Mimika,REDAKSI17.COM – Perlindungan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) dinilai perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih berpihak. Di tengah perkembangan sektor industri di Papua, akses masyarakat lokal terhadap lapangan kerja masih menjadi tantangan yang perlu direspons melalui regulasi yang tepat.
Anggota DPRD Kabupaten Boven Digoel dari Partai Perindo, M. Syukri Ashal, melakukan studi banding terkait Peraturan Daerah (Perda) perlindungan tenaga kerja lokal OAP di Kabupaten Mimika, Senin (11/5/26).
Studi Banding Perda Perlindungan Tenaga Kerja OAP
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kebijakan dan implementasi perlindungan tenaga kerja lokal yang telah berjalan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi serupa di Kabupaten Boven Digoel.
Syukri mengatakan, keberadaan Perda yang mengatur perlindungan tenaga kerja OAP menjadi penting untuk memastikan masyarakat lokal memiliki akses yang lebih adil terhadap dunia kerja.
“Orang Asli Papua perlu mendapatkan ruang dan perlindungan agar dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan di daerahnya,” ujar Syukri.
Dorongan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Menurut dia, regulasi yang berpihak pada tenaga kerja lokal tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.
Syukri menambahkan, pengalaman Kabupaten Mimika dalam menyusun kebijakan tersebut dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.
“Semoga di Kabupaten Boven Digoel kebijakan seperti ini juga bisa diberlakukan, karena merupakan kebutuhan masyarakat dan juga usulan dari DPRD,” pungkasnya.
Syukri menilai, perlindungan tenaga kerja OAP perlu diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan, agar masyarakat lokal mampu bersaing di berbagai sektor.
Melalui studi banding ini, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Boven Digoel dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah, sehingga keterlibatan OAP dalam pembangunan dapat meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
