UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Yogyakarta dinilai memiliki kinerja yang baik, mulai dari aspek kelembagaan, pengembangan unit usaha, hingga perputaran ekonomi. Berbagai kolaborasi dan kemitraan yang dibangun Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu upaya untuk memperkuat keberlangsungan KKMP sekaligus memperluas jangkauan manfaatnya di seluruh wilayah di Kota Yogyakarta.
Hal tersebut menjadi perhatian peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Badan Diklat Kejaksaan RI Jakarta yang melakukan kunjungan visitasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta, di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Rabu (12/8).
Kegiatan visitasi mengangkat tema “Kepemimpinan Kolaboratif dan Transformatif dalam Penguatan Tata Kelola Koperasi Merah Putih sebagai Pilar Kedaulatan Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045.” Peserta kunjungan berasal dari berbagai unsur instansi, di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, penguatan koperasi menjadi salah satu langkah strategis dalam membangkitkan ekonomi rakyat dan mengembangkan UMKM. Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi wadah ekonomi masyarakat yang benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
“PR kita memang bagaimana membangkitkan ekonomi rakyat, UMKM. Koperasi itu sebetulnya sangat tepat sekali ketika hari ini Presiden RI Prabowo Subianto menggencarkan koperasi. Tinggal pelaksanaannya supaya tidak terjadi istilahnya tidak sesuai dengan harapan,” jelas Hasto.
Ia menekankan, koperasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada kegiatan simpan pinjam. Ia mendorong KKMP memiliki kegiatan usaha nyata yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Jangan sampai koperasi simpan pinjam akhirnya menjadi koperasi pinjam-pinjam, karena simpanannya tidak ada. Kita ingin koperasi Merah Putih ini benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurut Hasto, kekuatan koperasi juga terletak pada kemampuan menggerakkan potensi lokal. Karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong KKMP untuk mengembangkan produk lokal, mulai dari batik, air minum, sembako, hingga berbagai produk UMKM.
Salah satu contohnya adalah pengembangan Batik Segoro Amarto yang dikerjakan oleh enam KKMP. “Jogja ini kota batik dunia, tetapi batik cap untuk kebutuhan masif belum banyak. Maka kita dorong koperasi Merah Putih membuat batik cap. Sekarang ada enam koperasi Merah Putih yang memproduksi Batik Segoro Amarto,” jelasnya.
Selain batik, Pemkot Yogyakarta juga mengembangkan Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai salah satu bentuk aktivasi KKMP di tingkat kampung. Wamira diharapkan tidak hanya menjadi unit usaha koperasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi.
“Wamira ini adanya di kampung-kampung. Sementara batch pertama ada 14, satu kemantren satu Wamira. Ke depan kami rencanakan menjadi 45 dan semuanya akan kita jadikan milik Koperasi Merah Putih,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinperinkop UKM) Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo menjelaskan, saat ini terdapat 45 KKMP di Kota Yogyakarta. Seluruhnya merupakan koperasi baru yang dibentuk melalui mekanisme musyawarah kelurahan dan telah memiliki legalitas.
Ia menyebut, pengembangan KKMP di Kota Yogyakarta dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi. Khusus KKMP, kebijakan Kota Yogyakarta diarahkan pada pembentukan koperasi baru di masing-masing kelurahan.
Dari 45 KKMP tersebut, sebanyak 28 koperasi atau sekitar 62 persen telah mulai beroperasi dan melakukan transaksi usaha. Sementara koperasi lainnya masih dalam tahap menemukan bentuk usaha yang sesuai dengan potensi wilayah dan kapasitas masing-masing.
“Target dari Pak Wali Kota setelah di-launching harus ada aktivitas. Jangan hanya berdiri. Aktivitas bisnisnya harus ada,” jelas Tri Karyadi.
Tri menyebut salah satu contoh KKMP yang telah menunjukkan perkembangan positif adalah KKMP Demangan. Dalam sekitar enam bulan aktivitas, koperasi tersebut telah membukukan omzet sekitar Rp139 juta dan jumlah anggotanya bertambah dari sekitar 20 orang menjadi sekitar 100 orang.
Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KKMP. Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus melakukan monitoring dan evaluasi, pelatihan, sertifikasi pengurus dan pengawas, serta business mentoring dengan koperasi maupun perusahaan yang telah lebih dahulu berkembang.
“KKMP harus didukung pengurus yang kompeten. Karena itu kami memberikan pelatihan dan mendorong sertifikasi bagi pengurus maupun pengawas koperasi,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan, kolaborasi menjadi kunci karena KKMP masih dalam tahap awal pengembangan. Dengan keterbatasan modal, SDM, produk, dan sarana prasarana, koperasi perlu membangun kemitraan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. “Tidak semata-mata satu dinas yang mengoperasikan. KKMP ini dikeroyok bersama melalui sinergitas antar-OPD dan berbagai mitra,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Penanggung Jawab Visitasi PKN Tingkat II Angkatan XIX, Raimel Jesaja mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pengalaman Kota Yogyakarta dapat menjadi pengetahuan dan inspirasi untuk pengembangan koperasi di daerah lain.
“Kami salut dengan karya inovasi dan kreativitas yang sudah dilakukan. Ini nantinya kalau dikolaborasikan dengan penguatan koperasi bisa menjadi produk unggulan dan pengetahuan yang memberikan manfaat serta berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pengalaman Kota Yogyakarta dalam membangun ekosistem koperasi melalui kolaborasi lintas sektor dapat menjadi pembelajaran bagi peserta PKN untuk melahirkan inovasi serupa di daerah masing-masing.
