Ada satu hal yang belakangan makin mudah terlihat dari cara negara bekerja. Dalam banyak urusan, sebenarnya kapasitas itu ada. Sistem tersedia, aturan bisa dibuat, anggaran bisa disiapkan, dan koordinasi antar lembaga bisa berjalan cepat. Yang kemudian membuat publik bertanya adalah kenapa kecepatan seperti itu terasa sangat berbeda antara satu persoalan dengan persoalan lainnya.
Contohnya terlihat dari rekening yang digunakan untuk menampung dana aksi warga Pati. Pada 21 Agustus 2026, rekening Bank Mandiri berisi sekitar Rp 80,9 juta mengalami penundaan transaksi sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum. Setelah dilakukan koordinasi dengan DPR dan kepolisian, rekening tersebut kembali dapat digunakan pada 26 Agustus 2026. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika sebuah rekening dianggap perlu ditelusuri, sistem perbankan bisa segera bergerak. Permintaan diteruskan, transaksi dihentikan sementara, rekening diperiksa, lalu statusnya bisa dipulihkan setelah proses klarifikasi selesai.
Karena itu wajar kalau publik membandingkannya dengan judi online. Selama bertahun-tahun masyarakat mendengar bahwa judol sulit diberantas karena server berpindah, rekening terus berganti, dan situs baru muncul setelah situs lama ditutup. Semua itu memang benar. Memberantas judi online jelas tidak sesederhana memblokir satu rekening, tetapi data menunjukkan bahwa memutus jalur keuangannya bukan sesuatu yang mustahil.
Hingga Mei 2026, OJK mencatat lebih dari 32 ribu rekening telah diblokir setelah pemeriksaan lebih lanjut. Sebanyak 51,2 ribu hubungan usaha dengan nasabah yang terindikasi terkait perjudian online juga telah ditutup. Sampai Juli 2026, Komdigi menangani lebih dari 3,7 juta konten bermuatan perjudian online. PPATK juga mencatat bahwa pada Semester I 2026 perputaran dana judi online masih mencapai Rp 86,82 triliun. Pada periode Piala Dunia 2026 saja ditemukan deposit sekitar Rp 1,02 triliun, disertai penghentian sementara transaksi terhadap 2.815 rekening dengan saldo sekitar Rp 325,43 miliar.
Artinya, negara sudah memiliki cara untuk masuk ke jalur keuangan judi online. Tantangannya bukan lagi sekadar menemukan rekeningnya, tetapi memastikan pemblokiran, penelusuran bandar, penyitaan aset, penutupan rekening, dan pembatasan akses dilakukan terus-menerus dengan skala yang sebanding dengan besarnya masalah. Kalau rekening dana demonstrasi bisa cepat masuk radar, tentu masyarakat berharap rekening yang menerima deposit judol juga mendapat perhatian yang setidaknya sama seriusnya, apalagi uang yang berputar bukan jutaan atau ratusan juta, melainkan puluhan triliun rupiah.
Persoalan berikutnya terlihat dalam pembangunan fisik. Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar pada kondisi sekolah. Data Kemendikdasmen menyebut sekitar 1,2 juta ruang kelas berada dalam kondisi rusak sedang atau berat dan tersebar di sekitar 195 ribu sekolah. Pemerintah memang sedang menjalankan program revitalisasi. Pada 2026 sekitar Rp 13,4 triliun dialokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, kemudian pemerintah mengumumkan rencana memperluas target hingga total 71.744 satuan pendidikan. Upaya perbaikannya ada, tetapi jumlah sekolah yang harus dikejar juga sangat besar.
Di saat yang sama, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bergerak dengan kecepatan tinggi. Pada pertengahan Juli 2026, pemerintah menyebut 15.845 unit telah selesai 100 persen, termasuk bangunan fisik, gudang, gerai, dan perlengkapannya. Sebanyak 19.539 unit lainnya masih dalam proses, dengan target sekitar 35 ribu bangunan selesai pada akhir Agustus. Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Pembiayaan melalui bank dapat diberikan hingga maksimal Rp 3 miliar per unit dengan tenor 72 bulan, disertai dukungan penempatan dana pemerintah sebagai sumber likuiditas.
Tentu membangun koperasi tidak sama dengan memperbaiki sekolah. Sumber pembiayaan, kebutuhan teknis, hingga mekanisme pengerjaannya berbeda. Karena itu tidak tepat kalau keberhasilan membangun KDMP langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh sekolah rusak bisa selesai dengan cara yang sama. Tetapi ada satu hal yang tetap bisa dibandingkan. Ketika sebuah program benar-benar diprioritaskan, aturan, pembiayaan, pelaksana, target, dan pengawasannya bisa disusun dalam waktu relatif cepat.
Maka ketika masih ada ruang kelas rusak yang bertahun-tahun menunggu perbaikan, pertanyaan publik bukan lagi sekadar apakah negara mampu membangun. Negara jelas mampu. Yang dipertanyakan adalah seberapa tinggi persoalan sekolah ditempatkan dalam daftar prioritas, karena kecepatan membangun ribuan unit KDMP sudah memperlihatkan bahwa ketika target dianggap mendesak, mesin birokrasi bisa bergerak jauh lebih cepat.
Perdebatan lain muncul pada soal kesejahteraan pekerja. Di sini perbandingannya memang harus hati-hati. Tidak tepat mengatakan semua karyawan SPPG digaji lebih tinggi daripada semua guru, dosen, atau tenaga kesehatan. Status kerja, masa kerja, daerah, lembaga, dan sumber penghasilannya berbeda, tetapi ada fakta menarik ketika melihat bagaimana struktur pegawai program baru dirancang.
Tiga posisi inti di SPPG, yaitu kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, diarahkan masuk skema PPPK BGN. Pada Januari 2026, BGN menjelaskan komponen penghasilan pegawai inti tersebut terdiri dari gaji dasar sekitar Rp 3,7 juta, tunjangan kinerja sekitar Rp 3 juta, ditambah uang makan berdasarkan kehadiran. Sementara itu, persoalan kesejahteraan guru non-ASN masih jauh lebih rumit. Pada 2026 pemerintah pusat menaikkan insentif bagi 377.143 guru non-ASN menjadi Rp 400 ribu per bulan. Guru non-ASN yang telah memenuhi syarat sertifikasi dapat menerima tunjangan profesi Rp 2 juta per bulan. Itu pun merupakan tambahan dari pemerintah pusat, bukan keseluruhan penghasilan, karena gaji dasar mereka bisa berasal dari pemerintah daerah atau yayasan dengan nominal berbeda-beda.
Masalahnya bukan pada pegawai SPPG. Mereka juga bekerja dan pantas mendapat penghasilan layak. Yang layak dipertanyakan adalah kenapa ketika program baru dianggap penting, struktur pegawai dan kompensasinya bisa dirancang sejak awal dengan cukup jelas, sementara masalah kesejahteraan sebagian guru sudah dibicarakan bertahun-tahun tetapi belum benar-benar selesai. Guru berkali-kali disebut pahlawan pendidikan, tenaga kesehatan disebut garda terdepan, dan dosen dianggap penting bagi kualitas sumber daya manusia. Penghargaan dalam bentuk kata-kata sudah sangat banyak. Yang ditunggu tentu penghargaan yang terasa juga ketika tanggal gajian tiba.
Hal serupa terlihat dari kemampuan negara mengerahkan aparat. Pada 27 Agustus 2026, sebanyak 18.504 personel dikerahkan untuk mengamankan rangkaian unjuk rasa di sejumlah titik Jakarta Pusat. Jumlah tersebut bukan untuk satu kelompok demonstran saja, melainkan juga untuk pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, dan menjaga aktivitas masyarakat. Karena itu tidak tepat kalau angka belasan ribu personel tersebut langsung dibandingkan dengan jumlah penyidik kriminal.
Pengamanan massa dan penyidikan tindak pidana adalah dua pekerjaan berbeda. Penyidikan membutuhkan penyidik khusus, pemeriksaan saksi, bukti, laboratorium, administrasi perkara, koordinasi dengan jaksa, dan proses hukum yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah personel di lapangan. Namun kemampuan mobilisasi itu tetap menunjukkan bahwa ketika sebuah situasi dianggap mendesak, ribuan personel bisa dikumpulkan, dibagi dalam beberapa wilayah, diberi komando, dan ditempatkan dalam waktu relatif singkat.
Sementara itu, sepanjang 2025 Polri menangani 325.345 perkara dan menyelesaikan 248.076 perkara atau sekitar 76,22 persen. Pada Semester I 2026 saja tercatat 311.832 perkara kejahatan. Besarnya angka tersebut menunjukkan beratnya beban penegakan hukum sekaligus menjelaskan kenapa masih ada masyarakat yang harus menunggu lama untuk mendapatkan kejelasan perkara. Kritiknya bukan berarti polisi tinggal memindahkan aparat dari lokasi demonstrasi untuk menangani kasus kriminal, tetapi masyarakat tentu berharap semangat koordinasi, dukungan sumber daya, teknologi, dan kecepatan respons yang terlihat saat mengamankan agenda besar juga semakin terasa ketika warga membuat laporan.
Sebab rasa aman bukan hanya soal jalan di sekitar gedung pemerintahan tetap terkendali saat demonstrasi. Rasa aman juga berarti laporan pencurian diproses, penipuan ditelusuri, kekerasan ditindak, dan korban tidak harus menunggu kasusnya viral dulu agar mendapat perhatian.
Dari semua contoh itu, sebenarnya sulit mengatakan bahwa negara sama sekali tidak mampu. Rekening dapat dihentikan transaksinya. Ribuan rekening judol telah diblokir. Puluhan ribu bangunan program pemerintah bisa dikebut. Skema pembiayaan khusus dapat dibuat. Struktur pegawai baru dapat disiapkan. Belasan ribu personel juga bisa dimobilisasi dalam satu rangkaian pengamanan.
Tentu tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Judi online berbeda dengan rekening demonstrasi, sekolah berbeda dengan koperasi, guru berbeda dengan pegawai SPPG, dan penyidikan kriminal juga berbeda dengan pengamanan massa. Tetapi seluruh contoh itu memperlihatkan satu pola yang sama. Ketika sebuah masalah ditempatkan sebagai prioritas tinggi, kemampuan negara untuk bergerak bisa meningkat sangat cepat.
Karena itu setiap kali masyarakat diberi penjelasan bahwa sebuah persoalan membutuhkan proses panjang, anggaran besar, koordinasi rumit, atau waktu yang tidak sebentar, wajar kalau muncul satu pertanyaan tambahan. Apakah masalahnya memang tidak bisa dipercepat, atau belum ditempatkan sebagai sesuatu yang cukup mendesak?
Negara kita ternyata tidak selalu lambat. Dalam banyak urusan, ketika target sudah ditetapkan, mesin birokrasi bisa bergerak sangat cepat. Masyarakat tentu berharap kecepatan yang sama makin sering dirasakan untuk sekolah yang rusak, guru yang penghasilannya masih pas-pasan, korban kriminal yang menunggu kejelasan, dan keluarga yang hidupnya berantakan karena judi online. Karena kalau sebuah urusan bisa dipercepat ketika dianggap penting, rakyat pantas bertanya. Kapan masalah mereka dianggap sama pentingnya?
—
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
