Pegiat media sosial Yudhistira Ismara ikut menyoroti isu tersebut. Ia menyebut Partai Gerakan Rakyat yang kabarnya bakal mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu partai baru yang berpotensi terdampak apabila ambang batas parlemen dinaikkan.
“Sehubungan dengan rumor bahwa koalisi Prabowo-> naikin ambang batas parlemen jadi 7%,” tulisnya di akun X, dikutip Senin (28/9/2026).
“Partai baru yg kecil, contoh-> Partai Gerakan Rakyat-> yg belum lolos verifikasi peserta pemilu 2029 ketar-ketir,” ujarnya.
Namun, perhatian Yudhistira kemudian mengarah kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyebut PSI justru terlihat lebih tenang menghadapi wacana kenaikan ambang batas tersebut.
“Tapi ada satu partai yang santai-santai aja: PSI. Kalau dikaitin sama bocoran “Bocor Alus” Tempo, yaitu: Jokowi jadi Ketum PSI,” ungkap dia.
Yudhistira kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan sebuah klaim mengenai survei internal PSI. Ia menyebut terdapat perbedaan proyeksi perolehan suara apabila posisi ketua umum PSI nantinya dipegang Joko Widodo (Jokowi).
“Alasannya: Survei internal nunjukin suara PSI bisa naik jadi 16% kalau Jokowi yang pegang kendali,” sebut Yudhistira.
Ia membandingkan angka tersebut dengan kondisi apabila Kaesang Pangarep tetap menjabat sebagai ketua umum PSI.
“Alih-alih kaesang tetap jadi KETUM-> 8%. Artinya-> suara politik jokowi dua kali lipat dari kaesang. Jadi, gak heran kalo si PSI ini percaya diri dan gak takut sama koalisi Prabowo,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi telah menyampaikan sikapnya mengenai wacana perubahan ambang batas parlemen. Ia tidak mempersoalkan angka tertentu dan meminta kader PSI tetap fokus bekerja menghadapi Pemilu 2029.
“Yang paling penting ya semuanya bekerja keras. Ambang batasnya berapa kan belum diputuskan. Optimis, optimis, optimis,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026).
Jokowi juga menyerahkan keputusan mengenai besaran parliamentary threshold kepada DPR, fraksi-fraksi di parlemen, serta pemerintah.
“Serahkan sajalah ke DPR, ke fraksi-fraksi yang ada di DPR, kepada pemerintah. Nanti kan yang memutuskan beliau-beliau,” ujarnya.
“Saya kira berapapun baik, yang terbaik untuk negara ini. Mau 5 oke, mau 6 oke, mau 7 oke, mau 8 oke,” ucapnya.
Terbaru, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan angka 1 persen untuk Pemilu 2029. Usulan itu menjadi bagian dari naskah akademik perubahan aturan Pemilu yang disusun delapan partai politik nonparlemen.
Delapan partai tersebut yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
