Jakarta,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah Bumi Handayani. Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, menemui langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin, 20 April 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional guna mengatasi persoalan mendasar di Gunungkidul.
Dalam pertemuan tersebut, Joko Parwoto memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi tantangan bagi masyarakat Gunungkidul. Fokus utama pembahasan mencakup ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta program hilirisasi desa. Sebagai wilayah yang berada di kawasan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunungkidul dinilai memiliki posisi strategis dengan basis pengembangan pariwisata dan sektor agro-maritim.
Wabup Gunungkidul menyampaikan bahwa daerahnya memerlukan dukungan kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat desa mandiri dan pemberdayaan UMKM lokal. Selain itu, pengembangan model pengentasan kemiskinan berbasis kawasan menjadi prioritas yang diusulkan kepada Bappenas. Hal ini diharapkan mampu menekan angka ketimpangan ekonomi yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Sektor ketahanan air yang menjadi kebutuhan vital warga Gunungkidul juga tidak luput dari pembahasan. Joko Parwoto mengusulkan pengembangan embung dan perluasan jaringan air baku, serta penguatan pertanian lahan kering dengan dukungan teknologi. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kekeringan yang kerap melanda beberapa wilayah di Gunungkidul saat musim kemarau.
Terkait pariwisata, pertemuan tersebut menyoroti pengembangan kawasan pantai selatan sebagai destinasi prioritas. Infrastruktur konektivitas menuju pusat ekonomi dan wisata di kawasan selatan menjadi kebutuhan mendesak agar potensi alam yang besar dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berharap Bappenas memberikan asistensi dalam penyusunan program prioritas daerah berbasis data yang akurat, termasuk penanganan stunting. Dalam hal pembiayaan, diupayakan optimalisasi skema Dana Alokasi Khusus atau DAK tematik serta skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU. Harapannya, Gunungkidul dapat masuk dalam proyek strategis nasional agar percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar dapat segera terwujud.
Menteri PPN Rachmat Pambudy menyambut baik usulan tersebut dan menekankan pentingnya perencanaan berbasis data yang akurat. Bappenas berkomitmen untuk memberikan asistensi dalam penyusunan program prioritas, termasuk optimalisasi skema pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus tematik maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Melalui sinergi lintas kementerian ini, diharapkan pembangunan di Gunungkidul tidak hanya efektif dan tepat sasaran, tetapi juga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di sentra sentra ekonomi baru kawasan selatan.
