UMBULHARJO,REDAKSI17.COM- Status kinerja fisik semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta sangat tinggi sampai triwulan II atau Juli 2026. Secara umum realisasi kinerja fisik baik dan output terlaksana sesuai target. Sedangkan kinerja keuangan terkait penyerapan anggaran perlu dioptimalkan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengingatkan terkait pembangunan infrastruktur yang harus dimitigasi agar realisasi sukses atau mencapai target.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi OPD-OPD Pemkot Yogyakarta yang sudah mencapai hasil kinerja sangat tinggi. Hasto mengingatkan realisasi fisik dan keuangan masih ada kesenjangan atau deviasi. Sekitar 6 persen deviasi untuk kinerja keuangan. Oleh sebab itu kinerja keuangan perlu dikejar agar mencapai target dan deviasi turun.
“Capaian kinerja Pemerintah Kota (Yogya) alhamdulillah baik. Dalam hal ini hampir semua OPD itu capaiannya sangat tinggi,” kata Hasto ditemui usai rapat koordinasi pengendalian pembangunan triwulan II, Rabu (12/8/2026).
Hasto mengingatkan pekerjaan-pekerjaan fisik atau infrastruktur untuk menjadi perhatian agar jangan sampai tidak selesai. Pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) sudah mengecek semua pekerjaan fisik Pemkot Yogyakarta. Terutama jika masih ada yang nol persen realisasinya. Dicontohkan pembangunan landfill untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan alokasi anggaran sekitar Rp 16 miliar yang belum terserap. Hasto menyatakan itu karena ada perubahan DED setelah ada partner dari Danatara dan Pertamina sehingga tidak terserap.
“Kemudian yang perlu hati-hati adalah infrastruktur, harus dimitigasi mulai sekarang. Karena ini bulan Agustus, kalau ada infrastruktur yang tanda-tanda penyerapannya terganggu atau tidak sukses, harus sudah dikenali sekarang. Jadi mengejar sisa waktu yang ada lima bulan. Saya berharap infrastruktur itu semuanya November itu sudah selesai,” terangnya.
Terkait program review yakni metode evaluasi partisipatif, Hasto sepakat dengan program itu karena penting untuk mereview satu-dua program guna menyortir mana yang penting, mana yang tidak penting. Review itu diharapkan tidak hanya menerima pendapat dari beberapa pihak, tetapi juga mengkaji, mengevaluasi hasilnya before-after. Menurutnya ketika direview harus efektif, efisien kepada kebutuhan yang paling memiliki daya ungkit tinggi. Diharapkan prinsip money follow program dipegang teguh.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono menjelaskan data realisasi fisik bulan Juli 2026 dengan cut off data 4 Agustus 2026 mencapai 59,75 persen dari target 59,64 persen, sehingga masih terdapat deviasi plus 0,11 persen. Sedangkan sampai Juli tahun 2026 dengan cut off data 10 Agustus 2026, kinerja keuangan mencapai 43,41 persen dari target 49,92 persen, sehingga masih ada deviasi minus 6,51 persen.
“Secara umum, kinerja fisik OPD sampai Juli 2026 telah mencapai target yang ditetapkan dan selaras dengan perencanaan yang disusun. Status kinerja fisik sampai Juli 2026 49 OPD atau seluruh OPD berstatus sangat tinggi. Namun penyerapan anggaran perlu lebih dioptimalkan lagi. Masih perlu dilakukan peningkatan pada beberapa aspek terutama pada kinerja keuangan,” papar Agus.
Adapun status capaian kinerja keuangan masing-masing OPD sampai Juli tahun 2026 terdapat 22 OPD kategori sangat tinggi, 25 OPD kategori tinggi, 1 OPD kategori sedang, dan 1 OPD kategori rendah. Untuk OPD kategori rendah adalah Sekretariat DPRD salah sebabnya antara lain adanya penundaan pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas menyesuaikan jadwal anggota dewan.
Sedangkan akademisi dan konsultan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri yang mendampingi kabupaten/kota, Sunaji Zamroni mengatakan program review intinya menilai program, kegiatan, sub-kegiatan bisa efektif dan bisa efisien, dan betul-betul relevan dengan kebutuhan, kepentingan masyarakat. Dalam program review melibatkan unsur pemerintah dalam satu forum bersama dengan perwakilan masyarakat atau warga penilai, para ahli dari pemerintahan maupun dunia profesional. Program reviews dikembangkan BSKDN Kemendagri dan telah diujicobakan di beberapa kota.
“Selama ini metode-metode penilaian atau evaluasi di dalam pemerintahan itu bagaimana realisasi anggarannya, secara waktu, secara KAK. Tetapi dalam program review praktiknya itu bagaimana pemerintah itu betul-betul bisa memberikan informasi tentang program, kegiatan, sub-kegiatan, apakah itu tujuannya, kemudian besaran anggarannya, siapa yang menerima, metodenya, dan seterusnya itu komplit disampaikan masyarakat melalui perwakilan yang dipilih sebagai warga penilai,” ucap Sunaji.
