Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Mencegah anak lahir dan tumbuh dengan stunting menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukan hanya melalui program kesehatan, upaya tersebut kini didorong melalui cara baru dalam meningkatkan kapasitas aparatur, yakni Outcome Based Learning (OBL) melalui Akademi Pencegahan Stunting.

Konsep tersebut dibahas Pemkot Yogyakarta bersama sejumlah ahli dan pemangku kepentingan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Pedoman OBL Akademi Pencegahan Stunting di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (29/9). Forum ini menjadi bagian dari proses penyelarasan, validasi dan finalisasi pedoman sebelum akademi tersebut mulai diterapkan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan pencegahan stunting perlu diarahkan pada upaya mencegah munculnya kasus baru. Menurutnya, intervensi akan lebih strategis jika dilakukan sejak sebelum kehamilan, bukan menunggu anak mengalami stunting.

“Sekarang yang paling strategis memang kalau kita bisa mencegah lahirnya atau munculnya stunting baru. Kalau kita bisa mencegah munculnya stunting baru, maka OBL Akademi Pencegahan Stunting ini betul-betul sukses,” kata Hasto.

Hasto menjelaskan, pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan intervensi kesehatan. Faktor seperti kemiskinan, pendidikan, air bersih dan sanitasi juga berpengaruh sehingga membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

Di sisi lain, kesiapan calon orang tua sebelum kehamilan juga menjadi titik penting. Skrining calon pengantin, misalnya, dapat dilakukan untuk mengetahui anemia, usia, lingkar lengan atas hingga indeks massa tubuh. Kondisi yang belum ideal dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum memasuki kehamilan.

“Kalau mencegah itu konsepnya dengan cara seperti ini, kita men-treatment di segmen yang tepat,” ujarnya.

Menurut Hasto, pendekatan tersebut sekaligus memperkuat prinsip konvergensi dalam percepatan penurunan stunting. Berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi mengarahkan sumber daya dan program pada sasaran yang sama.

Karena itu, Hasto berharap Akademi Pencegahan Stunting tidak berhenti sebagai kegiatan pembelajaran. Peserta nantinya diharapkan mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi, sekaligus mengawal hasilnya menggunakan data sasaran secara by name by address.

“Kita bisa mencobalah dengan match time antara substansi dan manajemen, kemudian kita coba hitung betul by name by address-nya di Kota Yogyakarta ini agar nanti kita bisa mendapatkan best practice,” katanya.

Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta, Sarwanto, menjelaskan pengembangan Akademi Pencegahan Stunting merupakan bagian dari transformasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Pembelajaran tidak lagi semata diarahkan untuk meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga harus memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi dan penyelesaian isu strategis pembangunan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penguatan Corporate University sebagai sistem pembelajaran terintegrasi. Melalui OBL, pembelajaran diarahkan pada persoalan nyata, berbasis data, kolaboratif dan berorientasi pada hasil.

“Pembelajaran tidak hanya berhenti pada peningkatan kompetensi individu, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan penyelesaian isu strategis pembangunan,” katanya.

Sarwanto menekankan pentingnya pedoman yang implementatif agar konsep OBL dapat diterapkan secara nyata. Karena itu, FGD menjadi ruang untuk menguji kembali struktur kurikulum, tahapan pembelajaran, metode, alokasi waktu, bentuk penugasan hingga pembuktian hasil pembelajaran.

Sarwanto menjelaskan, orientasi akhir dari pembelajaran tersebut adalah perubahan yang dapat diukur. Karena itu, pedoman juga dirancang untuk mengukur outcome pada empat tingkatan, yakni individu, organisasi, masyarakat, serta dampak program.

“Yang ingin dibangun adalah pembelajaran yang berorientasi pada outcome, sehingga hasilnya bisa dibuktikan dan diukur,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Yogyakarta, Wuri Widayati menjelaskan Akademi Pencegahan Stunting menjadi pilot project penerapan OBL di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Berbeda dengan pembelajaran konvensional, peserta tidak hanya menerima materi, tetapi belajar melalui persoalan nyata dan dituntut menghasilkan perubahan.

“ASN tidak hanya belajar teori, tetapi langsung bekerja memecahkan masalah stunting melalui metodologi yang terukur,” jelas Wuri.

Akademi Pencegahan Stunting dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 13 Oktober 2026. Pada tahap piloting, program menyasar ASN jenjang pengawas yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan terlibat langsung dalam penanganan stunting, baik di wilayah maupun perangkat daerah terkait.

Dari sisi peserta, OBL diharapkan meningkatkan kompetensi, kemampuan kolaborasi, pemecahan masalah dan pengelolaan perubahan. Sedangkan bagi organisasi, pembelajaran ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, penggunaan data, kualitas layanan dan inovasi.

Lebih jauh, dampaknya diharapkan dirasakan langsung masyarakat melalui pencegahan kasus baru stunting dan penurunan prevalensi stunting.

Plt. Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Yuni Hastutiningsih, menilai pendekatan OBL akan lebih kuat jika keluarga dan lokus nyata dijadikan sebagai laboratorium pembelajaran.

Ia mengusulkan agar peserta menyusun rencana aksi secara bertahap dalam 30, 60 dan 90 hari. Tahap awal digunakan untuk menentukan lokus prioritas, memvalidasi keluarga sasaran dan memetakan layanan yang belum diterima. Selanjutnya dilakukan intervensi lintas sektor, coaching, review kasus hingga pengukuran perubahan.

“Gunakan satu data sasaran terverifikasi untuk seluruh perangkat daerah. Kemudian susun rencana aksi 30 hari, 60 hari, 90 hari dengan penanggung jawab yang jelas,” kata Yuni.

Menurutnya, pembelajaran juga perlu memastikan setiap materi memiliki keluaran dan bukti hasil yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya terlihat dari selesainya proses belajar, tetapi dari perubahan layanan yang diterima keluarga sasaran.

Sementara itu, Direktur Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, Laksono Trisnantoro, mendorong agar peserta Akademi Pencegahan Stunting menghasilkan rencana tematik penanganan stunting yang melibatkan seluruh ekosistem.

Rencana tersebut, menurutnya, perlu mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta, target pembangunan lima tahunan dan prinsip 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Pemerintah, swasta, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya perlu dipetakan perannya agar bergerak dalam visi yang sama.

“Monitoring itu kunci. Jangan sampai nanti tiga tahun tiba-tiba kita lihat hasilnya tidak ada. Sejak awal pun kita akan mulai membuat strategi monitoring,” ujarnya.

Laksono juga melihat pendekatan OBL dapat menjadi bagian dari pengembangan Corporate University Pemkot Yogyakarta. Akademi Pencegahan Stunting dapat menjadi salah satu produk pembelajaran tematik yang nantinya dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan lainnya.

“Akademi itu produk dari Corporate University. Jadi Akademi Pencegahan Stunting ini satu produk. Nanti bisa ada akademi yang lain, misalnya Akademi Pengelolaan Sampah,” katanya.