Ponorogo,REDAKSI17.COM — Peternak ayam petelur di sejumlah daerah di Jawa Timur tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak. Penurunan harga yang terjadi sejak April 2026 atau setelah Idulfitri membuat banyak peternak menjual telur di bawah biaya produksi.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping, mengatakan kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan langkah cepat dari pemerintah untuk melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat.
“Peternak ayam petelur sedang mencari jalan keluar dan meminta negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan harga telur yang terus turun di tingkat kandang,” ujar Riyono saat berdialog dengan para peternak di Ponorogo, Selasa (30/6).
Pertemuan tersebut dihadiri peternak yang tergabung dalam koperasi sekunder dari berbagai daerah, antara lain Blitar, Magetan, Ponorogo, Jombang, dan Mojokerto. Dialog berlangsung secara konstruktif untuk mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi peternak.
Riyono menjelaskan, saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp17.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Padahal, biaya produksi mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram.
“Dengan kondisi tersebut, peternak mengalami kerugian yang cukup besar karena harga jual berada di bawah biaya produksi,” katanya.
Selain menghadapi penurunan harga telur, para peternak juga mengeluhkan kenaikan harga pakan yang terus terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan terhadap bahan baku impor, terutama bungkil kedelai, yang membuat harga pakan mudah berfluktuasi.
Menurut Riyono, para peternak telah berupaya menyampaikan aspirasi mereka kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun hingga kini, kondisi harga telur belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Sebagai solusi jangka pendek, Riyono mengusulkan agar telur dimasukkan sebagai salah satu komponen bantuan pangan pemerintah.
“Telur dapat dimasukkan dalam program bantuan pangan sebagaimana pernah dilakukan pada masa pasca-Covid-19, misalnya dengan alokasi 10 butir telur bagi setiap penerima manfaat,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, produksi telur nasional mencapai 6,25 juta ton atau setara sekitar 104,17 miliar butir. Sementara itu, tingkat konsumsi telur masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya.
Riyono menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi dan konsumsi yang berkontribusi terhadap terjadinya kelebihan pasokan (over supply) di pasar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan hasil produksi peternak sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas telur.
“Peternak berharap negara hadir melalui kebijakan penyerapan hasil produksi, baik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun melalui BUMN dalam skema bantuan pangan. Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus meningkatkan konsumsi protein masyarakat,” tutup Riyono.
Jika akan dikirim ke media, saya juga bisa membuat versi yang lebih tajam dengan format lead berita nasional dan judul yang lebih menarik perhatian redaksi.
