UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menambah pembentukan 10 sekolah siaga kependudukan (SSK) tingkat SMP/MTs pada tahun 2026. SSK adalah program nasional yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam pembelajaran di sekolah. Dengan adanya SSK diharapkan peserta didik lebih memahami isu kependudukan, merencanakan masa depan yang lebih baik dan menyiapkan generasi berkualitas.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Retnaningtyas menyebut sejak tahun 2021 hingga 2025 sudah terbentuk 53 SSK di SMP dan 3 MTs di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2026 dibentuk 10 SSK tingkat SMP/MTs sehingga ditargetkan SSK sudah terbentuk di seluruh SMP/MTS di Kota Yogyakarta pada tahun ini.
“Tahun ini tambah sepuluh SSK SMP/MTs. Jadi tahun ini pembentukan SSK SMP/MTs di Yogya selesai, ” kata Retnaningtyas saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Dia menyatakan sekolah yang dibentuk SSK berdasarkan surat keputusan penunjukan dari Dina Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk SMP dan Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk MTS. Pada tahun 2026 akan membentuk 10 SSK di SMP Berbudi, SMP Perak, SMP Labschool UNY, SMP Bhinneka Tunggal Ika, SMP Islam, SMP Institut Indonesia, SMP 17″ 2, MTs Gedongtengen, MTs Nurul Ummah dan MTs Muallimin. Penunjukan berdasarkan kesiapan sekolah.
“Tujuan pembentukan SSK untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kesadaran terkait isu kependudukan sejak dini,” paparnya.
Dia menjelaskan banyak materi isu kependudukan dalam SSK antara lain kependudukan, bonus demografi, kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan masa depan hingga keluarga berkualitas. Fokus pada pencegahan pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Sekolah juga wajib memiliki area khusus berisi buku, data, dan media visual terkait kependudukan sebagai sumber belajar.
“Program SSK harapannya dapat meningkatkan literasi kependudukan, membentuk perilaku adaptif, dan menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi,” ucap Retnaningtyas.
Pihaknya menegaskan SSK adalah program nasional dan DP3AP2KB bertugas melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta ada tiga tingkatan SSK yaitu 20 SSK terdaftar, 6 SSK dasar dan 30 SSK paripurna. Diakuinya tidak semua pemda melaksanakan SSK dengan baik. Pemkot Yogyakarta berupaya melaksanakan SSK dengan baik. Terbukti pada tahun 2025 Kota Yogyakarta meraih juara 3 pengelola SSK terbaik nasional.
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora Kota Yogyakarta Hasyim menyampaikan penunjukan sekolah yang dibentuk SSK berdasarkan kesiapan sekolah dari sisi sumber daya manusia/guru, sarana dan prasarana. Saat ini untuk SMP di Kota Yogyakarta sudah semua sekolah ditunjuk menjadi SSK. Dalam pelaksanaan SSK guru harus memasukan edukasi SSK ke dalam pelajaran di sekolah. “Guru mata pelajaran tertentu untuk SMP yang mengedukasi materi SSK. Yang utama mata pelajaran. IPS, IPA, PPKn, pendidikan agama,” ujar Hasyim.
Sedangkan Kepala SMPN 14 Yogyakarta Trihidayati Setyaningsih mengatakan pembentukan SSK di SMPN 14 Yogyakarta secara resmi tahun 2021. Implementasi SSK dimasukan di dalam kurikulum sekolah, diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, serta kegiatan ekstrkurikuler seperti PMR, pramuka, PIK-R, KIR, dan futsal. Ada juga pembentukan Tim SSK dan sosialisasi SSK kepada warga sekolah.
“Edukasi SSK misalnya ekskul PMR ada program pemberian tablet tambah darah untuk murid perempuan berkaitan dengan kesehatan remaja dalam mencegah anemia. Pramuka mengajarkan tentang peningkatan kualitas SDM remaja melalui kegiatan kepramukaan. Ekskul KIR misalnya merancang penelitian terkait isu-isu kependudukan yang berkembang di Kota Yogyakarta. Sepakbola berkaitan tentang meningkatkan kesehatan fisik remaja melalui kegiatan olahraga,” pungkas Setya.
