JETIS,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata terus memperkuat implementasi program “1 Village 1 Sister Corporate” sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah, pelaku industri perhotelan dan UMKM dalam membangun pariwisata berbasis ekonomi lokal.
Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah, hotel dan UMKM yang berlangsung di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta, Senin (25/5).
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM sekaligus menggerakkan roda perekonomian Kota Yogyakarta melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya serta keberlanjutan.
Dalam kesempatan ini, sebanyak tujuh hotel terlibat dalam tahap awal program tersebut yakni New Saphir Hotel, Harper Malioboro Hotel, Java Villas Boutique Hotel and Resto, Duta Garden Group, 101 Yogyakarta Tugu Hotel, 101 Style Yogyakarta Malioboro Hotel, 101 Urban Heritage Yogyakarta Lynn Prawirotaman Hotel dan Fortuna Suites Malioboro Yogyakarta Hotel.
Sementara UMKM yang ikut berkolaborasi antara lain Sentra Kulit Keparakan Kemantren Mergangsan, Dado Home Kemantren Danurejan, Coklat Ndalem Kemantren Ngampilan, Raga Sukma Batik Kemantren Mantrijeron, Gubug Rempah Kemantren Pakualaman, CV Natura Utama Kemantren Gondokusuman dan Bakpia Potret Djokja Kemantren Jetis.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan, program tersebut merupakan langkah nyata kolaborasi kampung dan UMKM dengan perusahaan maupun hotel agar tercipta hubungan saling menguntungkan.
“Sudah sering saya sampaikan one village one sister company. Satu kampung kita jodohkan dengan satu perusahaan. Hari ini kita menjodohkan UMKM yang ada di kampung dengan hotel. Ini sebagai kick off untuk memulai langkah nyata,” ujarnya.
Menurut Hasto, konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan saling menghidupi antara hotel dan masyarakat sekitar. Di mana hotel tidak hanya memperoleh keuntungan bisnis, tetapi juga ikut mensejahterakan lingkungan sekitarnya. “Hotel memakmurkan masyarakat, masyarakat juga memakmurkan hotel. Jadi saling menguntungkan,” katanya.
Ia menjelaskan, program ini akan dievaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan implementasi benar-benar berjalan. Evaluasi dilakukan dengan mengecek produk-produk UMKM yang sudah masuk hotel, mulai dari sabun, sandal hingga produk lainnya. “Jangan hanya omong saja. Kita cek satu-satu mana yang sudah berjalan,” tegasnya.
Hasto juga menyebut dari sekitar 1.100 hotel di Kota Yogyakarta, apabila dalam satu tahun ada 100 hotel yang bermitra dengan 100 UMKM maka hal itu sudah menjadi capaian besar bagi penguatan ekonomi lokal.
Pemkot juga melakukan kurasi ketat terhadap UMKM yang terlibat agar produk yang masuk hotel benar-benar memiliki kualitas dan kontinuitas produksi yang baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati mengatakan, program “1 Village 1 Sister Corporate” menjadi salah satu quick wins yang diinisiasi Pemkot Yogyakarta untuk memperkuat sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi riil.
Ia menjelaskan sektor pariwisata menjadi pengungkit utama perekonomian Kota Yogyakarta. Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, kontribusi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sektor perhotelan terhadap pendapatan asli daerah mencapai 21,04 persen.
Sedangkan jasa makanan dan minuman menyumbang 11,76 persen, jasa kesenian dan hiburan 1,30 persen dan retribusi wisata sebesar 1,26 persen.
“Karena itu semua elemen usaha jasa pariwisata dan UMKM harus bisa disinergikan untuk mengakselerasi pergerakan ekonomi sampai level kampung wisata,” ujarnya.
Saat ini Kota Yogyakarta memiliki 46 kampung wisata dan 45 kelompok sadar wisata yang dinilai menjadi ruang strategis untuk mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata.
Ia juga memaparkan berbagai program kolaborasi yang telah dilakukan bersama kampung wisata, salah satunya dengan menerima kunjungan kerja DPRD dari berbagai daerah di kampung wisata Kota Yogyakarta. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan transaksi UMKM lokal.
Di Kampung Wisata Mantrijeron misalnya, transaksi UMKM mencapai Rp11,7 juta hanya dalam waktu dua jam. Sementara di Kampung Sosromenduran mencapai Rp8 juta, Kampung Wisata Purbayan Rp8,5 juta dan Kampung Wisata Rejowinangun sekitar Rp7,8 juta. “Ruang-ruang seperti ini sangat besar manfaatnya untuk promosi gratis dan pergerakan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selaras dengan hal tersebut, Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menyambut baik program tersebut. Menurutnya hotel tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat dan UMKM sekitar.
“Kita itu guyub sarangan, saling membantu dan saling menghidupi. Hotel menghidupi UMKM dan UMKM juga menghidupi hotel,” katanya.
Namun demikian, Deddy menegaskan kualitas produk UMKM tetap menjadi perhatian utama karena menyangkut citra pariwisata Yogyakarta. “Quality harus dijaga karena ini untuk tamu. Jangan sampai mengecewakan wisatawan karena branding Jogja harus dipertahankan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan produk UMKM yang paling diminati wisatawan selama ini adalah oleh-oleh dan aksesori lokal yang dijual langsung di hotel sehingga memudahkan wisatawan mendapatkan produk khas Yogyakarta tanpa harus keluar hotel.
Dengan demikian berharap sinergi antara hotel dan UMKM semakin kuat sehingga sektor pariwisata tidak hanya menguntungkan industri besar, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan kampung-kampung wisata di Kota Yogyakarta.
