JAKARTA,REDAKSI17.COM — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyebut polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, akan menjadi salah satu ujian terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum, termasuk implementasi reformasi di tubuh Polri.
Heru mengaitkan pandangannya dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara, di mana Jokowi hadir sebagai satu-satunya mantan presiden dalam acara tersebut.
Heru mengatakan penanganan polemik ijazah Jokowi akan menjadi tolok ukur terhadap komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo mengenai penegakan hukum.
“Polemik ijazah Jokowi akan menjadi ujian ucapan Prabowo, juga komitmen serta implementasi reformasi Polri sebagaimana disampaikan dalam pidato Prabowo pada HUT Ke-80 Bhayangkara,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (1/7/2026).
Heru kemudian menyinggung kehadiran Jokowi dalam peringatan HUT Bhayangkara yang berlangsung di Markas Korps Brimob.
“Dalam acara ini, kapasitas mantan presiden yang hadir hanya Jokowi atau Raja Jawa (di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor),” sebutnya.
Ia juga menilai terdapat perlakuan khusus yang diberikan Prabowo kepada Jokowi dalam kesempatan tersebut.
“Secara khusus terlihat jelas bahwa Prabowo memperlakukan Jokowi dengan sangat istimewa ketika menyalaminya dan memberikan penghormatan secara khusus,” ucapnya.
Berdasarkan pengamatannya, Heru berpandangan pengaruh politik Jokowi masih sangat besar.
“Ini memperlihatkan kultur hierarki saat ini. Betul-betul yang berkuasa dan memainkan peran adalah Jokowi ketimbang Prabowo sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyinggung posisi Kapolri dalam konteks relasi kekuasaan.
“Kapolri telah menjadi bagian dari kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan, Polri masih berada di bawah Presiden. Terlihat jelas bagaimana hubungannya saat ini,” terangnya.
Heru berpendapat rangkaian momen tersebut memunculkan simbol yang menurutnya layak dicermati.
“Celakanya, Prabowo selaku presiden saat ini secara tidak langsung, dengan dua kejadian yang saya sebutkan, yakni hanya Jokowi yang hadir sebagai mantan presiden dan Prabowo memberikan salam komando,” tutur Heru.
“Ini menjadi simbol pengakuan yang bisa dikatakan bahwa kekuasaan di negeri ini berasal dari tangan Jokowi,” tambahnya.
Lebih jauh, Heru mengaitkan pidato Prabowo mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum dengan polemik ijazah Jokowi.
“Ketika Prabowo dalam pidatonya mengeluarkan jargon politik dan hukum berkaitan dengan hukum yang tidak bisa membedakan siapa pun tanpa kecuali, tidak boleh dilakukan kriminalisasi, dan tidak tajam ke bawah,” tandasnya.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan mengenai implementasi prinsip tersebut.
“Pertanyaan publik dalam perkara ijazah Jokowi mempertegas apa yang disampaikan Prabowo. Apakah Jokowi akan diperlakukan sama seperti yang lain?” kuncinya.
