Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X turut hadir dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) 2026 di Semarang, Jawa Tengah pada 11-12 Mei 2026. Acara yang mengambil tema ‘Sinergi Ketahanan Pangan dan Eenergi Berkelanjutan sebagai Strategi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim’ ini diikuti oleh 12 Pemerintah Provinsi.
Dua belas provinsi tersebut terdiri atas 10 provinsi anggota FKD MPU, yakni Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua provinsi lain ialah Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Melalui forum ini, 12 pemerintah provinsi berkolaborasi dalam menyusun strategi untuk menopang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengatakan, forum ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan kreatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan menumbuhkan ekonomi baru di wilayah masing-masing. Forum ini juga menjadi wadah menciptakan ide kreatif dalam mengembangkan wilayah secara bersama-sama.
“Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal, keterbatasan fiskal, dan lain sebagainya, menuntut seluruh pejabat publik untuk lebih kreatif. Provinsi satu dengan provinsi lain tentu punya keunggulan masing-masing yang bisa dikembangkan untuk bisa saling melengkapi,” ungkapnya.
Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan koordinasi tertinggi anggota FKD-MPU, guna menyepakati arah kebijakan kerjasama regional yang responsif terhadap dinamika perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di wilayah anggota. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian implementasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada Rakergub Tahun 2025.
Secara spesifik, penyelenggaraan Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2026 bertujuan untuk merumuskan peta jalan kolaborasi mitigasi dampak iklim terhadap kerawanan pangan sebagai panduan implementasi bagi seluruh pemerintah provinsi anggota, serta memperkuat koordinasi antardaerah dalam pengelolaan sumber daya pangan yang berkelanjutan melalui integrasi sistem informasi iklim, pangan, dan kebencanaan. Dalam kesempatan ini, disusun pula rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat terkait penguatan peran kerjasama antardaerah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berketahanan iklim.
“Ketahanan pangan yang terganggu akibat iklim, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi ancaman langsung terhadap agenda nasional penurunan prevalensi stunting. Wilayah MPU yang mencakup sentra pangan nasional, harus menjamin ketersediaan gizi bagi kelompok rentan guna memastikan keberhasilan program prioritas nasional,” tutur Luthfi.
Sementara itu, dalam diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Desi Anwar, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi APBD dengan program strategis nasional. Bima Arya pun menyoroti peran strategis sepuluh provinsi anggota MPU yang menyumbang 62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia pun menekankan pentingnya percepatan transformasi energi.
“Persoalan energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Terkait sektor ketahanan pangan, Bima Arya mengingatkan perlunya pengaturan konektivitas distribusi antarwilayah. Tujuannya ialah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan.
Hal ini diperkuat lagi melalui paparan Kementerian Pertanian RI mengenai strategi adaptasi cepat pemerintah daerah terhadap proyeksi gagal panen akibat El Nino yang diprediksi bertahan hingga 2027. Di sisi energi, Kementerian ESDM RI mendorong peran daerah dalam transisi energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kebijakan green energy yang berkeadilan.
Di akhir Rapat Kerja MPU 2026, disepakati enam langkah strategis oleh seluruh peserta rapat kerja. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara yang disaksikan oleh Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Dr. Suhajar Diantoro.
Enam poin utama kesepakatan tersebut ialah nemperkuat ketahanan pangan sebagai antisipasi penurunan produksi pertanian sebagai bentuk respon terpadu El Nino, mendorong kolaborasi antar BUMD bidang pangan di seluruh provinsi anggota sebagai wujud sinergi BUMD pangan, serta merespons krisis energi global melalui penguatan sumber daya lokal. Selain itu, implementasi rencana aksi 2027 dipertegas dengan komitmen anggaran dan program kerja pada 6 bidang perjanjian kerjasama, mendukung pembangunan giat sea wall di Pantai Utara Jawa untuk ketahanan bencana, dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh poin kesepakatan.
HUMAS DIY
