Umbulharjo,REDAKSI17.COM-Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong pentingnya semangat gotong royong dalam menangani persoalan sampah di Kota Yogyakarta.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo saat memberikan materi pada acara Studi Strategis Mahasiswa Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang digelar di Ruang Bima Balai Kota Yogyakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Hasto memaparkan berbagai strategi dan program Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dari tingkat paling bawah.
Hasto mengatakan Kota Yogyakarta memiliki aktivitas ekonomi, pendidikan dan pariwisata yang cukup tinggi. Di sisi lain, kota ini memiliki luas wilayah yang terbatas.
“Kondisi tersebut membuat persoalan persampahan menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama-sama. Potensi timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 300,64 ton per hari.” bebernya.
Hasto menjelaskan, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pengelolaan sampah berkelanjutan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari,” ujarnya.
Ia menyebut rekonstruksi sosial sebagai salah satu faktor kunci untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Perubahan tersebut mencakup pola pikir, perilaku serta tanggung jawab bersama masyarakat.
Hasto juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha maupun petugas kebersihan memiliki peran masing-masing dalam menangani persoalan sampah.
“Untuk itu, diperlukan sinergi kolaboratif agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sejak dari sumber. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan target strategis pengelolaan sampah yang menempatkan pengurangan sampah dari sumber sebagai salah satu bagian penting,” katanya.
Sinergi kolabiratif ini, lanjutnya diwujudkan melalui program Masyarakat Jogja Olah Sampah atau MAS JOS. Program ini merupakan gerakan pengelolaan sampah dengan aksi nyata dan berkelanjutan yang mendorong masyarakat mengurangi timbulan sampah serta melakukan pemilahan dengan tepat.
“MAS JOS mencakup 45 kelurahan dengan melibatkan RW, RT, PKK, pengelola usaha, Bank Sampah Unit, sekolah dan kampus. Program tersebut juga dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, Forum Bank Sampah, LSM Shind Jogja, content creator dan PKK,” ungkapnya.
Melalui program MAS JOS, masyarakat diajak melakukan lima langkah sederhana, yakni memilah sampah sesuai jenis, memasukkan sampah anorganik ke bank sampah, mengolah sampah organik, menghabiskan makanan serta menggunakan wadah berulang.
“Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi sampah sejak dari sumber. Pemilahan berdasarkan jenis juga akan memudahkan proses pengolahan selanjutnya, sementara sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat disalurkan melalui bank sampah,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga mendorong aktifnya bank sampah. Bank Sampah Unit di Kota Yogyakarta dibentuk di tingkat RW atau RT dan pengelolaan serta operasionalnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
“Selain menjadi tempat pengelolaan sampah, bank sampah juga menjadi sarana edukasi perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, recycle,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan transformasi layanan persampahan dengan mengubah skema pembuangan sampah secara mandiri menjadi layanan pengangkutan kolektif melalui transporter atau penggerobak.
“Transporter tersebut terdaftar dalam sistem Dinas Lingkungan Hidup dengan bukti identitas resmi. Saat ini terdapat sekitar 1.200 transporter. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemilahan sampah sebelum disalurkan ke Unit Pengelolaan Sampah,” bebernya.
Pengelolaan sampah juga diintegrasikan dengan ruang terbuka hijau publik (RTHP). Sejumlah RTHP di Kota Yogyakarta dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Tempat sampah pilah yang informatif dipasang sebagai sarana edukasi, sementara lahan RTHP juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pengolahan sampah organik terpadu melalui budidaya maggot, komposter dan biopori jumbo,” ungkapnya.
Tak hanya di darat, penanganan sampah juga dilakukan di area sungai. Pihaknya menggunakan trash barrier yang dipasang di sejumlah sungai, seperti Sungai Code, Winongo dan Gajahwong.
“Sampah yang terkumpul kemudian dibersihkan, dipilah, ditimbang, dicatat dan dibawa ke Unit Pengelolaan Sampah untuk dikelola lebih lanjut,” bebernya.
Sampai saat ini terdapat 18 unit trash barrier yang terpasang. Pada akhir 2026, jumlah tersebut direncanakan bertambah sembilan unit sehingga menjadi 27 unit.
“Pemantauan dilakukan setiap hari kerja oleh Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan pembersihan sampah dilakukan paling sedikit dua kali dalam sepekan,” katanya.
Melalui berbagai program tersebut, Hasto menekankan bahwa pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta diarahkan tidak hanya pada penanganan sampah setelah dihasilkan, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumber.
Sementara itu, Direktur Sekolah Pascasarjana IPDN Muhadam Labolo mengapresiasi berbagai inovasi yang dipaparkan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Apresiasi serupa juga disampaikan para peserta yang mengikuti pemaparan mengenai berbagai kebijakan dan inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Muhadam mengatakan, studi strategis tersebut diikuti oleh 52 mahasiswa Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Angkatan XLIII.
Ia berharap berbagai hal yang dipaparkan oleh Wali Kota Yogyakarta dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para mahasiswa, khususnya dalam memahami praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan di masyarakat.
Menurutnya, pengalaman dan praktik yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat memberikan tambahan wawasan bagi para mahasiswa, sehingga dapat menjadi bekal dalam memahami bagaimana kebijakan dan inovasi pemerintahan diterapkan secara langsung di daerah.
