Gondomanan,REDAKSI17.COM-Pesan persatuan kembali digaungkan oleh masyarakat Jogja menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ribuan orang dari berbagai latar belakang membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 1.000 meter dalam Parade Suara Inklusi di sepanjang Malioboro, Rabu (12/8/2026) sore.

Para peserta ini berjalan beriringan dari Kantor DPRD DIY menuju Titik Nol Kilometer. Mereka bersama-sama mengangkat bendera Merah Putih di atas kepala agar tidak jatuh.

Bentangan bendera sepanjang satu kilometer tersebut menjadi pemandangan yang mewarnai kawasan Malioboro sekaligus membawa pesan kuat tentang persatuan dan keberagaman.

Koordinator Kirab, Nurholis, mengatakan kemerdekaan dan kehidupan berbangsa seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga dengan memastikan setiap warga memiliki ruang, kesempatan, dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Parade tersebut juga melibatkan berbagai organisasi dan kelompok masyarakat. Di antaranya unsur Nahdlatul Ulama melalui Banser dan Fatayat, Muhammadiyah, komunitas masyarakat, hingga berbagai kelompok lainnya.

Keterlibatan berbagai elemen tersebut menjadi gambaran bahwa semangat inklusi dan persatuan dapat dibangun dengan mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam satu ruang yang sama.

Nurholis mengatakan, bendera Merah Putih sepanjang 1.000 meter yang dibawa sekitar 1.000 peserta menjadi simbol sederhana tetapi kuat. Ribuan orang harus saling menjaga agar bentangan Merah Putih tetap berada di atas kepala dan tidak jatuh ke tanah.

Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat yang membutuhkan kebersamaan. Setiap orang memiliki peran untuk menjaga agar persatuan tetap berdiri dan keberagaman tidak berubah menjadi perpecahan.

Parade Suara Inklusi di sepanjang Malioboro, Rabu (12/8/2026) sore.

Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Ia menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas, tetapi memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, berkarya, berprestasi, dan mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat.

Hasto menyampaikan, pembangunan manusia tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun sekolah, fasilitas, maupun menyediakan berbagai program. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat juga harus membangun lingkungan yang tidak meninggalkan siapa pun.

Anak-anak penyandang disabilitas, menurut Hasto, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Mereka juga memiliki hak untuk bermain, berkesenian, berolahraga, bekerja, berkarya, dan menunjukkan prestasi.

“Karena itu, tugas kita bukan melihat keterbatasannya. Tugas kita adalah memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya tidak menjadi keterbatasan tambahan,” katanya.

Semangat inklusi, lanjutnya, juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, sekaligus kota yang kehidupan masyarakatnya sangat dekat dengan ruang publik, memiliki tanggung jawab untuk memastikan ruang-ruang tersebut dapat dinikmati seluruh warga.

“Apalagi kawasan Malioboro yang juga meruapakan kawasan budaya, ruang pendidikan, fasilitas pelayanan publik, tempat wisata, hingga ruang sosial, harus terus diarahkan agar semakin ramah, aman, nyaman, dan mudah diakses oleh semua warga, termasuk penyandang disabilitas,” bebermya.

Kepada anak-anak penyandang disabilitas, Hasto berpesan agar tidak pernah merasa rendah diri. Setiap orang memiliki kelebihan dan kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain.

Ia pun mendorong anak-anak untuk terus belajar, berkarya, berani tampil, dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Masa depan, menurut Hasto, bukan hanya milik mereka yang memiliki kondisi sempurna, tetapi milik siapa saja yang mau belajar, berusaha, dan terus berkarya.

Hasto berharap kegiatan “Suara Inklusi untuk Semua 2026” tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Semangat inklusi harus terus terdengar di sekolah, keluarga, tempat kerja, ruang publik, hingga dalam setiap kebijakan pembangunan.