ke daerah dan dana desa untuk mengangsur cicilan Koperasi Merah Putih semakin mempersempit kemampuan pemerintah daerah untuk membangun. Sekitar 130 daerah kini menjadi daerah dampingan Kementerian Dalam Negeri karena tidak memiliki alokasi belanja pembangunan yang memadai.
Kapasitas fiskal pemerintah daerah saat ini masih relatif rendah. Kebanyakan masih bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai, membiayai operasional pemda, dan membangun daerah.
Masih sangat sedikit daerah yang mampu mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) melebihi alokasi dana TKD yang diberikan pemerintah pusat.
